Connect with us

Nasional

SBY Dukung Program Kartu Pra Kerja

Published

on

SBY saat pidato Refleksi Pergantian Tahun di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam. [Foto: KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi salah satu permasalahan ekonomi tanah air, yakni pengangguran dan lapangan kerja.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan siapa saja yang menganggur perlu menjadi perhatian. Menurutnya, persentase dan angka lulusan SMK, SMA dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi. Walaupun mengkritisi masih banyaknya angka pengangguran, SBY tetap mendukung adanya kartu Pra Kerja yang baru saja dirilis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Untuk itu, Demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini. Caranya tentu banyak. Demokrat berharap, pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang sangat besar saat ini dapat menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih banyak,” ucap SBY saat pidato Refleksi Pergantian Tahun di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam.

Menurut catatan, lanjut SBY, sekitar 28,4 juta orang merupakan pekerja paruh waktu. Sementara yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Sehingga ada sekitar 36,5 juta orang, dan ini merupakan jumlahnya yang besar. Kemudian, ada banyak terjadi peralihan pekerjaan, dari sektor formal ke sektor informal. Keadaan seperti ini kerap diikuti menurunnya penghasilan, dan tentunya daya beli.

“Itulah sebabnya, Demokrat mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam meningkatkan biaya yang ditanggung oleh rakyat, seperti BPJS, tarif dasar listrik dan lain-lain. Perhatikan timing (kapan dinaikkan) dan seberapa besar angka kenaikan yang tepat. Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah,” lanjutnya.

Di penghujung pidatonya, SBY menegaskan sekali lagi bahwa partainya, Demokrat, menyambut baik program Kartu Pra Kerja yang ada dalam APBN 2020.

“Ini sebuah inisiatif yang baik. Yang penting, program dengan anggaran Rp10 triliun untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik. Agar tidak memunculkan isu sosial di antara sesama pencari kerja, pelaksanaannya harus benar-benar transparan dan akuntabel. Diharapkan tidak salah sasaran, dan bebas dari kepentingan politik pihak manapun,” pungkasnya.