Connect with us

Nasional

Mahfud Md Diminta Langsung Kawal Penuntasan Kasus Korupsi dan HAM

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal pengusutan kasus korupsi besar dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Karena banyak sekali (kasus korupsi) yang besar-besar belum terjamah, dan saya diminta ikut mengawal pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh,” tutur Mahfud setelah bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Terkait kasus pelanggaran HAM, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat dilakukan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“Ya untuk menyelesaikan masalah yang macet, karena sudah belasan tahun reformasi kita ingin menyelesaikan masalah HAM masa lalu,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata Mahfud, pemerintah sudah memetakan masalah-masalah pelanggaran HAM masa lalu. Sebagian dari kasus itu sudah diadili. Namun, ia tak memungkiri masih banyak pelanggaran HAM masa lalu yang sulit untuk diungkap, sebab pelaku maupun korban serta saksi-saksi sudah tidak ada.

“Bagaimana misalnya kalau diminta visum atas korban tahun 84? Siapa yang mau visum? Petrus (penembak misterius) itu, kan itu sudah tidak ada bukti, saksi-saksi, pelaku. Seperti itu yang akan diselesaikan,” jelasnya.

Untuk diketahui, RUU KKR menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2020. Dengan RUU KKR, persoalan HAM diyakini dapat terselesaikan.