Connect with us

Sumut

Rencana Pilkades Ulang di Firdaus Gagal Lagi

Published

on

Rencana Pilkades Ulang di Firdaus Akhirnya Gagal Lagi

Geosiar.com, Sergai – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang sempat ditunda akibat kericuhan hari ini pada Rabu (11/12/2019) rencananya akan diselenggarakan.  Namun pelaksanaan tersebut tidak ada regulasi (aturan), maka dibatalkan, demikian di katakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Firdaus Muhazir, Selasa (10/12/2019).

Lanjut Muhazir, hal ini sudah ditegaskan dalam surat yang dibuat Asisten pemerintahan Pemkab Sergai Drs. Fajar Simbolon M.Si atas nama Bupati Sergai, dengan Nomor 1818/420/7805/2019, perihal pemberitahuan, ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Firdaus, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Firdaus.

Surat tersebut diterbitkan pada  10 Desember 2019 yang berisi terkait rencana pelaksanaan ulang Pilkades Firdaus yang dibatalkan dan untuk tidak melaksanakan Pilkades Firdaus hingga terbitnya SK (Surat Keputusan) tentang hal tersebut diatas.

Diakuinya, pihak P2KD telah melayangkan dengan Nomor 35/P2KD/F/XII/2019, perihal undangan tertanggal 10 Desember 2019. Surat itu ditujukan kepada calon Kepala Desa agar hadir pada Rabu (11/12/2019), pukul 07.00 WIB hingga selesai di lapangan Bola Kaki Desa Firdaus.

“Terkait surat undangan yang sudah dilayangkan kepada calon kades, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa Pilkades batal dilaksanakan menunggu SK Bupati Sergai,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sergai Ikhsan AP,M.Si yang dihubungi via telepon seluler , membenarkan pembatalan ini. Selain adanya surat pembatalan tersebut, pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Pilkades ini sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh pejabat Dinas PMD,  Camat Sei Rampah, Kapolsek Firdaus, Danramil Sei Rampah, Plh.Kades Firdaus, seluruh P2KD dan BPD.

“Pembatalan ini mengingat hasil kordinasi dengan pihak DPRD Sergai bahwa pelaksanaan Pilkades itu tidak  regulasinya dan saat ini masih menunggu SK (Surat Keputusan) dari Bupati Sergai tentang pembatalan tersebut,” tutupnya. (art)