Connect with us

Nasional

Mahfud Md Diminta Langsung Kawal Penuntasan Kasus Korupsi dan HAM

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawal pengusutan kasus korupsi besar dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Karena banyak sekali (kasus korupsi) yang besar-besar belum terjamah, dan saya diminta ikut mengawal pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh,” tutur Mahfud setelah bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Terkait kasus pelanggaran HAM, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat dilakukan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“Ya untuk menyelesaikan masalah yang macet, karena sudah belasan tahun reformasi kita ingin menyelesaikan masalah HAM masa lalu,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata Mahfud, pemerintah sudah memetakan masalah-masalah pelanggaran HAM masa lalu. Sebagian dari kasus itu sudah diadili. Namun, ia tak memungkiri masih banyak pelanggaran HAM masa lalu yang sulit untuk diungkap, sebab pelaku maupun korban serta saksi-saksi sudah tidak ada.

“Bagaimana misalnya kalau diminta visum atas korban tahun 84? Siapa yang mau visum? Petrus (penembak misterius) itu, kan itu sudah tidak ada bukti, saksi-saksi, pelaku. Seperti itu yang akan diselesaikan,” jelasnya.

Untuk diketahui, RUU KKR menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2020. Dengan RUU KKR, persoalan HAM diyakini dapat terselesaikan.

Nasional

Menlu Laporkan 100 WNI di Wuhan Dalam Keadaan Sehat

Published

on

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melaporkan bahwa ada 243 warga negara Indonesia (WNI) yang tersebar di 15 titik karantina di China. Sebanyak 100 di antaranya dikarantina di Wuhan, China.

Informasi tersebut diperoleh berdasarkan data dari pemerintah China. WNI itu terpaksa dikarantina karena adanya penyebaran virus corona di negara tersebut.

Para WNI yang dikarantina sebagian besar merupakan seorang pelajar. Pemerintah pun tak henti-henti berkomunikasi kepada para WNI itu.

“Komunikasi kita dengan para pelajar kita buka terus, dari waktu ke waktu kita berkomunikasi dengan mereka untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat,” tutur Retno setelah mengikuti rapat di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Dari komunikasi itu, Retno bersyukur karena semua WNI dikabarkan berkondisi sehat per 24 Januari kemarin.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perwakilan Indonesia di Beijing, para WNI yang dikarantina mempunyai cadangan pasokan makanan serta kebutuhan sehari-hari lainnya untuk 3 sampai 5 hari ke depan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memikiran untuk mengirimkan bantuan logistik maupun masker.

“Ada keperluan masker yang berkualitas baik, kita sudah kontak BNPB dan akan dikirim melalui Garuda Indonesia dari Beijing akan di kirim ke Wuhan,” ungkapnya.

Continue Reading

Ekonomi

Raker dengan DPR, Sri Mulyani Paparkan Kondisi Ekonomi 2019 dan 2020

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja atau raker bersama Komisi XI DPR RI pagi ini, Selasa (28/1/2020) sekitar pukul 10.00 WIB.

Di raker kali ini, Sri Mulyani memaparkan realisasi APBN tahun lalu (2019). Tak hanya itu, Sri Mulyani juga bakal memaparkan outlook perekonomian di tahun 2020 ini.

“Kami akan menyampaikan paparan sesuai agenda rapat, yakni realisasi APBN tahun dan outlook perekonomian di tahun 2020 ini,” ungkap Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

“Kami ingin melihat dampak kondisi ekonomi global yang terjadi terhadap APBN dan ekonomi dalam negeri,” tambah Sri Mulyani.

Rapat komisi XI ini digelar secara terbuka. Kali ini Sri Mulyani didampingi jajaran eselon 1 Kementerian Keuangan.

Continue Reading

Nasional

Kejagung Gelar Perkara TPPU Kasus Jiwasraya Pekan Depan

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kini sedang mendalami bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan kasus Jiwasraya. Rencananya, hasil penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus itu disampaikan pekan depan pada gelar perkara.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengungkapkan, dugaan TPPU salah satunya dengan mengalihkan uang hasil korupsi untuk membangun bisnis properti.

“TPPU sudah kami kaji minggu depan kita putuskan pada gelar perkara,” ucap Febri di Gedung Bundar Kejagung, Senin (27/1/2020) malam.

Dirinya mengatakan, tersangka Komisaris PT Hanson Benny Tjokrosputro membangun apartemen sebanyak 500 unit bekerja sama dengan perusahaan milik Tan Kian, Duta Regency Kuningan. Kejagung menduga tanah yang dipakai untuk membangun apartemen tersangkut hasil tindak pidana korupsi Jiwasraya.

“Kami ingin tahu. Kalau itu hasil korupsi menjadi hak negara maka seharusnya dikembalikan,” katanya.

Kejagung sudah memeriksa Tan Kian untuk memastikan sumber uang yang digunakan membangun apartemen tersebut. Tan Kian masuk dalam daftar 14 orang yang diperiksa Kejagung, Senin (27/1/2020).

Dirinya diperiksa selama 13 jam, dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik Kejagung. Tan Kian keluar dari ruangan pemeriksaan tim penyidik JAM Pidsus Kejagung sekira pukul 22.00 WIB.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com