Connect with us

Ekonomi

Masih Tunggu Restu Jokowi, Rencana Elpiji 3 Kg Jadi Rp 35.000 Belum Diputuskan

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah berencana bakal mencopot subsidi gas Elpiji 3 kilogram (kg). Subsidi tidak lagi diberikan pada barang namun langsung kepada yang berhak menerima.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, masyarakat yang kurang mampu tetap kan menerima subsidi. Ia mengatakan, skema itu guna mencegah kebocoran subsidi.

“Subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi nggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi kebocoran,” ujar Arifin di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Arifin menjelaskan, untuk orang yang mampu tidak dapat menerima subsidi. Artinya, mereka membeli Elpiji 3 kg dengan harga normal tanpa bantuan.

Akan tetapi nantinya, harga jual elpiji ini disesuaikan dengan harga pasar. Jika benar, diperkirakan harganya bisa mencapai Rp 35.000 per tabung.

Kebijakan ini ditargetkan pada pertengahan tahun ini. Diharapkan subsidi Elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran dengan menyasar langsung kepada penerima manfaatnya yaitu masyarakat miskin.

Menurut survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat miskin menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 kg per bulannya. Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tak lagi disubsidi.

“Misalnya dia beli 3 tabung subsidi Rp 100.000 dan bank transfer ke nomor ini (penerima). Nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 tabung bisa kelihatan berhak atau nggak,” jelas Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rencana pencabutan subsidi Elpiji 3 kg belum diresmikan. Jokowi mengatakan, keputusan pencabutan subsidi harus melalui rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu.

Jokowi bilang keputusan mengenai subsidi Elpiji 3 kg dicabut atau tidak pun harus mendengar penjelasan dari kementerian terkait terlebih dahulu. Bisa dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.