Connect with us

Politik

Dame Duma Gelar Sosper: “Menunggu Pemko Fasilitasi Sarana Tempat Sampah, Warga Diminta Wadahi Sampahnya”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung SE (Gerindra) minta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk berupaya memfasilitasi pengadaan tempat sampah di lingkungan warga. Persoalan sampah dinilai tidak akan tuntas bila sarana dan prasarana belum memadai.

Penegasan itu, disampaikan Dame Duma Sari Hutagalung ketika menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke I Tahun 2020 Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Krisan D-36 Kelurahan Helevetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (18/1/2020). Hadir saat sosialisasi Perda tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.

Disampaikan Dame, warga pada bingung hendak.membuang sampah karena ketiadaan tong sampah di lingkungan warga. Bahkan, sampah warga yang dari lingkungan jarang diangkut sehinggah menimbulkan bau busuk.

“Keluhan warga soal ketiadaan tong sampah di lingkungan selalu kita terima. Kondisi ini perlu disikapi serius agar warga dapat membuang sanpah pada tempatnya,” ujar Dame Duma Sari yang duduk di komisi IV membidangi kebersihan.

Memang kata Dame, tuntutan warga sangat tepat. Disaat Pemko hendak menegakkan Perda Persampahan dan selalu menganjurkan warga jangan membuang sampah sembarangan tentu suatu kekeliruan bila tidak difasilitasi sarana tempat sampah.

Maka itu tambah Dame, aparat Pemko Medan mulai dari Kepling, Lurah, Camat dan Dinas terkait harus memprioritaskan sarana tempat sampah. “Kami DPRD Medan setuju untuk mengalokasikan anggaran untuk kebersihan,” sebut Dame.

Pada kesempatan itu Dame mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menunggu Pemko menyediakan sarana sampah yang memadai kiranya berusaha mewadahi sampah masing masing.
 
Menurut Duma, Pada Perda No.6 Tahun 2015 Tentang Persampahan tersebut, terdiri dari XVII BAB dan 37 pasal. Pada pasal-pasal tersebut telah diatur tugas dan tanggungjawab, hak dan kewajiban termasuk sanksi bagi yang melanggar perda tersebut.

Pada BAB XVI Ketentuan Pidana ada pada pasal 35 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang yang melanggar ketentuan pada Perda Persampahan tersebut dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- sedangkan untuk Badan yang melanggar Perda Persampahan tersebut, akan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (lamru)

Advertisement