Connect with us

Nasional

Aturan Pemilu Serentak Digugat ke MK

Published

on

Ilustrasi surat suara pada Pemilu Serentak 2019.

Geosiar.com, Jakarta – Peraturan pemilihan umum (Pemilu) yang tertuang dalam pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan itu tertuang dalam nomor laporan 55/PUU-XVII/2019. Permohanan itu tengah memasuki sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Parludem menghadirkan tiga ahli, yaitu Khairul Fahmi, Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti.

Adapun gugatan ini bertujuan untuk meminta MK menafsirkan konstitusisionalitas Pemilu serentak dengan lima kotak suara. Parludem menganggap, sistem pemilihan serentak tidak mampu memenuhi asas kepemiluan.

“Dengan fakta-fakta dan argumentasi hukum baru dalam pandangan Perludem dan didukung ahli yang kita hadirkan, kami memandang Pemilu serentak 5 kotak (suara) tidak mampu memenuhi asas kepemiluan yang dikehendaki putusan MK terdahulu,” tutur Titi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Parludem menilai, Pemilu serentak tidak sesuai dengan kehendak MK terdahulu yang memandang keserentakan dapat memperkuat sistem presidensial dan menegaskan efisiensi pelaksanaan pemilu.

“Namun, dalam praktiknya (pemilu serentak) kurang manusiawi dari sisi beban,” jelasnya.

Oleh karena itu, Perludem menyarankan agar pemilu dapat dilakukan dua kali dalam waktu berbeda.

“Kami minta bahwa mahkamah menyatakan keserentakan pemilu yang dimaksud adalah pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, DPD dan Presiden secara berbarengan. Lalu, dengan selang dua tahun setelahnya diselenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, kabupaten dan kota dan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota,” pungkasnya.