Connect with us

Politik

Gibran Kembali Tegaskan Daftar Pilkada Sesuai Mekanisme: Jadi Masalahnya Apa?

Published

on

Gibran Rakabuming Raka sebelum berangkat ke kantor DPD PDIP Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Solo. [Foto: detikcom]

Geosiar.com, Solo – Pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Surakarta kembali dipersoalkan. Tudingan-tudingan mengenai ‘jalur cepat’ Gibran melenggang di dunia politik kembali dilontarkan. Padahal, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini sudah berulang kali menegaskan dirinya mendaftar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Saya daftar Pilkada kan sudah melalui mekanisme partai. Proses pendaftaran, syaratnya sudah lengkap. Waktu daftar kan juga di depan media, artinya sangat terbuka sekali,” tegas Gibran di Solo, Selasa (21/1/2020).

Kemudian, lanjut Gibran, pada tahapan fit and proper test di Semarang juga ditunggui dan diliput media juga. Saking kesalnya terus dituduh meminta rekomendasi kepada DPP PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ‘lewat pintu belakang’, Gibran pun mempertanyakan di mana titik permasalahannya.

“Jadi yang dipermasalahkan itu apa?” tukas Gibran.

Apabila publik menilai pertemuannya dengan Megawati pada Oktober lalu sebagai bentuk permintaan rekomendasi, lanjut Gibran, maka prasangka itu tentu saja salah. Sebab, ia mengaku pertemuan itu cuma sebatas silaturahmi dan makan siang.

“Saat itu saya juga tanya peraturan partainya itu seperti apa. Kan pendaftaran di 9 DPC sudah ditutup. Saya tanyakan apakah ada kesempatan lewat DPD atau DPP. Saat itu kan saya belum mendaftar, masa sudah minta rekomendasi,” jelas ayah Jan Ethes ini.

Gibran kembali mengingatkan bahwa persoalan tersebut sudah diklarifikasi oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto. Orang yang meminta rekomendasi lewat ‘pintu belakang’ adalah peserta Rakernas dan bukan dirinya. “Orang yang dimaksud itu kan yang ikut rakernas. Saya kan tidak ikut,” pungkasnya.

Nasional

Diperiksa KPK, Arief Budiman: Saya Tak Kenal Harun Masiku

Published

on

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan bahwa dirinya tak kenal dengan Harun Masiku. Pernyataan itu disampaikan saat dirinya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini (28/2/2020).

Arief menyatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan hubungannya dengan Wahyu Setiawan, dan Harun Masiku.

“Saya enggak kenal Harun Masiku,” tandas Arief setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Arief menambahkan, Harun sempat menemuinya di Kantor KPU. Pada pertemuan itu, Harun menyerahkan surat permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang uji materi atau judicial review. Ia menjelaskan kepada Harun, tak bisa menindaklanjuti surat itu.

“Karena memang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang,” kata dia.

Pertemuan dengan Harun, kata Arief, hanya terjadi satu kali. Setelah itu, ia tak pernah lagi bertemu dengan Harun.

Sebelumnya, Arief juga sudah diperiksa pada 24 Januari 2020 lalu. Saat itu, dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan kader PDIP Saeful Bahri.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan dua tersangka penerima suap, yaitu mantan anggota KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina. Dua kader PDIP, Harun Masiku dan Saeful menjadi tersangka pemberi suap.

KPK menyangka Harun melalui Saeful memberikan janji suap Rp 900 juta kepada Wahyu. Suap diduga diberikan supaya Wahyu memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu.

Kasus tersebut bermula saat caleg PDIP dari Dapil Sumatera Selatan I Nazaruddin Kiemas meninggal. PDIP ingin suara yang diperoleh Nazaruddin dialihkan kepada Harun Masiku. Padahal, KPU menetapkan caleg lainnya Riezky Aprilia.

Continue Reading

Politik

Kemendagri Gelar Rakor Persiapan Pilkada Serentak, Ingatkan Netralitas ASN

Published

on

Kemendagri Gelar Rakor Persiapan Pilkada Serentak, Kamis (27/2/2020) di Bali

Geosiar.com, Badung – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi bidang politik dan pemerintahan umum dan deteksi dini guna mendukung sukses Pilkada Serentak 2020.

Tito menekankan agar Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar di semua daerah, baik keamanan hingga netralitas para ASN.

“Rapat kali ini mengenai masalah politik dan pemerintahan umum dan tema yang diambil berkaitan dengan hal yang sangat mendasar sangat penting dan mendasar di tahun ini yaitu pilkada serentak di 270 daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota,” tutur Tito Karnavian dalam pidatonya di Bali Nusa Dua Resort (BNDC) Badung, Bali, Kamis (27/2/2020).

Tito mengatakan peran TNI-Polri di pilkada serentak sangat penting dalam hal keamanan pilkada. TNI-Polri dinilai mampu mengeksekusi gangguan keamanan.

“Mengamankan potensi-potensi kerawanan gangguan dan kemudian mampu melakukan eksekusi dan mampu segera menyelesaikan gangguan keamanan untuk unsur terpenting dari TNI-Polri dan unsur linmas ditambah dengan unsur unsur dari kesbangpol,” tandas Tito.

Sementara pemerintah daerah diimbau agar mengakomodasi kebutuhan rencana pengamanan proposal oleh TNI-Polri.

“Kita harapkan juga dari pemerintah daerah bisa mengakomodir kebutuhan rencana pengamanan proposal yang diajukan oleh TNI dan Polri memang kalau linmas sudah ada standarnya,” tutup Tito.

Continue Reading

Politik

Buruh akan Gelar Aksi Besar-besaran Tolak RUU Cipta Kerja

Published

on

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, RUU Cipta Kerja masih perlu dibahas kembali bersama. Hal tersebut lantaran merugikan kalangan buruh. Said khawatir dalam draf omnibus law yang telah diserahkan ke DPR itu didapati penumpang gelap.

Oleh karenanya Said mengaku, kalangan buruh dan pekerja bakal menggelar aksi massa besar-besaran untuk menolak sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh.

“Kalau dalam dekat ini kami akan aksi besar-besaran bersama, gabungan semua serikat buruh. (Aksi) itu (saat) Rapat Paripurna DPR yang pertama mungkin tanggal 23 Maret setelah reses,” ujar Said setelah menghadiri Rakorsus Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Jelas Said, aksi itu akan diikuti gabungan serikat pekerja dan buruh dari KSPI, FSPI, dan KSBI. Ia mengatakan, selain dilakukan di Gedung di DPR dan Jabodetabek, aksi juga serempak dilakukan di sejumlah daerah dengan jumlah massa ratusan ribu buruh.

“Ya (massa di Gedung DPR) bisa 50 sampe 100 ribu kalau udah gabungan,” tuturnya.

Dalam aksi tersebut, kata Said, tidak diikuti oleh kalangan mahasiswa karena memang belum dibahas bersama. Pihaknya juga mengaku sudah mulai mengurus proses perizinan.

“Kalau perizinan pasti kita akan ajukan sesuai prosedur aksi damai tertib,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com