Connect with us

Nasional

Buruh Orasi Sambil Telanjang Dada Tolak Digaji Harian

Published

on

Massa buruh berorasi sambil bertelanjang dada di bawah guyuran hujan deras di depan Gedung DPR RI. [Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan]

Geosiar.com, Jakarta – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meneriakkan sejumlah penolakan terhadap kebijakan Omnibus Law sambil bertelanjang dada di bawah guyuran hujan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Diiringi dengan guyuran hujan deras, massa terus berorasi dan meneriakkan yel-yel perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak lagi pro-buruh.

“Kita menyampaikan aspirasi, bahwa pemerintah tidak lagi pro terhadap buruhnya. Aturan-aturan yang dilakukan tidak lagi pro terhadap buruhnya. Omnibus Law ini sangat merugikan kaum buruh dan mendegradasi kesejahteraan buruh,” seru seorang orator dari atas mobil komando.

Tak ketinggalan, demi memanaskan suasana yang dingin akibat hujan deras, pendemo pun lantang menyerukan “Hidup buruh, hidup KSPI!”.

Dikutip dari Kumparan, Senin (20/1), Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi ini bukanlah penolakan terhadap investasi melainkan penolakan keberadaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dinilai berpeluang merugikan kaum buruh.

“Omnibus Law akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsourcing, mempermudah masuknya tenaga kerja asing, menghilangkan jaminan sosial dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha,” ujar Said.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh mempersoalkan upah, pesangon dan hubungan kerja buruh terhadap permasalahan hambatan investasi.

“Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi,” jelasnya.

Selain Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, massa buruh juga turut mendemokan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan berbagai macam pencabutan subsidi. Menurut KSPI, kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat.

“Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal. Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat,” imbuh Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi saat ditemui Kumparan secara terpisah.

Tak hanya di ibu kota, aksi ini juga berlangsung secara serentak di berbagai provinsi di Indonesia, mulai Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Gorontalo.