Connect with us

Politik

Golkar: Tak Etis Fadli Zon Kritik Kunjungan Jokowi ke Natuna

Published

on

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Ace Hasan Syadzily. [Foto: Net]

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai tak etis bila Fadli Zon mengkritik kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Natuna, Kepulauan Riau. Menurutnya, kritikan yang dilontarkan anggota Komisi I DPR itu tidak pada tempatnya.

“Tak etis rasanya seorang Fadli Zon menyampaikan pernyataan terbuka seperti itu. Tidak pada tempatnya, di saat kita sekarang seharusnya memiliki sikap bersama menghadapi klaim Tiongkok,” tutur Ace Hasan Syadzily, Rabu (8/1/2020).

Ace menegaskan bahwa Fadli tak pantas melontarkan kritik disaat Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) itu belum melakukan apapun untuk kedaulatan Natuna.

“Pak Fadli ini sudah melakukan apa untuk menjaga kedaulatan Laut Natuna sebagai Ketua BKSAP? Apakah hanya bisa mengkritik Presiden Jokowi yang telah menunjukan komitmennya menjaga kedaulatan negara?,” sindir Ace.

Menurutnya, Fadli harus berkaca sebelum melontarkan kritik sebab bisa menjadi bumerang kepada Prabowo Subianto.

“Seharusnya Fadli itu tahu diri dengan pernyataannya, justru yang dilakukan Pak Jokowi ke Natuna menjadi tugasnya Menteri Pertahanan RI, yaitu Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umumnya,” lanjutnya.

Lebih baik, saran Ace, Fadli bukan cuma bersikap kritis, tetapi juga melakukan upaya pendekatan diplomasi di tengah-tengah ketegangan antara China dan Indonesia.

“Seharusnya Fadli juga melakukan pendekatan diplomasi melalui parlemen, sesuai dengan kapasitasnya ke Tiongkok. Bukan mengomentari hal yang sesungguhnya tak perlu disampaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Fadli mengkritik kunjungan Jokowi ke Natuna, yang merupakan kawasan sengketa. Menurutnya, jika kunjungan presiden tidak memberi dampak, maka kunjungan itu percuma dilakukan.

“Kunjungan seorang presiden ke wilayah yang dianggap merupakan wilayah yang disengketakan harus mempunyai dampak yang luas besar. Dan seharusnya berwibawa, begitu,” ujar Fadli di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2019).

“Ya kita lihat nanti dampaknya dalam beberapa waktu ke depan. Kalau ternyata masih ada kapal-kapal melintas batas, tidak pada tempatnya secara ilegal, berarti kunjungan itu berarti tidak ada oleh mereka,” imbuhnya.