Connect with us

Politik

PPP Dukung RUU Omnibus Law Asal…

Published

on

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Foto: Zhacky/detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Salah satu poin kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ialah menghapus kewajiban produk untuk bersertifikat halal. Kewajiban penghapusan bersertifikat halal tersebut tertuang pada Pasal 552 Pasal C draf RUU Cipta Lapangan Kerja.

Menanggapi hal ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR RI secara tegas menolak kewajiban penghapusan label halal. Penolakan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI, Achmad Baidowi.

“Terhadap penghapusan kewajiban produk bersertifikat halal tersebut, Fraksi PPP menyatakan keberatan,” kata Achmad Baidowi dalam keterangannya, dikutip dari Okezone, Selasa (21/1/2020).

Baidowi mengatakan bahwa pihaknya mendukung ide pemerintah untuk mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara merombak peraturan asal tidak sampai mengabaikan fakta-fakta yang menjadi kewajiban bagi umat Islam.

“Bahwa sebenarnya Islam itu tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu perlu pengaturan yang berkesesuaian antara percepatan ekonomi dengan norma-norma yang menjadi keyakinan mahluk beragama,” jelasnya.

Selain menolak penghapusan sertifikat halal, PPP juga menolak penghapusan Perda Syariah. Menurut Baidowi, perda itu disusun sesuai karakteristik dan kearifan lokal dari suatu daerah, sehingga tak elok bila diatur di bawah peraturan yang sama.

“Begitupun dengan ketentuan Perda-perda juga harus dibaca dalam kerangka semangat otonomi daerah yang sesuai karakteristik dan kearifan lokal. Sebaiknya harus cermat betul dalam persoalan ini,” pungkas pria yang akrab disapa Awiek ini.

Sebagai informasi, pasal yang bakal dihapus sebagaimana tertuang pada Pasal 552 Pasal C draf RUU Cipta Lapangan Kerja di antaranya Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44 UU Jaminan Produk Halal.