Connect with us

Politik

Ridwan Kamil Kurang Setuju Bila Pusat Bisa Pecat Kepala Daerah

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. [Foto: Suara.com/Ummi. HS]

Geosiar.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil kurang setuju perihal aturan yang tertulis dalam draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa saja memecat Gubernur jika dianggap tidak melaksanakan program strategis nasional. Apabila draf itu nantinya disahkan, lanjut Kamil, maka perlu ada kesepakatan baru antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kalau ada wacana seperti itu, kita bikin kesepakatan baru saja. Bagaimana relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (21/1/2020).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan ketentuan hukum yang berlaku saat ini ialah pertanggungjawaban seorang kepala daerah kepada rakyat. Artinya, pemerintah pusat tidak punya kewenangan memberhentikan seorang kepala daerah.

“Kesepakatan hari ini adalah gubernur/wali kota dipilihnya oleh rakyat. Jadi bertanggung jawabnya kepada rakyat dalam bentuk pertanggungjawaban. Bukan dipilih oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Kendati demikian, Kamil menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat juga perlu mendapat dukungan dari daerah, dengan catatan untuk kepentingan yang lebih besar.

“Saya belum membaca secara detail (drafnya), jadi dibahasakannya selama itu menjadi kesepakatan baru, saya kira tidak ada masalah untuk kepentingan bangsa,” tandas Kang Emil.

Sebagai informasi, pasal dalam draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang menyinggung kewajiban seorang kepala daerah tertuang dalam Pasal 519, yaitu:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
  7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Jika fokus pada poin 6 tentang pelaksanaan program strategis nasional, kepala daerah bisa dikenakan sanksi secara bertingkat bila tak mengindahkannya. Sanksi berupa sanksi administrasi, nonjob dalam waktu tertentu, hingga sanksi pemecatan.

“Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah,” demikian bunyi pasal 520 ayat 3.