Connect with us

Nasional

Hanura: Wiranto Bukan Representasi Partai

Published

on

Wiranto (kiri) bersama Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (tengah) dan para pengurus Partai Hanura lainnya. [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Partai Hanura menegaskan bahwa Wiranto bukanlah representasi mereka. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir saat ditanya tanggapannya perihal isu Wiranto yang bakal menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Joko Widodo.

“Wiranto bukan representasi Hanura,” tegas Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Jumat (13/12/2019).

Apabila ingin menjadi Wantimpres, lanjut Inas, maka Wiranto harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura. Sebab, aturan untuk menjadi Wantimpres tidak boleh merangkap jabatan lain, termasuk di partai sesuai Pasal 12 UU No 19/2006.

“Berdasarkan UU No 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, maka Wiranto harus mengajukan surat pengunduran diri ke DPP Partai Hanura. Pengunduran diri tersebut maksimal 3 bulan setelah dilantik,” jelasnya.

“Mundur dari Ketua Dewan Pembina dengan persetujuan tertulis dari Ketua Umum,” tegasnya.

Sebagai informasi, Jokowi akan mengumumkan sembilan anggota Wantimpres periode 2019-2024, hari ini pukul 14.30 WIB di Istana Negara. Adapun bocoran anggota yang akan dilantik di antaranya politikus senior PDIP Sidharto Danusubroto, mantan Menkopolhukam Wiranto, pengusaha Arifin Panigoro, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, pengusaha Putri Kuswisnu Wardani, Habib Luthfi bin Yahya, dan pengusaha Dato Sri Tahir.

Nasional

Jabatan Ronny Sompie Dicopot, Pegawai Imigrasi Pasang Logo Hitam

Published

on

Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Franky Sompie

Geosiar.com, Jakarta – Ronny Sompie dicopot dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi. Sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memasang logo hitam di media sosial. Salah satu pegawai yang memasang logo itu yakni Kepala Humas Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Sam Fernando.

Dikutip dari Tempo.co, Mantan Kepala Subbagian Humas Ditjen Imigrasi ini memasang logo itu di WhatsApp Update. Saat dikonfirmasi soal pemasangan logo itu, ia cuma menjawab singkat. “Iseng,” kata dia, Rabu (29/1/2020).

Logo hitam yang dipasang Sam adalah logo imigrasi yang diubah warnanya, yang seharusnya warna logo imigrasi didominasi warna hijau dan emas dengan latar belakang putih. Akan tetapi logo imigrasi yang dipasang pegawai itu berwarna abu-abu dan putih dengan latar hitam.

Ali Nurdin dari Biro Humas Kemenkumham mengatakan pemasangan logo hitam itu sebagai bentuk empati dari para pegawai terhadap pencopotan Ronny Sompie. Ia mengatakan pemasangan itu bukan bentuk perlawanan.

“Pak Ronny Sompie terkenal baik,” ungkapnya.

Menurut Ali, banyak pegawai yang menyukai Ronny.

Pelaksana Harian Dirjen Imigrasi Johny Ginting menganggap setiap pegawai punya hak untuk menunjukan rasa empatinya. Namun, ia berkata semua pegawai wajib mengikuti keputusan pimpinan.

“Namanya kita di birokrasi ya, apa kata pimpinan kita ikuti,” ungkap Johny di kantornya.

Continue Reading

Nasional

Menkumham Yasonna Laoly Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, Ini Reaksi KPK

Published

on

Ronny Franky Sompie

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly resmi mencopot Ronny Franky Sompie dari jabatan direktur jenderal (dirjen) Imigrasi. Pencopotan tersebut diduga terkait polemik keberadaan politikus PDIP yang kini jadi buronan kasus suap, Harun Masiku.

Meski begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkomentar lebih jauh mengenai pencopotan Ronny itu. Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pencopotan dirjen Imigrasi merupakan kewenangan dari Kemenkumham selaku instansi. KPK tidak akan mencampuri urusan itu.

“Itu kan urusan Kemenkumham ya. Jadi kita tidak mau masuk ke sana,” tutur Ali di Gedung KPK, Selasa (28/1/2020) malam.

Dirinya mengatakan, KPK masih berusaha mencari keberadaan Harun Masiku.

“Kami fokus dulu lah ke penyelesaian perkara ini. Jadi kita belum masuk sampai ke sana, infonya kan baru, dari sore kita tidak tahu apa keterkaitannya,” tuturnya.

Yasonna hari ini mengonfirmasi pencopotan Ronny dari jabatan dirjen Imigrasi. Dirinya lalu menunjuk Irjen Kemenkumham, Jhoni Ginting, sebagai pelaksana harian dirjen Imigrasi. Tak hanya itu, Yasonna juga membenarkan pencopotan Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Alif Suaidi.

Yasonna menyampaikan hal tersebut setelah Ronny membenarkan keberadaan politikus PDIP Harun Masiku di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Harun pulang kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Batik Air, setelah sehari sebelumnya terbang ke Singapura.

Ronny mengatakan, terjadi delay time (waktu tunda) pada sistem pemantauan Imigrasi karena di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta mengalami gangguan perangkat teknologi informasi (TI), sehingga baru akhirnya diketahui Harun telah masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Kirim 10 Ribu Masker untuk WNI di Wuhan

Published

on

Tenaga medis di rumah sakit di Wuhan, China yang memakai perlengkapan khusus saat melayani pasien virus corona (AFP)

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pemerintah bakal mengirimkan sebanyak 10 ribu masker N95 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kota-kota terinfeksi virus 2019-nCoV di Cina khususnya mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan, Provinsi Hubei dan sekitarnya.

Pengiriman tersebut dilakukan sebagai respons BNPB atas permohonan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing soal berjangkitnya wabah virus corona di China.

“Ada 10 ribu masker untuk WNI dikirim besok,” ujar Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Prasinta Dewi, Selasa (28/1/2019).

KBRI Beijing sebelumnya mendapatkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya membagikan masker kepada seluruh WNI di Tiongkok. Akan tetapi, tambah Dewi, stok masker di Negara Tirai Bambu tersebut tidak tersedia di hampir seluruh wilayah.

Kepala BNPB Doni Monardo memberi arahan kepada jajaran BNPB agar melakukan apa yang tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2007 terkait bencana non-alam dan Inpres No 4 tahun 2019, sehingga pengiriman bantuan dapat segera dilakukan tanpa menunggu status darurat, terlebih untuk kasus seperti yang terjadi di Tiongkok.

“Saya minta BNPB harus bisa mempersiapkan diri karena amanah undang-undangnya termasuk bencana non-alam, termasuk pandemik merupakan tanggung jawab BNPB. Termasuk diperkuat dengan inpres no 4 Tahun 2019. Saya minta tidak perlu menunggu status,” ucap Doni.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com