Connect with us

Nasional

Pecat Helmy Yahya, DPR Segera Panggil Dewas TVRI

Published

on

Gedung TVRI.

Geosiar.com, Jakarta – Komisi I DPR RI berencana memanggil Dewan Pengawas (Dewas) TVRI untuk meminta penjelasan perihal pemecatan Helmy Yahya dari jabatan sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI. Pemanggilan itu dijadwalkan pada Selasa (21/1/2020).

“Komisi I perlu memanggil Dewas TVRI untuk menjelaskan keputusannya tersebut. Apa saja kesalahan Dirut sehingga keputusannya adalah pemecatan,” ujar anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya dikutip dari ANTARA, Sabtu (18/1/2020).

Menurut Willy, langkah memanggil Dewas TVRI perlu dilakukan karena suara Dewas tidak bulat dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian, ada juga penolakan dari sebagian karyawan TVRI hingga menyegel ruang Dewas.

“Namun, keputusan Dewas TVRI ternyata tidak bulat, ada anggota yang bernama Supra Wimbarti tidak sepakat dengan pemecatan tersebut. Dia memandang Helmi masih bisa diberi kesempatan untuk menjelaskan pembelaannya,” jelasnya.

Kendati demikian, Willy tak menampik bahwa pemecatan seorang Dirut TVRI merupakan kewenangan Dewas. Walau cukup mengagetkan, Willy berharap semua pihak bisa menghormati keputusan yang diambil.

Namun, politikus Partai NasDem itu menilai bahwa Komisi I DPR RI berhak mengetahui bila pemecatan itu bukan berdasar alasan yang emosional atau alasan-alasan yang tidak berdasar lainnya.

“Komisi I DPR berkepentingan memastikan bahwa reformasi atau perbaikan di TVRI tetap berjalan setelah langkah pemecatan Dirut TVRI oleh Dewas. Karena yang paling penting adalah bukan siapa orangnya melainkan komitmen yang ditawarkan oleh seorang pemimpin di TVRI,” pungkasnya.

Nasional

Ormas Katolik Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Berikut Alasannya

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta –  Ormas-ormas Katolik yang terdiri dari Pemuda Katolik, Wanita Katolik Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia),  Seknas Forum Masyarakat Katolik Indonesia menyatakan Menolak RUU Ketahanan Keluarga.

Adapun alasan penolakan tersebut yang ditetapkan pada Selasa (25/2/2020) karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menilai RUU tersebut merupakan kemunduran demokrasi dan bukan merupakan hal urgen yang harus diprioritaskan. Masih banyak persoalan bangsa yang harus diprioritaskan saat ini antara lain Toleransi antar umat beragama.

2. Gagasan RUU Ketahanan Keluarga menempatkan Negara terlalu jauh mengurusi persoalan yang bersifat pribadi keluarga yang semestinya tidak etis diatur oleh pihak lain terlebih oleh pemerintah.

3. Bahwa pola asuh, mendidik dan membesarkan anak dalam lingkungan keluarga merupakan tanggungjawab dan komitmen istimewa masing-masing orang tua (suami dan istri) dengan budaya dan entitas yang berbeda-beda antar keluarga. Hal ini perlu dihormati serta dihargai oleh negara, oleh karena itu sangat tidak tepat apabila hal-hal tersebut diatur dalam undang-undang yang bersifat totaliter dan memaksa.

Adapun Ketua Presidium PP Iska yakni V. Hargo Mandirahardjo. Seknas FMKI Yulius Setiarto, Ketua Presidium DPP WKRI yakni Justina Rostiawati. Kemudian Ketua Umum Pemuda Katolik yaitu Karolin Margret Natasa, dan Mandataris Terpilih Ketua Presidium PMKRI yaitu Benidiktus Papa.

Continue Reading

Ekonomi

Erick Thohir: Silahkan Berpartner dengan BUMN Tapi Jangan Diakali

Published

on

Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: dok/ist)

Geosiar.com, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kepada pihak swasta untuk tidak mengakal-akali BUMN bila menjalin suatu kerja sama dengan perusahaan negara. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara yang digelar CEO CT Corp Chairul Tanjung di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

“Silakan berpartner dengan BUMN yang baik, jangan BUMN-nya diakali. Nih banyak juga BUMN diakali. Jangan sampai taruh di dalam tapi menggerogoti BUMN,” kata Erick dalam sambutannya.

Erick membuka ruang bagi pengusaha swasta untuk bekerja sama dengan perusahaan negara. Tujuannya agar BUMN tak terlalu mendominasi proyek yang ada di dalam negeri. Namun, dia minta para pengusaha swasta tidak mengakali BUMN. Kepada CT, dia bilang banyak swasta mengakali BUMN.

“Dengan ini saya berharap, Pak Chairul saya ingin swasta kerja sama dengan BUMN tapi saya titip, jangan diakali. Kalau saya bangun ekosistem, ayo sama-sama bersaing bersama, bisa bersaing secara internasional. Jangan dibalik, business as usual, BUMN-nya digerogoti, bangkrut. Tolong,” imbuhnya.

Apabila hasil kerja sama BUMN dan swasta merugi, Erick mengatakan tak mungkin bebannya diberikan ke swasta. Padahal BUMN adalah pengelola, bukan pemilik perusahaan.

“Ini bukan badan usaha milik nenek lu. Ini jelas kita pengelola. Ada batasan-batasannya. Kita enggak bisa cemburu sama Pak CT karena perusahaan pribadi,” sebutnya.

Tak hanya itu, Erick juga menegaskan bakal mencopot direksi BUMN yang ingin buat bangkrut perusahaan.

“Saya pastikan juga BUMN yang mau bangkrutkan BUMN, direksinya saya copot, tapi swastanya tolong saya. Keluhan swasta saya dengerin kok tapi win-win juga. Berpartner yang baik supaya hasil baik. Toh agar kepentingan dividennya baik,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Banjir Jabodetabek, 19 Ribu Lebih Warga Mengungsi

Published

on

Banjir di Jakarta (Tirto.id)

Geosiar.com, Jakarta – Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan, lebih dari 19 ribu warga Jabodetabek mengungsi akibat banjir beberapa waktu lalu. Data Pusdalops BNPB per Rabu (26/2/2020), pukul 11.00 WIB merilis, sebanyak 19.901 warga atau 5.954 KK mengungsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Jumlah itu tersebar di 214 kelurahan dan desa dengan jumlah terdampak tertinggi di wilayah Jakarta Timur,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo, Rabu (26/2/2020).

Sementara, pengungsi tersebar di 89 titik pos dan terbanyak di Jakarta Timur yakni 53 titik. Pusdalops BNPB mengidentifikasi 11 kabupaten dan kota Jabodetabek terdampak. Titik pengungsian itu yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Karawang.

“Banjir yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada 74.452 jiwa atau 22.405 KK. Berikut ini rincian jumlah warga terdampak di setiap kabupaten/kota di Jabodetabek, antara lain Kabupaten Karawang 43.840 jiwa (14.376 KK), Jakata Timur 24.676 jiwa (6.131 KK), Kota Tangerang 2.574 jiwa (982 KK), Kota Tangerang Selatan 2.380 jiwa (14.376 KK), Jakata Utara 888 jiwa (255 KK) dan Jakarta Barat 94 jiwa (16 KK),” tutur Agus.

Ketinggian air di wilayah terdampak masih beragam antara 5-100 cm. Di Jakarta Timur, di beberapa titik, genangan masih mencapai 100 cm.

Banjir parah terjadi pada Selasa (25/2/2020). Dari Jakarta, Bekasi hingga Tangerang Selatan terdampak banjir.

Mengenai jumlah korban meninggal dunia dan hilang, Pusdalops BNPB mencatat korban jiwa 5 orang dan hilang 3. Rincian korban meninggal sebagai berikut, Kota Bekasi 1 orang, Jakarta Timur 1, Jakarta Barat 1 dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 1, sedangkan hilang Kota Bekasi 2 dan Tangsel 1. Tim gabungan di wilayah Kota Bekasi masih terus mencari korban hilang tersebut.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com