Connect with us

Politik

MK Sebut UU KPK dan UU Pemilu Paling Sering Diuji di Tahun 2019

Published

on

Sidang pleno laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (28/1/2020) (Suara.com)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019, Undang-Undang (UU) KPK dan UU Pemilu paling sering diuji. Hal tersebut diungkapkan Anwar dalam sidang pleno di gedung MK pada Selasa (28/1/2020) di dalam laporan tahunan 2019.

“Tahun 2019 ada 51 UU yang dimohonkan pengujian. UU dengan frekuensi atau intensitas paling sering diuji, adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebanyak 18 kali,” ungkap Anwar.

Khusus pengujian UU pada 2019, MK menerima sebanyak 85 perkara. Sedangkan, 37 perkara berasal dari tahun 2018. Artinya, sebanyak 122 perkara pengujian UU yang masuk sepanjang tahun 2019.

Dari 122 perkara yang ditangani sepanjang 2019, sebanyak 92 perkara telah diputus. Dengan demikian, memasuki tahun 2020, terdapat 30 perkara yang berasal dari tahun 2019, dan masih dalam proses pemeriksaan. Dari 92 perkara yang telah diputus tahun 2019, 4 perkara diputus dengan amar dikabulkan, 46 ditolak, 32 tidak dapat diterima, 2 gugur, dan 8 perkara ditarik kembali.

Sementara di urutan kedua paling sering diuji yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 9 kali; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebanyak 5 kali.

Kemudian yang paling sering diuji adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diuji sebanyak 4 kali.