Connect with us

Advertorial

DPRD Medan Gelar Raker, Maksimalkan Kinerja AKD Guna Peningkatan Sinergitas Legislatif dan Eksekutif

Published

on

Medan, Geosiar.com – Untuk maksimalkan fungsi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebanyak 50 anggota DPRD Medan mengikuti rapat kerja (raker) di Parapat, Rabu -Jumat (11-13/12/2019).

Pelaksanaan raker yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2018 pada Pasal 67 tentang pedoman penyusunan tata tertib (tatib) DPRD. Raker berhasil menyusun rencana kerja (renja) DPRD Medan Tahun 2020 di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan menyelaraskan pagu anggaran yang tersedia.

Raker DPRD Medan dibuka langsung Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution yang dihadiri berbagai nara sumber serta sejumlah pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemko Medan serta para Camat.

Saat pembukaan, Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution menyampaikan dengan menjalankan raker dapat melakukan suatu perencanan program harus dilaksanakan secara konprehensip dengan baik agar tujuan dan hasil dapat dicapai maksimal.

Disampaikan Akhyar Nasution untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian di kota Medan diperlukan sinergitas dan hubungan yang harmonis antara Pemko Medan dengan DPRD Medan. “Tanpa adanya sinergitas maka semua proses pembangunan di kota Medan akan terhambat pada akhirnya merugikan warga Medan keseluruhan,” ujar Akhyar.

Diharapkan Akhyar, raker DPRD Medan yang produktif dan berkualitas pastinya akan mampu menghasilkan out put yang positif diseluruh aspek kehidupan masyarakat kota Medan. “Saya berharap, melalui raker setiap anggota dewan akan mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sehingga mampu menghasilkan yang konstruktif dan transparan demi kemajuan kota Medan,” ujar Akhyar.

Sementara itu, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE menyebutkan pelaksanaan raker dapat menyusun strategi kinerja DPRD. Nantinya, berbagai fokok pikiran anggota dewan akan dituangkan dalam penyusunan suatu program kerja yang dipadukan dengan program organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

Selain itu kata Hasyim, sarana raker juga untuk membantu peningkatan keterampilan (up-skilling) dan pembaruan keterampilan (re-skilling) para anggota dewan. Sehingga, tujuan organisasi akan bisa tercapai dengan lebih baik, mudah, cepat dan berintegritas.

Pada kesempatan itu juga, Hasyim mengajak kepada seluruh anggota dewan supaya tetap menjaga keharmonisan dan kolaborasi untuk memudahkan menjalankan fungsi dewan sebagai pengawasan, penganggaran dan legislasi.

Selain itu, Hasyim SE yang juga Ketua DPC PDI P Kota Meran itu mengajak para anggota dewan menjaga sinergi dengan eksekutif di Pemko Medan. Melalui hubungan yang harmonis diharapkan semua program pembangunan akan bisa berjalan dengan optimal.

Maka itu, seluruh kesepakatan dari hasil raker akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020. Untuk itu, Hasyim minta agara para anggota dewan dapat menjaga kedisiplinan dan konsistensi untuk mengimplementasinya.

Dijabarkan Hasyim sebagai anggota dewan dipastikan akan banyak mendapat sorotan tentang apa yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Untuk itu, sebagai wakil rakyat dituntut mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dengan cara bekerja keras dengan jujur, tulus dan iklas.

Kata Hasyim, sebagai wakil rakyat harus dapat menyadari bahwa posisinya tidak lebih tinggi dari masyarakat. “Karena tanpa ada suara rakyat, niscaya satu pun dari kita tidak akan menyandang status sebagai anggota dewan,” sebut Hasyim.

Untuk itu Hasyim mengajak para anggota dewan agar mencurahkan segenap daya upaya dan kemampuan yang dapat membantu kepentingan masyarakat.

Seiring dengan itu pula Hasyim menyampaikan dengan menggelar raker diharapkan menghasilkan kesepakatan rencana kerja yang maksimal di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dituangkan kegiatan tahun 2020 dengan menyelaraskan pagu anggaran di pos sekretariat. Mengingat, kegiatan raker yang sudah terlambat yakni setelah ditetapkan RAPBD TA 2020.

Namun kata Hasyim, kegiatan raker akan tetap produktif mengingat anggota dewan yang masih baru dan masih fresh dan memiliki semangat yang tinggi untuk perubahan kota Medan menuju metropolitan yang lebih baik.

“Tumpuan masyarakat menaruh harapan besar di pundak kita. Turunlah ke tengah konstituen kita terutama lewat reses. Serap aspirasi masyarakat sebagai bahan analisis kita melaksanakan tugas dan fungsi dewan. Kita harus mampu mendengar suara rakyat,” ujar Hasyim seraya berharap output raker membawa perubahan dan perbaikan kinerja dewan tahun depan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Medan sekaligua Ketua Panitia Raker DPRD Kota Medan 2019, Abdul Aziz menyebut tujuan dilaksanakannya raker untuk menghasilkan kesepakatan Rencana Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2020, untuk disampaikan kepada Sekretariat DPRD Medan dan dilakukan penyelarasan dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

“Kemudian, hasil penyelarasan tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kota Medan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna,” sebutnya

Sebagaimana diketahui, raker selama 3 hari Rabu-Jumat (11 – 13 Desember 2019) zdiisi pemberian materi oleh nara sumber dari BPK RI, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kejati Sumatera Utara.

Pembukaan raker dilakukan Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution dan ditutup Ketua DPRD Medan Hasyim SE. (lamru)

Advertisement

Advertorial

DPRD Medan Sampaikan Hasil Reses I ke Pemko, Keluhan Warga Supaya Direspon Skala Prioritas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga SE secara resmi menyampaikan laporan hasil reses I masa sidang I Tahun 2019 anggota DPRD Medan kepada Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution dalam rapat paripurna DPRD Medan di gedung dewan, Senin (6/1/2019).

DPRD Medan minta Walikota Medan agar seluruh hasil reses yang diserap saat pelaksanaan reses tanggal 17 sd 22 Desember 2019 supaya segera ditindaklajuti dan direalisasikan secara skala prioritas.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan reses memiliki dasar hukum yakni UU No 27 Tahun 2009 Pasal 351 dan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 Pasal 64. Dimana tujuannya menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat.

Nantinya, aspirasi atau masukan yang disampaikan pada pelaksanaan reses merupakan media koreksi guna perubahan ke arah positif terhadap kebijakan Pemko Medan. Selanjutnya, Pemko Medan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat kota Medan.

Dari laporan yang dibacakan anggota dewan masing masing perwakilan di daerah pemilihan (dapil) 1 sd 5 mendominasi buruknya infrastruktur drainase, masalah pelayanan kesehatan, bantuan yang tidak tepat sasaran serta sulitnya mendapatkan bantuan pendidikan.

Seperti yang dibacakan anggota DPRD Medan Rudiawan Sitorus (PKS) mewakili seluruh anggota DPRD asal Dapil I yakni Rajudin Sagala (PKS), Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Edward Hutabarat (PDI P), Robi Barus (PDIP), Antonius Devolis Tumangor (Nasdem), Renville P Nalitupulu (PSI) dan Abd Rahman Nasution (PAN).

Masing masing anggota dewan mendapat keluhan dari warga soal drainase dan jalan rusak. Begitu juga soal lampu penerangan jalan umum (Lpju) banyak lingkungan belum menikmati dan penanganan sampah yang belum maksimal.

Seperti laporan yang disampaikan Renville P Napitupulu terkait aspirasi warga butuh pembangunan rumah duka kristen di Medan Helvetia. Warga Helvetia butuh aula untuk acara prosesi adat jika ada yang meninggal dunia. Dimana saat ini rumah warga sangat sempit sehingga selalu menggunakan badan jalan saat acara adat. Diminta kepada Dinas PKPPR Kota Medan dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan aula umum.

Lain halnya dengan aspirasi yang disampaikan Rudiawan Sitorus agar Pemko Medan dapat menaikkan honor guru maghrib mengaji di Kota Medan. Begitu juga untuk pemerataan distribusi honor bilal mayit.

Tidak ketinggalan, Pemko Medan diminta memperhatikan BPJS terhadap Lansia dan menertibkan PSK di wilayah Sei Sikambing.

Sedangkan aspirasi warga di dapil II meliputi Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan yang dibacakan anggota DPRD Medan Margaret MS (PDI P) selaku juru bicara menyampaikan, masalah limbah perusahaan di seputaran sungai Kel Paya Pasir, Kec Medan Marelan dan pembuangan limbah dari PT KIM yang aliran airnya mengeluarkan aroma busuk berdampak buruk kepada masyarakat.

Selain itu, warga juga mengeluhkan soal jalan dan drainase. Warga Sicanang minta pembuatan titi di Lingkungan 20 serta pembetonan jalan di RS Kusta Sicanang. Sementara itu warga Kelurahan Titi Papan mengeluhkan drainase di Jalan Platina III dan Jalan Platina VI sepanjang 1800 meter yang telah dikerjakan sejak tahun 2009 tapi ditinggalkan begitu saja.

Sementara, warga Kel Sei Mati minta agar dilanjutkan perbaikan jalan yang sudah berlobang dan pembuatan drainase.

Warga menuntut keseriusan Pemko Medan soal konsep percepatan pembangunan daerah Medan Utara yang dijanjikan Pemko Medan sampai sekarang belum terealisasi dengan baik.

Margareta juga menyampaikan agar Dinas Sosial Kota Medan melakukan pendataan ulang bagi penerima bantuan KIS dan PKH. Dalam laporannya, warga juga menuntut realisasi pembangunan gedung sekolah untuk tingkatan SLTA Negeri di daerah Kec Medan Deli.

Sebagaimana diketahui, anggota dewan dari dapil II selain Margaret MS juga HT Bahrumsyah (PAN), Mulia Asri Rambe SE (Golkar), Surianto (Gerindra), Abdul Rani (PPP), Aulia Rachman (Gerindra), Abdul Latif (PKS), Sadari (PAN), Janses Simbolon (Hanura), Ishak Abrar Mustafa (Demokrat) dan T Edriansyah Rendy (Nasdem).

Begitu juga keluhan warga di dapil III yang dibacakan anggota DPRD Medan Modesta Marpaung (Golkar) mewakili anggota dewan lainnya, Paul MA Simanjuntak (PDIP), Wong Cun Sen (PDIP), Sahat B Simbolon (Gerindra), Netty Yunita Siregar (Gerindra), Irwansyah (PKS), Edwin Sugesti Nasution (PAN) dan Parlindungan Sipahutar (Demokrat) menyampaikan masalah infrastruktur. Seperti memperbaiki jalan dan drainase yang berada di Jalan Bukit Barisan I Kelurahan Darat II persisnya di Gang Kelabu.

Sedangkan untuk gaji guru honorer agar Pemko Medan menetapkan seluruh gaji honor di Medan disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK). Untuk kiranya dilakukan pendataan secara akurat jumlah dan masa bertugas guru honor sekolah negeri di kota Medan,pendataan tersebut sangat penting mengingat sebagian gaji honorer sudah dialokasikan di APBD.

Dalam kesempatan itu juga, Modesta dapil III meliputi Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung minta Pemko Medan melakukan validasi data peserta BPJS dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Medan. “Sebab, menjadi peserta BPJS sangat sulit mendapatkan pelayanan prima dari rumah sakit,” tandasnya.

Sementara itu, untuk dapil IV meliputi Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area dan Medan Denai yang dibacakan Edi Sahputra mendesak Dinas PU Kota Medan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan pihak BPJS dapat merespon keluhan warga yang disampaikan dalam laporan.

Dari hasil reses yang dilaksanakan anggota DPRD Medan dari dapil IV yakni Hasyim SE (PDI P), Ihwan Ritonga (Gerindra), David RG Sinaga SE (PDIP), Dedy Aksyari Nasution (Gerindra), Rudiyanto (PKS), Edi Saputra (PAN), M Rizky Nugraha (Golkar), Hendra DS(Hanura) dan Afif Abdillah (NasDem), banyak menerima keluhan warga terkait drainase dan badan jalan yang rusak.

Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan kiranya dapat merespon keluhan warga. Sedangkan kerjasama eksekutif dan legislatif dapat lebih ditingkatkan menyahuti harapan dan aspirasi masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan hasil reses anggota dewan di dapil V yang meliputi Medan Johor, Polonia, Selayang, Tuntungan, Maimun, Sunggal mengeluhkan pelayanan terkait pembangunan infrastruktur, ketersediaan blanko KTP, sampah dan kebakaran.

Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Dhiyaul Hayati, S.Ag, M.Pd, mewakili anggota dewan lainnya yakni Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), D Edy Eka Suranta S meliala (Gerindra), Daniel Pinem (PDIP), Johannes Haratua Hutagalung (PDIP), Henry Duin (PDIP), M Afri Rizky Lubis (Golkar), Habiburrahman Sinuraya (Nasdem), Syaful Ramadhan (PKS), Erwin Siahaan (PSI), Sukamto (PAN) dan Burhanuddin Sitepu (Demokrat) menyampaikan sejumlah catatan penting hasil reses mereka.

Terkhusus ketersediaan blanko KTP di Disdukcapil diharapkan harus menjadi perhatian Pemko Medan. Begitu juga soal ketersediaan bak sampah dan desakan membangun UPT Pemadam kebakaran di kawasan Medan Selayang.

Permintaan warga agar Pemko Medan membangun UPT Pemadam Kebakaran di kawasan Medan selayang karena di kawasan ini jauh dari jangkauan pusat kantor pemadam.

Pada kesempatan itu, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menyampaikan, pihaknya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan akan mendalami secara seksama hasil-hasil reses  yang disampaikan  anggota DPRD Medan mulai  Daerah Pemilihan (Dapil) I sampai V. Kemudian dipadukan dengan hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan  (musrenbang), sekaligus menjadi masukan utama penyusunan prioritas program pembangunan Kota pada masa mendatang.

Pihaknya, akan melakukan pendalaman hasil reses yang diakui banyak bermuatan saran masukan penting dan strategis, baik yang bersifat alternatif kebijakan  maupun program-program pembangunan kota yang menggambarkan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pelaksanaan reses DPRD Medan merupakan salah satu tugas dewan yang cukup penting dan strategis, terutama dalam rangka membangun komunikasi pembangunan secara timbal balik, guna lebih menyelaraskan  arah kebijakan dan program pemabngunan kota dengan aspirasi masyarakat,” kata Akhyar.

Diakuinya, Medan sebagai kota yang terus berkembang,  tentunya banyak masalah dan tantangan pemabngunan  yang harus dihadapi, bahkan sifatnya cenderung semakin multi kompleks. Tidak hanya tuntutan pelayanan public yang semakin berkualitas, tapi juga melibatkan dimensi yang lebih luas. Termasuk, upaya mempercepat dan memperluas pembangunan kota, seperti menjadikan Medan sebagai tujuan berinvestasi, wisata, pusat pendidikan dan kesehatan berkualitas.

Saat itu juga, Akhyar mengajak semua dan seluruh pemangku kepentingan kota agar terus meningkatkan komitmen membangun kota, bersinergi membangun kota sehingga dapat menjadi modal social yang besar di tengah-tengah masyarakat. Akhyar optimis, pembangunan kota dapat optimal dilakukan jika seluruh stakeholder bergandengan tangan, menjabarkan dan melaksanakan visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan bersama.

Ditambahkan Akhyar, Pemko Medan di tahun 2020, fokus membangun peradaban kota melalui jalan budaya  untuk mewujudkan kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi warga. Kemudian meningkatkan pembangunan maupun pelayanan publik. (lamru)

Continue Reading

Advertorial

Komisi D DPRD Medan Gugah Kesadaran Masyarakat Peduli Kebersihan

Published

on

Komisi D kompak suarakan upaya kebersihan kota Medan

Kalangan DPRD Medan yang duduk di komisi D membidangi pembangunan dan kebersihan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) agar terus meningkatkan pembenahan kebersihan apalagi pengelolaan sampah di kota Medan.

Pemko Medan diharapkan lebih konsentrasi mengatasi sistem pengelolaan persampahan dan kebersihan kota. Ke depan, Pemko Medan harus mampu menunjukkan kota Medan sebagai terbersih, sedangkan julukan kota terjorok tidak terulang lagi.

Seperti yang disampaikan, Ketua Komisi D DPRD Medan Abd Rani SH, menurutnya, kebersihan kota adalah hal yang utama menuju masyarakat sehat dan sejahterah. Maka, Pemko Medan tidak boleh lengah masalah kebersihan.

Pemko Medan sudah saatnya memiliki sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi. Kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ke tiga tidak lagi sekedar diatas kertas. Sama halnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah harus di programkan, sehingga tidak menunggu penuh.

Begitu juga dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Pemko Medan harus menyediakan di setiap Kecamatan atau Kelurahan. Tentu Pemko Medan harus mencari lahan TPS yang menjadi asset Pemko. Di lahan dimaksud harus ditata dengan permanen sehingga ramah lingkungan.

Selain itu, menurut Abd Rani SH, Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin harus membebankan tanggungjawab masalah kebersihan kota kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Pemko Medan. “Menangani masalah kebersihan dan sampah, bukan lah hanya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan melainkan seluruh ASN,” tegas Abd Rani.

Ditambahkan Abd Rani, kebersihan dan penanganan masalah sampah itu harus diterapkan mulai dari rumah, lingkungan dan kantor oknum ASN itu berada. Seluruh. ASN diharapkan dapat berbuat dan memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menangani sampah dan menjaga kebersihan. “Artinya, seluruh ASN harus mampu menjadi panutan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat soal kebersihan,” ujarnya.

Bukan hanya ASN tambah Abd Rani, Walikota Medan juga harus memberikan tugas dan tanggungjawab penuh kepada seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) di kota Medan menciptakan kebersihan kota. Kepling diharapkan memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat menjaga kebersihan. Selanjutnya tetap berkordinasi dengan petugas DKP.

Sama halnya dengan Sekretaris Komisi D DPRD Medan H Ilhamsyah SH, menyebut pengelolaan sampah di kota Medan belum menemukan formasi yang baik. Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Medan itu, mengharapkan DKP dapat menjadikan Perda No 6/2015 tentang Pengelolan Persampahan bisa menjadi sarana yang baik dalam menciptakan kesadaran kolektif tentang kebersihan.

Menurut Ilhamsyah, Pemko Medan dan aparat lainnya harus menghadirkan susasan lain dalam kampanye tentang sampah ini di masyarakat. Salah satunya adalah soal pemanfaatan dan potensi sampah di tengah-tengah masyarakat.

Maka, ketika terbangun kesadaran di masyarakat, Ia mengharapkan kesadaran kolektif itu tumbuh di masyarakat sehingga solusi untuk permasalahan persampahan bisa dituntaskan.

“Masalah persampahan ini adalah masalah kesadaran. Kita juga mengharapkan Pemko dan masyarakat untuk terus bersinergi. Penanganan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan sekaligus budaya baru masyarakat Kota Medan untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Medan, Hendra DS menyampaikan penanganan sampah harus dibarengi kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. Hendra mengajak masyarakat berperan menjaga kebersihan di kota Medan. Sebab tanpa campur tangan masyarakat membantu kinerja pemerintah tidak akan berbuah maksimal.

“Masyarakat harus ikut jaga kebersihan. Mari saling mengingatkan. Tanpa partisipasi masyarakat tak ada apa apanya. Mari kita dukung Pemko Medan menciptakan kota ini menjadi bersih. Kita himbau juga Lurah dan kepling terjun ke lapangan mengawasi kebersihan dan harus jemput bola,” ujar Hendra selaku politisi Hanura itu.

Untuk itu kata Hendra, seluruh elemen masyarakat diminta supaya jangan membuang sampah di parit. Kiranya saling menjaga agar tidak terjadi lingkungan kukuh serta banjir karena parit tumpat. “Tugas pertama, menggugah masyarakat sadar dan terlibat menjaga kebersihan,” tandas Hendra.

Sedangkan anggota Komisi D DPRD Parlaungan Simangunsong ST menekankan kepada Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin supaya serius menangani kebersihan dan sampah di kota Medan.

Walikota Medan harus memberikan tugas penuh kepada ASN dan kepling menjaga kebersihan. “ASN dan kepling diharapkan dapat membuat contoh kepada masyarakat jangan membuang sampah sembarangan,” tegas Parlaungan Simangunsong asal politisi Demokrat itu.

Sehingga, tingkat kesadaran masyarakat menjaga kebersihan semakin tinggi. Parlaungan juga mengajak masyarakat pedulindan mau membantu pemerintah menjaga kebersihan lingkungan. ××××

Continue Reading

Advertorial

Komisi B DPRD Medan Dorong Pemko Medan Perbaiki Pelayanan Publik

Published

on

By

Puskesmas Sarana Pelayanan Publik Untuk Kesehatan

Geosiar.com – Komisi B DPRD Medan mendorong Pemko Medan untuk terus melakukan upaya perbaikan peningkatan pelayanan publik di kota Medan. Sebab, pelayanan yang diberikan Pemko Medan selama ini masih banyak dikeluhkan warga.

Pendapat Komisi B DPRD Medan dengan Pemko Medan

Ketua Komisi B DPRD Medan Rajudin Sagala mengaku prihatin karena masih saja banyak menerima pengaduan masyarakat terkait masih buruknya pelayanan. Seperti, pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS. Baik itu di Rumah Sakit (RS) swasta maupun pemerintah bahkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pelayanan kepada pasien BPJS selalu dikesampingkan.

Ketua Komisi B, Rajudin Sagala

Pelayanan buruk itu bukan disitu saja, tapi Rajudin Sagala menyebut pelayanan paling memprihatinkan dirasakan warga miskin Unregister (warga miskin belum memiliki identitas). Pada hal, Pemko sudah mengalokasikan dana besar untuk itu.

Masih banyak lagi pelayanan buruk yang dialami masyarakat miskin di kota Medan. Untuk itu, Rajudin Sagala selaku Ketua Komisi B DPRD Medan yang membidangi kesejahteraan merasa terpanggil dan bertanggungjawab untuk perbaikan pelayanan lebih baik.

Maka itu, di awal September lalu, Komisi B DPRD Medan memanggil beberapa pihak rumah sakit, Puskesmas dan BPJS Kesehatan ke kantor dewan untuk dilakukan Rapat Dengar Pedapat (RDP).

Terungkap, saat dilakukan RDP dengan 8 pihak RS selaku provider BPJS Kesehatan Unregister, ternyata, 8 RS di Medan yang terdaftar pelayan pasien Unregister ‘ngeluh’ tidak menerima dana klaim sejak Tahun 2016 dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Pantas saja jika tidak memberikan pelayanan maksimal kepada pasien.

Mendengar pengakuan itu Rajudin Sagala tampak tercengang dan menyesalkan tindakan pihak Dinas Kesehatan Kota Medan. “Sangat kita sayangkan Dinas Kesehatan Kota Medan yang lalai dan tidak bersedia membayar klaim rumah sakit. Ini kan tidak mendidik dan pembodohan. Kita tuntut pihak rumah sakit agar melayani pasien Unregister dengan baik, namun disisi lain klaim yang mereka ajukan tidak kita sahuti,” kesal Rajudin.

Pendapat Komisi B DPRD Medan dengan Pemko Medan Yang di Pimpin Ketua Komisi B, Rajudin Sagal.

Pada hal kata Rajudin, DPRD-Pemko Medan telah menganggarkan biaya sebesar Rp 5 M di APBD 2018 untuk menanggulangi pasien Unregister. Untuk itu, kita desak Dinkes Kota Medan segera membayar klaim pihak rumah sakit. “Ini demi peningkatan pelayanan pasien miskin di kota Medan,” tambah politisi PKS itu.

Seperti, menurut pengakun pihak RS Delima Medan Desi Lindawati Samosir, mengaku jika pihaknya belum menerima klaim dari Dinas Kesehatan sejak Tahun 2017 terkait pasien Unregister. Pada hal, pihaknya sudah melakukan pergantian berkas berulang kali.

Suasana RDP Komisi B DPRD Medan

Sama halnya dengan perwakilan RS Mitra Medika dr Chairul Syahputra, menyebut tetap melayani penanganan pasien Un Regiater. Pihaknya juga mengaku kendala terkait belum ada pembayaran klaim. “Hingga saat ini sejak Tahun 2016 belum ada pembayaran klaim. Sama halnya alur klaim yang rumit,” ujarnya seraya mengaku, untuk Tahun 2017 saja tunggakan klaim itu sekitar Rp 40 jt.

Begitu juga keluhan yang disampaikan Syahrul mewakili RS Imelda, pihaknya juga mengaku sejak Tahun 2016, Dinas Kesehatan belum membayar klaim mereka.

Suasana RDP Komisi B DPRD Medan

Keluhan hampir sama disampaikan Dr Yoman mewakili RS Bhayangkari, hingga saat ini pihaknya melayani pasien tanpa identitas dengan menggunakan biaya hingga Rp 70 jt.

Sedangkan RS Pirngadi Medan mengaku hingga saat ini ada merawat 109 pasien. Klaim yang belum dibayar Dinas Kesehatan pada Tahun 2016 sebesar Rp 778 jt lebih dan pada Tahun 2017 Rp 482 jt.

Adapun pihak rumah sakit (RS) yang terdaftar sebagai peserta BPJS Unregister yakni RS Pirngadi, RS Bina Kasih, RS Delima, RS Bhayangkari, RS Mitra Medika, RS Imelda, RS Royal Prima dan RS Bunda Thamrin.

Begitu juga dengan masalah pelayanan di Puskesmas, yang menurut Rajudin Sagala masih buruk. Untuk itu dilakukan RDP kepada seluruh UPT Puskesmas dan pihak BPJS.

Menurut Rajudin Sagala, pelayanan buruk itu seharusnya tidak terjadi lagi, sebab petugas pelayanan medis di Puskesmas sudah menerima dana kapitasi Rp 7 Miliar. Dana kapitasi (pembayaran jasa pelayanan) itu dari pihak BPJS Kesehatan untuk 39 Puskesmas di Medan.

“Maka, tidak ada alasan bagi petugas medis di Puskesmas tidak melayani pasien BPJS dengan maksimal. Sebab, mereka juga menerima dana kapitasi yang cukup besar setiap bulan dari pihak BPJS,” ujar Rajudin Sagala.

Menurut Kepala Bidang Kepesertaan dan Keluhan BPJS Kota Medan, Suprianto saat RDP menyebutkan, pihak BPJS Kesehatan memberikan dana kapitasi sebesar Rp 7 Miliar kepada 39 Puskesmas yang ada di kota Medan. “Dana tersebut kita transfer ke rekening masing masing Puskesmas sebelum tgl 15 setiap bulannya,” ujar Suprianto.

Ditambahkan Suprianto, jumlah Rp 7 M yang diberikan ke Puskesmas yakni pembayaran penyediaan layanan kesehatan terhadap jumlah pasien BPJS Kesehatan warga Medan sebanyak 1.207.449 jiwa.

Hal tersebut diakui Ka UPT Puskesmas Teladan dr Kus Fuji Astuti, seperti jumlah kunjungan sakit ke Puskesmas Teladan sebanyak 3.000 orang dan kunjungan sehat 2.000 orang setiap bulannya. Sedangkan jumlah dana kapitasi diterima sebesat Rp 6.000 per peserta. Sedangkan pembayaran berdasarkan jumlah peserta terdaftar kapitasi dan bukan berdasarkan jumlah kunjungan. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com