Connect with us

Nasional

Pemerintah Belum Evakuasi WNI dari Wuhan, Ini Alasannya

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (kemenlu), Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah bakal mengevakusi WNI yang ada di kota-kota terkontaminasi virus Corona di Cina, seperti Wuhan. Akan tetapi strategi ini masih tergantung kebijakan dari pemerintah Cina.

“Tergantung pemerintah RRT bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dan saran tindakan evakuasi tersebut. Apakah bisa evakuasi langsung kembali ke negara, atau harus di wilayah Tiongkok sendiri,” ujar Faizasyah pada konferensi pers di Ruang Palapa, Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Sembari menunggu keputusan dari Cina, pemerintah mengaku telah menyiapkan sejumlah mekanisme evakuasi.

“Kami melihat sejauh mana terbuka ruang untuk evakuasi itu, tapi sekarang isolasi masih dilakukan. Maka yang bisa dilakukan oleh negara manapun adalah melakukan kesiapan teknis,” ucapnya.

Faizasyah mengatakan, Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Kesehatan dan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri sudah mengadakan rapat mengenai isu virus Corona ini. Salah satu materi pembahasan soal evakuasi WNI.

Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia serta negara lain seperti Amerika dan Perancis sudah menyampaikan keinginannya pada pemerintah Cina untuk mengevakuasi warganya.

“Kami terus bangun komunikasi dengan Tiongkok baik (pemerintah) pusat maupun provinsi,” tuturnya.

Ia melanjutkan, jika ada kesempatan evakuasi, WNI di Cina bisa dipindahkan ke wilayah lain yang tidak terpapar. Cara lainnya adalah dengan langsung kembali ke Indonesia.

“Namun semuanya tentunya berpulang pada konfirmasi dari pihak Tiongkok bahwa evakuasi bisa dilakukan,” ucap dia.

Menurut informasi dari pemerintah Cina, per 26 Januari pukul 13.48, sudah ada 29 dari 31 provinsi di Cina yang terjangkit virus Corona. Jumlah pasien yang terinfeksi virus Corona mencapai 2.762 orang. Sedangkan yang diduga terinfeksi 5.764 pasien. Virus Corona ini sudah menewaskan 80 orang.

Warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah karantina mencapai 243 orang dan mayoritas kalangan mahasiswa. Mereka tersebar di Wuhan, Xianning, Huangshi, Jingzhou, Xiangyang, Enshi, dan Shiya.

Nasional

Biar Makin Paham, Download Draf Omnibus Law RUU ‘Cilaka’ Disini!

Published

on

Demonstrasi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR RI. (Foto : dok/istimewa)

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah telah menyerahkan draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja kepada DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2020. Tapi, masih banyak pihak yang menginginkan agar RUU tersebut ditarik kembali.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan publik untuk mengkritisi RUU omnibus law itu mumpung belum disahkan menjadi UU.

“Pemerintah dan DPR terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait RUU Cipta Kerja. Sepanjang belum disahkan menjadi UU, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran atas RUU ini,” tulis Jokowi di akun Twitter resminya, dikutip Jumat (21/2/2020).

Akan tetapi, sebelum mengkritik, Jokowi mengimbau seluruh pihak supaya mempelajari draf RUU Cipta Kerja terlebih dulu sebelum mengkritik. “Tapi saya minta agar draf aturan tersebut dipelajari terlebih dahulu dengan saksama,” tandasnya.

Nah, biar semakin paham dengan isi draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, pembaca Geosiar.com bisa download link-nya disini. Silahkan klik tulisan ini!

Continue Reading

Nasional

Penuh Kontroversi, Begini Draf Resmi RUU ‘CILAKA’

Published

on

Massa yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR pada Senin (13/1). (Foto : law-justice.co)

Geosiar.com, Jakarta – Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang diusulkan pemerintah menuai protes dari pelbagai kalangan, khususnya para buruh. Sejumlah aksi turun ke jalan pun dilakukan supaya menuntut pemerintah membatalkan UU kontroversial tersebut.

Namun apa daya, draf RUU yang dianggap sebagai terobosan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja itu pun sudah diserahkan kepada DPR RI bersamaan dengan Surat Presiden dan Naskah Akademik, pada Rabu, 12 Februari 2020.

“Yang paling utama ini perlu kita dukung, karena ini terobosan besar untuk membuka invetasi dan lapangan kerja,” kata Tito melalui keterangan tertulis.

Kendati demikian, pemerintah dikatakan Tito masih membuka ruang diskusi untuk memperbincangkan pasal-pasal tersebut. “Kalau mungkin ada beberapa pasal yang perlu didiskusikan (maka Pemerintah) terbuka untuk diskusi,” lanjutnya.

Agar lebih memahami isi lengkap dari Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut, berikut link yang bisa di-download resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Klik disini!

Continue Reading

Ekonomi

Prabowo Tiba-tiba Temui Luhut, Bahas Apa?

Published

on

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menemui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan siang ini. Hal tersebut diketahui awak media ketika dirinya keluar dari gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta.

Namun kedatangan Prabowo ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu tidak tertulis dalam agenda harian Luhut.

Ketika ditanya terkait tujuan pertemuan tersebut, Prabowo enggan banyak bicara. Saat ditanya mengenai rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), termasuk pembelian pesawat Sukhoi SU-35, ia juga tutup suara.

“Nanti ya,” ungkap Prabowo di depan gedung Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Jelang menutup pintu mobilnya, Prabowo sempat ditanya terkait rencana pembelian Sukhoi menunggu pembebanan pada minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimum, dia mengatakan akan dijelaskan pada waktunya nantinya. MEF adalah proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia.

MEF dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada 2017 dan dibagi menjadi tiga rencana strategis (renstra) hingga 2024.

“Ya, nanti ada penjelasan,” tutup Prabowo.

Prabowo sebelumnya mengikuti rapat koordinasi khusus (rakorsus) bersama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Rakorsus itu dikabarkan membahas pengadaan alutsista, termasuk pembelian pesawat Sukhoi SU-35.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com