Connect with us

Nasional

Belum Terima Draf Omnibus Law, DPR Ogah Tanggapi Isu Publik

Published

on

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (kiri), Azis Syamsuddin (kedua kiri), dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) mengetuk palu saat memimpin Rapat Paripurna ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). [Foto: katadata]

Geosiar.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law termasuk bidang Cipta Lapangan Kerja, yang merupakan inisiatif pemerintah. Oleh karena itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya belum mau menanggapi isu-isu yang beredar di publik dan tidak bertanggung jawab atas isu tersebut.

“Sampai sekarang DPR belum menerima draf RUU Omnibus Law inisiatif dari pemerintah. Karena itu, DPR tidak bertanggung jawab dan tidak menanggapi draf RUU Omnibus Lawa (Cipta Lapangan Kerja) yang beredar di publik di mana sumbernya tidak jelas,” ujar Puan dikutip dari jpnn.com, Rabu (22/1/2020).

Kendati demikian, politisi PDIP ini menjamin bahwa DPR akan membahas RUU dengan tuntas sesuai mekanisme yang berlaku. Sebab, RUU Omnibus Law termasuk dalam daftar prioritas pembahasan DPR.

“Bahwa RUU Omnibus Law masuk dalam daftar prioritas pembahasan, tentu akan menjadi fokus kerja Badan Legislasi,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, tidak baik bila DPR menanggapi isu di masyarakat tentang RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sedangkan drafnya saja belum diserahkan ke DPR.

“Nah, kami tidak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draf yang resmi,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1/2020).

Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan paling lama draf RUU Omnibus Law akan diterima DPR dari pemerintah pada pekan depan. Namun, ia belum bisa memastikan apakah draf itu akan diserahkan secara keseluruhan atau bertahap.