Connect with us

Politik

Demokrat: Gubsu Wajib Fokus dalam Pembangunan yang Pro Rakyat pada 2020

Published

on

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu, dan Sekretaris Hj Melizar Latif didampingi Ketua F-Demokrat DPRD Sumut Armyn Simatupang serta anggota F-Demokrat DPRD Sumut dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut saat menyampaikan pandangan dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019. [Foto: dok. ist]

Geosiar.com, Medan – DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) meminta Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi lebih fokus dalam pembangunan Sumut yang pro rakyat untuk Tahun Anggaran 2020. Selain itu, Gubsu juga diminta segera melakukan lelang jabatan  eselon dua dan mengisi kekosongan pejabat di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemrovsu) tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan.

Tak sampai disitu, Demokrat Sumut juga berharap Gubsu mampu membangun komunikasi yang baik dalam rangka harmonisasi kinerja dan tanggung jawab serta wewenang agar dalam bekerja mengajak para Bupati dan Walikota bersama masyarakat dalam membangun Sumut, dan membuat skala prioritas program kerja demi kepentingan rakyat sehingga tercipta pembangunan Sumut  yang maju, aman dan bermartabat.

Seluruh harapan ini disampaikan pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2019 Partai Demokrat Sumut yang digelar di Kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Minggu (29/12/2019). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu, SH, M.Si dan Sekretaris Hj Melizar Latif, SE, MM dan dihadiri Ketua  Fraksi Armyn Simatupang dan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut.

Dalam kesempatan itu, Partai Demokrat turut mengapresiasi kinerja Gubsu dan jajarannya terkait sejumlah pembangunan infrastrukur yang telah rampung dengan menyerap anggaran mencapai 70 persen. Namun, mereka berharap, pada tahun anggaran 2020 harus bisa lebih ditingkatkan.

Untuk ke depannya, Gubsu diharapkan mampu meningkatkan daya saing di bidang pariwisata dan segera menuntaskan pembangunan di kawasan wisata Danau Toba, termasuk membangun dan menata ulang kawasan objek wisata lainnya di kabupaten/kota di Sumut dengan cara membuat program anggaran  demi terciptanya daya saing pariwisata, dan  dapat menambah PAD bagi kesejahteraan rakyat.

Demikian juga terkait masalah perizinan yang diminta harus dipermudah, sehingga investor yang akan menanamkan modalnya di Sumut semakin banyak, yang berdampak kepada tersediannya lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Contohnya dalam bidang ketahanan pangan, Demokrat Sumut meminta agar Gubsu dan jajarannya segera menambah tenaga penyuluh pertanian yang saat ini hanya mencapai 3000, sehingga di tahun 2020 perlu ditingkatkan untuk menutup gate antara kebutuhan pangan dengan suplay yang ada, untuk mempertahankan ketahanan pangan berkelanjutan, dan tentu dengan didukung ketersediaan pupuk yang mencukupi.

Dalam rangka mengusung revolusi 4.0, diharapkan Pemprovsu berbenah dengan menyesuaikan perkembangan teknologi kepada setiap OPD dengan harapan program kerja ke depan harus berbasis kepada teknologi dan menghindari program kerja yang seremonial yang hanya copy paste dari program tahun sebelumnya.

Demikian juga menghindari terjadinya tindakan semena-mena seperti adanya membuang bangkai ternak sembarangan. Anggota Komisi B DPRD Sumut Fraksi Demokrat, Muhammad Andri Alfisah meminta Gubsu segera membuat Peraturan Gubernur (Pergub) larangan membuang bangkai ke sungai dan memberi edukasi kepada masyarakat supaya memahaminya.

Di tahun 2020, Gubsu juga diminta harus memberdayakan UMKM yang saat ini jumlahnya cukup banyak yaitu sekitar 2,8 juta. Namun, UMKM yang aktif hanya sekitar 15 persen. Padahal UMKM merupakan salah satu tonggak peningkatan roda perekonomian rakyat untuk meningkatkan PDB dan mengurangi angka pengangguran yang saat ini mencapai 383 ribu orang.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Pemprovsu harus menjaga laju inflasi yang pada 2019 ditargerkan indikator 2,95 dan di tahun 2020 diharapkan menurun karena akan mempengaruhi biaya kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup masyarakat.

Kemudian, Demokrat juga berharap di tahun 2020, jabatan strategis di Pemprovsu sudah harus terisi demi kelancaran fungsi OPD dalam menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada kegiatan itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Armyn Simatupang juga  meminta Gubsu memikirkan persoalan  kesehatan rakyat terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang. Sebab saat ini, dengan iuran yang belum naik, masih banyak warga yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan.

“Jadi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2020, Gubsu dan aparatnya harus memikirkan solusinya, bagaimana agar rakyat tidak terbebani, bagaimana agar rakyat tetap bisa berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Gubsu jangan lengah terhadap persoalan rakyat,” kata Armyn seraya menyebut BPJS pun harus meningkatkan pelayanannya di rumah sakit sehingga mempermudah masyarakat berobat di rumah sakit dan Puskesmas.

Soal masalah gizi kronis (stunting) pada tahun 2020 harus diutamakan karena di Sumut terdapat 32 persen balita yang mengalami stunting. Untuk itu, Demokrat Sumut berharap pada tahun 2020 kasus gizi kronis harus berkurang demi terciptanya SDM berkualitas. 

Begitu pula dengan masalah zonasi sekolah lulusan SLTP.  Seperti yang diungkapkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Ir Tangkas Manimpan Lumbantobing, saat resesnya di daerah pemilihan-9, masyarakat berharap agar zonasi penerimaan siswa baru bagi lulusan SLTA diperbaiki, sebab banyak lulusan SLTP di suatu kecamatan tidak tertampung di SLTA di kecamatan tersebut.

“Seperti di Kecamatan Pangaribuan, Taput, beberapa SLTP di daerah tersebut siswanya tidak tertampung di SLTA (SMA), karena SMA hanya satu, padahal ada beberapa SLTP. Yang tidak tertampung terpaksa sekolah keluar yang lokasinya sangat jauh dari Pangaribuan,” ujar Tangkas seraya menyebut masyarakat menyediakan lokasih tanah jika ada penambahan SMA.

Karena itu, Demokrat Sumut berharap ada penambahan sekolah SMA/SMK/sederajat di 28 kabupaten/kota hingga ke kecamatan di Sumut yang berbasis teknologi pendidikan, sehingga daya tampung lulusan SLTP/sederajat bisa terpenuhi di SMA/SMK/sederajat.

Lebih jauh, Demokrat juga menyoroti tentang pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut yang banyak proyek gagal tender hingga terjadi silva.  Partai Demokrat berharap agar di tahun 2020 mendatang sebelum melaksanakanm tender, Pemrovsu/Dishub melakukan koordinasi dengan pihak assosiasi.

“Dan harus mengutamakan rekanan yang ada di Sumut, karena di Sumut banyak kontraktor yang mampu dan berkualitas,” sebut Tangkas, anggota Komisi D DPRD Sumut tersebut.

Dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 tersebut, Partai Demokrat juga berharap agar di tahun 2020 Pemprovsu lebih memikirkan persoalan kamtibmas, karena hingga saat ini banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang membuat tindakan kriminal seperti begal meningkat.

Kemudian soal Pilkada Serentak 2020, Partai Demokrat juga meminta agar aparat terkait menciptakan suasana yang kondusif dan  berlaku netral, agar Pilkada menghasilkan pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat banyak.

Masih pada kegiatan yang sama, Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu,SH, M.Si dan Sekretaris Hj Melizar Latif, SE, MM menegaskan bahwa Partai Demokrat akan tetap objektif dan rasional dalam melihat kondisi Sumut secara menyeluruh.

“Kita tidak ingin melakukan manuver, sikap yang tidak berorientasi kepada fakta dan kepentingan rakyat. Partai Demokrat juga mengapresiasi sejumlah pencapaian pembangunan yang pengelolaan anggarannya di atas 70 persen, namun harus ditingkatkan,” kata Herri.

Demokrat, tambah Melizar Latif, dipastikan menjadi partai yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. “Kami tentu akan mendorong pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum. Selamat bekerja buat Gubsu di tahun 2020, dengan berpedoman kepada visi-misi yang dicanangkan Pemprovsu.Semoga Sumut tetap dalam bingkai Sumut yang maju,aman dan bermartabat,” tandas Melizar Latif. (X1/rel)

Politik

Hj Fitriani Manurung Galakkan Penghijauan, Tindakjanjut Program Partai

Published

on

Medan, Geosiar.com – Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang juga Bakal Calon Wakil Walikota Medan Hj Fitriani Manurung, S Pd, M Pd bersama Pengurus Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memggalakkan penghijauan dengan melakukan penanaman pohon di Jalan Ampera Raya, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Rabu (26/02/2020) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Hj.Fitriani Manurung mengatakan penanaman pohon di sepanjang jalan Ampera Raya dilakukan sebagai wujud mengimplementasikan program partai ( PDI P ) dalam mencintai bumi.

“Penanaman pohon ini selain sebagai upaya pelestarian lingkungan di Kota Medan, juga dalam rangka mengimplementasikan program partai dalam mencintai bumi. Maka kami beri tema ‘Menanam Pohon Mencintai Bumi’,” jelas Fitriani Manurung dalam kegiatan yang didampingi Kepling Lk 2 Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Tengku Muharmansyah, Jhonson Manurung Pengurus PC FSPTSI – KSPSI Kota Medan

Ketua, Ruri Cahyadi Ketua PUK Gulugur Darat II, Satria Ketua PUK Glugur Darat I, Hotman Manurung Ketua PUK Pulo Brayan Darat II.

Diungkapkannya, menanam pohon juga merupakan program yang diamanahkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Seokarnoputri yang sangat perhatian dengan lingkungan. “Program ini juga sebagai komitmen kami (Kader PDI Perjuangan) dalam program yang amanahkan Ibu Megawati Soekarnoputri,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fitriani Manurung mengungkapkan, harapnnya sejumlah tanaman yang di tanam di sepanjang jalan Ampera Raya ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat.

“Hari ini kita menanam sejumlah jenis tanaman, seperti Jambu Madu, Rambutan, Mangga dan beberapa tanaman buah lainnya. Mudah-mudahan masyarakat di kawasan ini bisa merawatnya dan selain bisa menjadi pelindung, kelak buahnya bisa dimanfaatkan warga,” harapnya.

Kepling Lk 2 Kelurahan Glugur Darat 2 Kecamatan Medan Timur Tengku Muharmansyah mengatakan, pihaknya sangat mendukung program yang dilaksanakan Hj.Fitriani Manurung, dimana dengan penanaman pohon ini kawasan jalan Ampera Raya bisa lebih Asri dan tertata dengan baik.

“Kita sangat mengapresiasi penanaman pohon ini, mudah mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ruri Cahyadi Ketua PUK Gulugur Darat II, dimana kegiatan bersama Hj.Fitriani Manurung sebagai komitmen pegurus FSPTSI-KSPSI dalam menjaga lingkungan di masyarakat.

“Pertama kami sampaikan terimakasih kepada Ibu Fitriani Manurung. Kegiatan ini juga sebagai bukti komitmen kami dalam menjaga lingkungan,” jelasnya. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hasto Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Harun Masiku

Published

on

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kembali Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan caleg partai tersebut, Harun Masiku. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (26/2/2020).

Hasto sebelumnya sudah diperiksa pada 24 Januari 2020 lalu. Setelah diperiksa, Hasto mengaku disodori 24 pertanyaan oleh penyidik. Salah satu pertanyaannya soal alasan PDIP memilih Harun Masiku daripada Riezky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

“Saya jelaskan seluruh kronologinya kenapa partai mengambil keputusan terkait dengan pemindahan suara almarhum Pak Nazaruddin Kiemas,” ungkap Hasto.

Terkait perkara ini, KPK menetapkan Harun Masiku dan kader PDIP Saeful Bahri menjadi tersangka pemberi suap kepada Wahyu. Mereka diduga memberikan janji Rp 900 juta kepada Wahyu untuk memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat PAW.

KPK pernah menyegel ruangan Hasto di DPP PDIP pada 9 Januari 2020 lalu. Akan tetapi petugas KPK dilarang oleh petugas keamanan dengan alasan belum mendapatkan izin atasan. Hingga saat ini, KPK belum ada pernyataan resmi dari KPK soal rencana lanjutan menggeledah ruangan PDIP itu. Adapun KPK belum juga menangkap Harun.

Continue Reading

Politik

David RG Sinaga Sahuti Aspirasi Warga Jl Pasti Timur, Infrastruktur Rusak

Published

on

Medan, Gelsiar.com – Anggota DPRD Medan David Roni Ganda Sinaga sahuti keluhan aspirasi masyarakat Jl Harapan Pasti Timur Gg Indah Kelurahan Binjai Kec Medan Denai terkait buruknya infrastruktur. David RG Sinaga bersama Ka UPT IV PU Kota Medan Abidan M meninjau kondisi jalan rusak, Rabu (26/2/2020).

Tiba dilokasi, warga menyampaikan keluhan mereka kepada anggota dewan dan Dinas PU Medan. Dimana Jl Pasti Timur Gg Indah kondisi rusak dan becek di musim hujan dan belum pernah tersentuh aspal.

Menurut warga, sejak warga bermukim di Gg Indah sekitar 20 tahun lalu belum, jalan belum pernah diaspal. Parahnya, lingkungan warga kerap banjir karena jalan belum memiliki drainase/parit.

Menyikapi keluhan warga, anggota komisi IV DPRD Medan David RG Sinaga yang membidangi pembangunan mendorong Dinas PU Medan segera melalukan perbaikan dengan aspal serta pembuatan parit secepatnya. “Kita harapkan pengaspalan dan pembuatan parit dengan skala prioritas,” pinta David.

Pada kesempatan itu, David menyampaikan kepada masyarakat supaya proaktif memberikan masukan untuk pembenahan kota. “Kepedulian masyarakat sangat penting membangun kota,” harap David.

Sementara itu, Ka UPT IV Dinas PU Medan Abidan M mengaku akan berupaya melakukan pengaspalan dan pembuatan parit Gg Indah. Namun saran Abidan, kepada warga diminta supaya membuat surat pengajuan. Dalam surat kiranya membubuhkan tanda tangan warga seraya berkordinasi sama Kepling dan Lurah setempat. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com