Geosiar.com, Jakarta – Polda Metro Jaya mengerahkan setidaknya 6.013 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (20/1/2020).
“Kita sudah siapkan sebanyak 6.013 personel gabungan TNI-Polri untuk amankan demo nanti,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dikutip dari Suara.com, Senin (20/1/2020).
Personel gabungan akan memulai tugasnya mulai dari titik di mana demonstran berkumpul, yakni Parkir Timur Senayan. Kemudian dilanjutkan dengan pengawalan saat demonstran melakukan longmarch ke Gedung DPR RI.
Namun, polisi belum menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di depan DPR. “Rekayasa lalu lintas sifatnya situasional,” tambah Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar.
Sebagai informasi, puluhan ribu buruh melakukan aksi dalam rangka menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sedikitnya ada 6 alasan mengapa kaum buruh dengan keras menolak rencana pemerintah melakukan Omnimbus Law.
Keenam alasan itu ialah terkait upah minimun yang terancam menghilang karena buruh akan mendapatkan bayaran per jam, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas, fleksibilitas pasar itu juga menghilangkan jaminan sosial karena tidak ada kepastian pekerjaan.
Selanjutnya, besaran pesangon PHK akan semakin berkurang, tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskill workers) diperbolehkan kerja di Indonesia, serta menghilangnya undang-undang sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh.
