Connect with us

Sumut

GPEI Sumut Komitmen Dukung Usaha Ekspor di Pelabuhan Utama Belawan

Published

on

Ketua DPD GPEI Sumut, Drs Hendrik Halomoan Sitompul, MM dalam rapat koordinasi dengan pelaku usaha ekspor dan stakeholder di kantor GAPKINDO Medan. [Foto: dok/ist]

Geosiar.com, Medan – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih memegang komitmen untuk mendukung kelancaran usaha ekspor di Pelabuhan Utama Belawan. Kepedulian akan hal itu pertama kali disampaikan Ketua DPD GPEI Sumut Drs Hendrik Halomoan Sitompul, MM dalam rapat koordinasi dengan pelaku usaha ekspor dan stakeholder di kantor GAPKINDO Medan, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat itu, GPEI memediasi semua keluhan yang dirasakan pelaku usaha terkait kebijakan stakeholder. Hal ini dilakukan guna memperlancar kegiatan ekspor-impor serta menekan biaya pelabuhan ke depannya. Selain itu, perwakilan pengusaha pun menyampaikan keluhannya terkait birokrasi yang rumit yang berdampak pada proses pengiriman barang.

Mendengar berbagai keluhan itu, Hendrik Sitompul menegaskan bahwa dirinya akan konsisten dalam melindungi pengusaha terkait kemudahan proses pengembangan perdagangan ekspor. Dia juga menekankan perlunya rapat serupa digelar pada waktu mendatang.

“Dalam rapat ini kita layak berbagi dan sharing untuk mencari solusi. Apa yang dirasakan pelaku usaha terkait kebijakan di Pelabuhan mari kita diskusikan, ” kata Hendrik yang saat itu merupakan anggota DPRD Medan komisi C membidangi perekonomian.

Terkait masalah birokrasi, Hendrik berpendapat kerumitannya bisa segera diatasi. Sebab kalau birokrasi tetap rumit, lanjutnya, berpotensi memperlambat proses ekspor seperti gate in dan gate out.

“Begitu juga masalah admin IT yang setiap transaksi dikenakan biaya serta masalah keharusan stempel basah. Kita harapkan semua birokrasi itu dapat dipangkas. Sehingga dwelling time dapat diminimalisir dan memanjakan pelaku eksportir,” imbuh Hendrik.

Selanjutnya, keluhan juga disampaikan para pelaku usaha mengenai prosedur pemeriksaan dokumen barang untuk bahan ekspor yang cukup lama. Hal ini biasanya disebabkan oleh minimnya personel Bea Cukai yang bertugas. Dalam hal ini, Jece Julita Piri, selaku Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan yang menjawab keluhan tersebut.

“Percepatan dwelling time merupakan tugas prioritas kami. Sehingga dapat mendukung meminimalisir biaya pelabuhan, ” kata Jece.

Untuk ke depannya, kata Jece, Otoritas Pelabuhan Belawan berharap agar rapat koordinasi bersama asosiasi gabungan pengusaha serta stakeholder dapat berkelanjutan setiap bulannya.

“Rapat kordinasi dan evaluasi untuk sharing setiap bulan dapat kita lakukan, sehingga segala persoalan di Pelabuhan dapat diperbaiki,” imbuhnya.

Saran dari Jece inipun diamini Hendrik Sitompul. Hendrik memastikan bahwa GPEI wajib mengayomi pelaku usaha demi menciptakan sinergitas sesama pelaku usaha dengan stakholder, sehingga mampu memperlancar perdagangan kegiatan ekspor impor dan meningkatkan devisa negara.

Adapun pihak yang hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua GPEI Sumut Hendrik Halomoan Sitompul ini di antarnya, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan Jece Julita Piri, mewakili Bea dan Cukai Aan Sudari dan Feri Alamsyah, mewakili Balai Karantina Tomy dan Parlin, Pelindo Arif, Charles Sirait, Soraya, Alex dan sejumlah asosiasi pelaku usaha ekspor di sumut seperti GAPKINDO, APINDO, AEKI, ASKINDO, GPEI, DEPALINDO.