Connect with us

Nasional

Aturan Pemilu Serentak Digugat ke MK

Published

on

Ilustrasi surat suara pada Pemilu Serentak 2019.

Geosiar.com, Jakarta – Peraturan pemilihan umum (Pemilu) yang tertuang dalam pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan itu tertuang dalam nomor laporan 55/PUU-XVII/2019. Permohanan itu tengah memasuki sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli. Parludem menghadirkan tiga ahli, yaitu Khairul Fahmi, Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti.

Adapun gugatan ini bertujuan untuk meminta MK menafsirkan konstitusisionalitas Pemilu serentak dengan lima kotak suara. Parludem menganggap, sistem pemilihan serentak tidak mampu memenuhi asas kepemiluan.

“Dengan fakta-fakta dan argumentasi hukum baru dalam pandangan Perludem dan didukung ahli yang kita hadirkan, kami memandang Pemilu serentak 5 kotak (suara) tidak mampu memenuhi asas kepemiluan yang dikehendaki putusan MK terdahulu,” tutur Titi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Parludem menilai, Pemilu serentak tidak sesuai dengan kehendak MK terdahulu yang memandang keserentakan dapat memperkuat sistem presidensial dan menegaskan efisiensi pelaksanaan pemilu.

“Namun, dalam praktiknya (pemilu serentak) kurang manusiawi dari sisi beban,” jelasnya.

Oleh karena itu, Perludem menyarankan agar pemilu dapat dilakukan dua kali dalam waktu berbeda.

“Kami minta bahwa mahkamah menyatakan keserentakan pemilu yang dimaksud adalah pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, DPD dan Presiden secara berbarengan. Lalu, dengan selang dua tahun setelahnya diselenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, kabupaten dan kota dan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota,” pungkasnya.

Nasional

Karhutla di Pulau Rupat Riau Belum Dapat Dipadamkan

Published

on

Ilustrasi Karhutla

Geosiar.com, Pekanbaru – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, belum hingga kini belum dapat dipadamkan. Hampir dua minggu petugas melakukan pemadaman di lokasi.

“Iya nih, saya sudah 11 hari ini berada di Pulau Rupat. Kita melaksanakan pemadaman sekaligus patroli terkait karhutla,” ungkap Kapolres Bengkalis AKBP Sigit Adiwuryanto, Senin (27/1/2020).

Sigit mengatakan bahwa dirinya telah 11 hari yang lalu meninggalkan Mapolres lantaran turut serta memadamkan karhutla di Pulau Rupat. Kehadirannya di Pulau Rupat dalam mengantisipasi terjadi karhutla.

“Memang ada lokasi yang terbakar, namun sudah bisa kita padamkan. Walau demikian asap masih terlihat karena lokasi yang terbakar kawasan gambut. Kita duga bara api masih ada di bawah permukaan,” ungkap Sigit.

Dalam penanganan karhutla ini, Polres Bengkalis juga dibantu TNI setempat, Manggala Agni, dan BPBD. Selain itu ada 40 personel dari perusahaan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) perusahaan bergerak bidang hutan tanaman industri.

Pemadaman di lokasi karhutla dilakukan dengan menggunakan mesin semprot air. Personel dari PT SRL yang ikut membantu malah membuat kemah di lokasi kebakaran.

“Walau api tidak terlihat di permukaan, namun upaya pendinginan terus dilakukan. Kita juga berpatroli di sekitar Pulau Rupat. Jadi kalau ada kemunculan titik api karena angin kencang, kita langsung melakukan pemadaman,” tutup Sigit.

Continue Reading

Nasional

Airlangga Serahkan Draft Omnibus Law ke Jokowi Senin Depan

Published

on

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono. [Foto: @PerekonomianRI/Twitter]

Geosiar.com, Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menginformasikan pihaknya telah merampungkan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja secara substansi.

Draft itu rencananya akan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Januari 2020 atau senin depan.

“Senin pagi atau siang, Pak Menko dan Menkumham akan lapor ke Pak Presiden secara resmi, ini kira-kira draftnya, ini kira-kira naskah akademisnya,” kata Susi di Kemenko Perekonomian, dikutip dari detikcom, Jumat (24/1/2020).

Pada waktu yang sama juga akan digelar rapat di kantor Presiden untuk membahas draft RUU tersebut sekaligus meminta paraf para menteri terkait. Setelahnya, presiden akan menandatangani surat presiden (Surpres) untuk kemudian diserahkan kepada Ketua DPR RI.

“Mudah-mudahan bisa cepat prosesnya. Kalau sudah diparaf semuanya tinggal nanti adalah bagaimana Bapak Presiden menandatangani Surpres (surat presiden) dari Bapak Presiden kepada Ketua DPR RI,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan Surpres bisa diserahkan ke DPR selambat-lambatnya akhir pekan depan, termasuk di dalamnya draft dan naskah akademis RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Kapan pastinya? kita lihat. Kalau Senin nanti kita bisa laporkan Presiden bisa selesai, akan ada rapat atau ratas, selesai pemarafan, ya paling tidak pertengahan akhir minggu depan sudah akan jadi Surpres-nya, kita ke DPR,” imbuhnya.

Apabila surpres sudah keluar, kata Susiwijono, maka pihaknya bakalan membagikannya ke publik. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa draft yang sudah beredar belakangan waktu ini bukanlah dari pemerintah.

Continue Reading

Nasional

Polri Bentuk Satgas Pengamanan Imlek 2020

Published

on

Kapolri menyambangi kantor Kompolnas, Jumat (24/1/2020). [Foto: IDN Times/Axel Jo Harianja]

Geosiar.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengamankan perayaan Imlek 2020 pada setiap daerah di seluruh Indonesia.

“Pelaksanaan Imlek kita sudah bentuk satgas di seluruh polda yang menurut pertimbangan kita itu sangat banyak rekan-rekan warga yang akan merayakan,” tutur Kapolri Idham Azis di kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Kapolri menyebut, satgas tersebut akan disiagakan di setiap daerah yang mayoritas penduduknya merayakan Imlek. Satgas akan dipimpin langsung oleh Kapolda masing-masing daerah.

“Contohnya Medan, Kalbar, Jakarta, Surabaya, Makassar dan semuanya sudah dipimpin langsung oleh kapoldanya untuk melakukan pengamanan. Kalau di Mabes langsung dikendalikan oleh Askop Kapolri ya,” jelas Kapolri.

Sementara itu, Polda Kepulauan Riau (Kepri) sebelumnya mengatakan sudah menyiapkan sekitar 1.327 personel gabungan Polri-TNI untuk mengamankan perayaan Imlek.

“Di seluruh wilayah Kepri ada 153 kegiatan ibadah di 121 vihara atau kelenteng. Pengamanan Imlek ini, selain personel Polri, juga TNI dan stakeholder terkait,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt dikutip dari detikcom, Kamis (23/1).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com