Connect with us

Nasional

Godok RUU Omnibus Law, Jokowi: Jangan Ada Pasal Titipan!

Published

on

Rapat Terbatas (Ratas) tentang penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). [Foto: Theresia Felisiani/Tribunnews.com]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri untuk menggodok rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law dalam bidang ketenagakerjaan. Ia mengingatkan agar tak ada pasal titipan pada RUU itu yang justru tidak sesuai dengan tujuan pemerintah.

“Saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung ‎keinginan-keinginan kementerian dan lembaga. Jangan sampai hanya menampung keinginan tapi tidak masuk ke visi besar yang saya sampaikan,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) terkait penyiapan omnibus law bidang ketenagakerjaan, Jumat (27/12/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar menterinya mampu menyederhanakan draft RUU tersebut, termasuk meminta agar para pembantunya itu kembali mengecek sejumlah aturan dalam omnibus law sebelum diajukan ke DPR.

Hal ini dilakukan demi menghapus pasal-pasal titipan yang hanya melancarkan kepentingan pihak-pihak tertentu, namun tak memberikan manfaat bagi pemerintah.

“Saya juga tolong dicek hati-hati jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan,” tegasnya.

Tugas ini secara khusus diserahkannya kepada Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laolly hingga Seskab Pramono Anung. Alasannya, agar poin-poin regulasi yang diajukan untuk disederhanakan bisa terealisasi dengan sempurna.

“Saya minta setelah ini nanti kita bicarakan tolong didalami, dipimpin Menko Perekonomian, Menkumham, Mensesneg, Seskab untuk mendalami nanti disampaikan ke DPR mungkin setelah tanggal 10 Januari,”

Sebagai informasi, dalam 50 RUU prioritas 2020, DPR dan pemerintah menyepakati 3 RUU omnibus law, yakni RUU tentang Ibu Kota (usul pemerintah), RUU tentang Kefarmasian (usul DPR), dan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (usul pemerintah).