Connect with us

Politik

Paul MA Simanjuntak Gelar Sosialisasi Perda KTR, Satpol PP Diminta Gencar Pengawasan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan diminta lebih gencar melakukan sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sehingga, penerapan Perda tersebut dapat lebih maksimal karena dipastikan sudah diketahui masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak (PDI P) saat menggelar Sosialisasi I Tahun 2020 Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jl Sei Kera, Kelurahan Sododadi, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (18/1/2020). Pelaksanaan sosialisasi Perda itu dihadiri instansi terkai, tokoh masyarakat dan ratusan warga.

Selain itu kata Paul, Kasatpol PP Kota Medan diminta lebih giat dan rutin melakukan penegakan serta menggelar sidang lapangan bagi warga yang melanggar Perda dimaksud. “Diprioritaskan pengawasan KTR di lingkungan pendidikan sekolah. Hal itu sekaligus melakukan pendidikan kepada siswa,” pinta Paul MA Simanjuntak.

Masyarakat juga harus mengetahui, Perda tersebut mengatur kawasan dan tempat yang diperbolehkan merokok. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tertib jika hendak menikmati rokok.

Disebutkan Paul MA Simanjuntak yang saat ini menjabat Ketua Komisi IV DPRD Medan, dalam Perda KTR mengatur kawasan-kawasan yang harus bebas asap rokok dan perlu dipahami masyarakat khususnya generasi muda.

Isi Perda dalam pasal 7 misalnya, semua fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok (KTR). Maka masyarakat harus mengetahui sehingga dapat menjalankan.

Begitu juga kepada pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok. Dan selanjutnya pada pasal 28, ditekankan bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Dalam Perda juga memuat sanksi tegas diantaranya ketentuan pidana diatur pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu. Sementara itu bagi setiap pengelola/pimpinan penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana kurungan 15 hari dan pidana denda Rp10 juta.

Sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Bahkan diatur, mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok. (lamru)

Advertisement

Politik

Buruh akan Gelar Aksi Besar-besaran Tolak RUU Cipta Kerja

Published

on

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, RUU Cipta Kerja masih perlu dibahas kembali bersama. Hal tersebut lantaran merugikan kalangan buruh. Said khawatir dalam draf omnibus law yang telah diserahkan ke DPR itu didapati penumpang gelap.

Oleh karenanya Said mengaku, kalangan buruh dan pekerja bakal menggelar aksi massa besar-besaran untuk menolak sejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh.

“Kalau dalam dekat ini kami akan aksi besar-besaran bersama, gabungan semua serikat buruh. (Aksi) itu (saat) Rapat Paripurna DPR yang pertama mungkin tanggal 23 Maret setelah reses,” ujar Said setelah menghadiri Rakorsus Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Jelas Said, aksi itu akan diikuti gabungan serikat pekerja dan buruh dari KSPI, FSPI, dan KSBI. Ia mengatakan, selain dilakukan di Gedung di DPR dan Jabodetabek, aksi juga serempak dilakukan di sejumlah daerah dengan jumlah massa ratusan ribu buruh.

“Ya (massa di Gedung DPR) bisa 50 sampe 100 ribu kalau udah gabungan,” tuturnya.

Dalam aksi tersebut, kata Said, tidak diikuti oleh kalangan mahasiswa karena memang belum dibahas bersama. Pihaknya juga mengaku sudah mulai mengurus proses perizinan.

“Kalau perizinan pasti kita akan ajukan sesuai prosedur aksi damai tertib,” tandasnya.

Continue Reading

Politik

Hj Fitriani Manurung Galakkan Penghijauan, Tindakjanjut Program Partai

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang juga Bakal Calon Wakil Walikota Medan Hj Fitriani Manurung, S Pd, M Pd bersama Pengurus Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memggalakkan penghijauan dengan melakukan penanaman pohon di Jalan Ampera Raya, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Rabu (26/02/2020) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Hj.Fitriani Manurung mengatakan penanaman pohon di sepanjang jalan Ampera Raya dilakukan sebagai wujud mengimplementasikan program partai ( PDI P ) dalam mencintai bumi.

“Penanaman pohon ini selain sebagai upaya pelestarian lingkungan di Kota Medan, juga dalam rangka mengimplementasikan program partai dalam mencintai bumi. Maka kami beri tema ‘Menanam Pohon Mencintai Bumi’,” jelas Fitriani Manurung dalam kegiatan yang didampingi Kepling Lk 2 Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Tengku Muharmansyah, Jhonson Manurung Pengurus PC FSPTSI – KSPSI Kota Medan

Ketua, Ruri Cahyadi Ketua PUK Gulugur Darat II, Satria Ketua PUK Glugur Darat I, Hotman Manurung Ketua PUK Pulo Brayan Darat II.

Diungkapkannya, menanam pohon juga merupakan program yang diamanahkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Seokarnoputri yang sangat perhatian dengan lingkungan. “Program ini juga sebagai komitmen kami (Kader PDI Perjuangan) dalam program yang amanahkan Ibu Megawati Soekarnoputri,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fitriani Manurung mengungkapkan, harapnnya sejumlah tanaman yang di tanam di sepanjang jalan Ampera Raya ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat.

“Hari ini kita menanam sejumlah jenis tanaman, seperti Jambu Madu, Rambutan, Mangga dan beberapa tanaman buah lainnya. Mudah-mudahan masyarakat di kawasan ini bisa merawatnya dan selain bisa menjadi pelindung, kelak buahnya bisa dimanfaatkan warga,” harapnya.

Kepling Lk 2 Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Tengku Muharmansyah mengatakan, pihaknya sangat mendukung program yang dilaksanakan Hj.Fitriani Manurung, dimana dengan penanaman pohon ini kawasan jalan Ampera Raya bisa lebih Asri dan tertata dengan baik.

“Kita sangat mengapresiasi penanaman pohon ini, mudah mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ruri Cahyadi Ketua PUK Gulugur Darat II, dimana kegiatan bersama Hj.Fitriani Manurung sebagai komitmen pegurus FSPTSI-KSPSI dalam menjaga lingkungan di masyarakat.

“Pertama kami sampaikan terimakasih kepada Ibu Fitriani Manurung. Kegiatan ini juga sebagai bukti komitmen kami dalam menjaga lingkungan,” jelasnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hasto Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kembali Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan caleg partai tersebut, Harun Masiku. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (26/2/2020).

Hasto sebelumnya sudah diperiksa pada 24 Januari 2020 lalu. Setelah diperiksa, Hasto mengaku disodori 24 pertanyaan oleh penyidik. Salah satu pertanyaannya soal alasan PDIP memilih Harun Masiku daripada Riezky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

“Saya jelaskan seluruh kronologinya kenapa partai mengambil keputusan terkait dengan pemindahan suara almarhum Pak Nazaruddin Kiemas,” ungkap Hasto.

Terkait perkara ini, KPK menetapkan Harun Masiku dan kader PDIP Saeful Bahri menjadi tersangka pemberi suap kepada Wahyu. Mereka diduga memberikan janji Rp 900 juta kepada Wahyu untuk memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat PAW.

KPK pernah menyegel ruangan Hasto di DPP PDIP pada 9 Januari 2020 lalu. Akan tetapi petugas KPK dilarang oleh petugas keamanan dengan alasan belum mendapatkan izin atasan. Hingga saat ini, KPK belum ada pernyataan resmi dari KPK soal rencana lanjutan menggeledah ruangan PDIP itu. Adapun KPK belum juga menangkap Harun.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com