Connect with us

Politik

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Bebas

Published

on

Geosiar.com, Jakarta – Mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah lima tahun bebas dari masa tahanan. Hal itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) usai mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Sebelumnya, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Setelah dilakukan uji materi, MK mengubah syarat itu menjadi, pertama, eks koruptor bisa mengikuti pilkada lima tahun setelah bebas dari hukuman. Kedua, sang calon kepala daerah harus membuka jati dirinya sebagai mantan narapidana. Ketiga, calon tersebut bukan napi yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang.

Atas putusan ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggrain, selaku pihak yang mengajukan uji materi tersebut berharap, putusan MK ini menjadi wujud nyata penghormatan kepada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerah masing-masing.

“Kami berharap putusan MK menjadi wujud nyata penghormatan kita pada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerahnya,” ujar Titi Anggraini dikutip dari Medcom.id.

Sebelumnya, Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta MK mengabulkan jeda waktu 10 tahun setelah bebas bagi eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pilkada.