Connect with us

Politik

Intervensi Yasonna dalam Kasus Harun Masiku Diduga Punya Konflik Kepentingan

Published

on

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam Konferensi Pers PDIP Soal Kasus Harun Masiku di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020). (Foto: Faiq/detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Intervensi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam kasus suap eks caleg PDIP Harun Masiku diduga kerena memiliki potensi konflik kepentingan. Dugaan itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Taufik Basari.

“Saya nggak masuk di yang umum, justru saya masuk ke yang spesifik saja khusus untuk perkara yang sedang berlangsung ini, memang saya melihat ada konflik kepentingan ya,” ujar Taufik Basari di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari detikcom, Kamis (23/1/2020).

Menurut Taufik, konflik kepentingan itu seharusnya tidak terjadi sebab hal itu dapat merusak tatanan hukum yang berjalan di negara ini. Apalagi yang mempunyai konflik kepentingan merupakan seseorang yang bertugas di pemerintahan.

“Kenapa ada konflik kepentingan? Karena ada juga terkait dengan tugas dan kewenangan diri Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam hal keimigrasian. Semestinya harus dijaga dalam rangka kita sama-sama mendukung penegakan hukum yang berjalan,” imbuhnya.

Apabila benar ada konflik kepentingan, lanjut Taufik, semestinya Yassona bisa menempatkan diri. Taufik juga mengatakan jabatan Yassona sebagai Menkumham makin mengindikasikan konflik kepentingan itu memang ada.

“Ketika ada konflik kepentingan dalam suatu perkara atau permasalahan, maka kita harus menempatkan diri. Nah oleh karena itu, saya melihat memang ada potensi, posisinya masih potensi konflik kepentingan itu yang pertama,” jelasnya.

Selain itu, Taufik juga menyarankan agar Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi menelusuri keterangan terkait waktu kembalinya Harun Masiku ke Indonesia. Catatan terakhir Imigrasi, Harun berangkat ke Singapura pada 6 Januari lalu dan belum kembali lagi ke Indonesia. Namun, pada Rabu (22/1) kemarin, Direktorat Jenderal Imigrasi baru mengumumkan bahwa Harun sebetulnya sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu.

“Kedua, khusus dengan keterangan Dirjen Imigrasi, menurut saya itu juga harus ditelusuri, harus diusut apakah memang ada kesengajaan ataukah ada kesalahan sistem ataukah persoalan administrasi. Tapi bagaimanapun tetap tidak bisa dibiarkan harus diusut tuntas mengenai persoalan keterangannya Imigrasi yang mengalami perubahan,” lanjut dia.

Adanya konflik kepentingan Yasonna dalam pusaran kasus Harun Masiku
juga disampaikan anggota DPR Komisi Hukum, Sarifuddin Sudding. Dia mengatakan ada dua dugaan dalam kasus ini. Pertama, terjadi miskomunikasi sehingga keberadaan Harun tidak diketahui. Kedua, Imigrasi memang sengaja menutup-nutupi keberadaan Harun karena adanya konflik kepentingan dengan Menkumham Yasonna Laoly yang juga merupakan kader PDIP.

“Dugaannya bisa dua-duanya. Bisa saja itu terjadi apakah dalam rangka menutup-nutupi keberadaan yang bersangkutan atau tanpa ada koordinasi terlebih dahulu sebagai pejabat instansi tertinggi memberikan keterangan yang salah kepada publik,” ujar politikus PAN