Connect with us

Politik

Tolak Eks Koruptor, Gerindra Periksa Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Published

on

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. (foto: Okezone)

Geosiar.com, Jakarta – Partai Gerindra memastikan bakal melakukan pemeriksaan rekam jejak bakal calon kepala daerah yang mendaftar melalui partainya. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Senin (9/12/2019). Pemeriksaan itu dilakukan agar tidak ada mantan koruptor yang diusung Gerindra dalam Pilkada 2020.

Bahkan, Muzani sudah mengimbau agar pengurus Partai di tingkat DPC maupun DPD tidak mengajukan mantan napi korupsi untuk ikut Pilkada 2020. Sebab menurutnya, Gerindra masih memiliki banyak kader yang bersih dan berintegritas yang bisa dicalonkan.

“Sebaiknya kita minta kepada teman-teman di DPC dan DPD Partai Gerindra untuk tidak mengajukan nama-nama (mantan koruptor). Mereka toh, nama-nama lain masih ada, masih banyak,” ujar Muzani di kompleks parlemen Senayan, Senin (9/12/2019).

Sejauh ini, lanjut Muzani, DPP Gerindra baru akan menyeleksi para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 pada Januari mendatang. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan seleksi ketat, termasuk melihat rekam jejak calon.

“Di DPP, kami baru akan melakukan assesment nanti di bulan Januari. Tentu saja, meskipun tidak ada larangan (eks koruptor Pilkada) kami akan lakukan (pemeriksaan) jejak para calon,” jelasnya.

Sebab, masyarakat dianggap akan sangat selektif dalam mempertimbangkan rekam jejak bakal calon kepala daerah. Muzani mengatakan rekam jejak dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bakal calon untuk dapat menang dalam pilkada.

“Karena kalau yang bersangkutan ini pernah terhukum, ingatan masyarakat tentang jejak yang bersangkutan di masyarakat akan sangat terpatri, sehingga ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk dapat menang dalam pilkada. Sehingga yang seperti ini yang akan kami perhatikan sangat serius,” lanjutnya.

Walaupun dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18/2019 tidak secara tegas melarang eks napi korupsi ikut kontestasi Pilkada, Wakil Ketua MPR itu menyebut komitmen partailah yang harus ditagih terkait aturan internal eks koruptor boleh maju atau tidak dalam Pilkada.

“Karena dalam PKPU yang tidak mencantumkan secara eksplisit tentang larangan mereka yang pernah terpidana korupsi untuk maju dalam pilkada, maka kemudian berpulang pada keseriusan partai politik mengajukan atau tidak mengajukan mereka. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari komitmen partai tersebut apakah dia serius melakukan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Politik

Lantik DPP Baru, Hanura Undang Wiranto Sebagai Wantimpres

Published

on

Wiranto diundang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada acara pelantikan pengurus DPP Hanura 2019-2024. [Foto: dok/istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Partai Hanura akan menggelar acara pelantikan kepengurusan DPP periode 2019-2024, hari ini, Jumat (24/1/2020) pukul 19.00 WIB di JCC Senayan, Jakarta. Sejumlah tokoh politik dikabarkan sudah diundang dan menyatakan kehadirannya. Bagaimana dengan Wiranto?

Ketua panitia acara, Benny Rhamdani mengatakan bahwa pihaknya juga sudah mengundang mantan Ketua Umum Partai Hanura itu. Namun, Wiranto diundang bukan dalam kapasitasnya sebagai orang penting di kepengurusan Partai Hanura, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

“Pak OSO dan panitia pasti mengundanglah Pak Wiranto sebagai ketua Wantimpres,” ujar Benny, Kamis (23/1/2020).

Terkait kehadiran Wiranto dalam acara tersebut, Benny mengaku tidak bisa memastikannya. “Tapi kita belum tahu (Wiranto akan hadir atau tidak). Akan kita cek siapa-siapa yang hadir,” lanjut Benny.

Selain Wiranto, Hanura juga telah mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar, dan kolega-kolega Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Seperti diketahui, hubungan Wiranto dengan internal Hanura sempat memanas lantaran OSO menggelar munas secara cepat dan mendadak, tanpa mengundang Wiranto, selaku pendiri. Pada munas itu juga OSO kembali terpilih secara aklamasi. Wiranto yang merasa tak dihargai menolak hasil munas tersebut.

Continue Reading

Politik

Hasto Sambangi KPK: Saya Memenuhi Undangan

Published

on

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan KPK guna menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2020). [Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono]

Geosiar.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) tampak berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/1/2020). Ia mengaku alasannya datang ke KPK untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

“Hari ini saya memenuhi tanggungjawab warga negara dalam menjaga marwah KPK memenuhi undangan untuk hadir sebagai saksi,” ujar Hasto di lobi Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Hasto mengatakan dirinya diperiksa sebagai saksi dari mantan komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Dia sudah berada di KPK sejak pukul 09.00 WIB.

“(Bersaksi) terhadap dugaan apa yang terjadi kepada mantan komisoner KPU, saudara Wahyu (Setiawan),” jelas Hasto.

Namun, Hasto tidak merinci lebih detail keterkaitannya dengan perkara yang juga menjerat eks calon legislatif PDIP, Harun Masiku. Ia akan menyampaikan hasil pemeriksaan nanti dalam keterangan pers.

“Untuk itu saya akan datang dan keterangan pers akan saya sampaikan setelah pemeriksaan tersebut makasih,” tandasnya.

Selain Hasto, KPK juga memanggil komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dan Hasyim Asy’ari. Namun, keduanya belum mengetahui akan diperiksa untuk tersangka siapa.

“Belum tahu lah, orang belum masuk saya. Janji jam 10,” singkat Evi.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Mereka ialah eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, politikus PDIP Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful (swasta).

Continue Reading

Politik

Kado Spesial PDIP di Ultah ke-73 Megawati

Published

on

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. [Foto: dok/ist]

Geosiar.com, Jakarta – Seluruh anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan kado istimewa berupa gerakan menanam pohon kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang genap berusia 73 tahun pada hari ini, Kamis (23/1/2020).

“Gerakan menanam pohon, menjaga sungai agar bebas dari sampah, menjaga sumber mata air kehidupan, dan merawat lingkungan hidup agar semakin asri adalah hadiah istiwema bagi Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2020).

Hadiah ini diberikan mengingat Presiden kelima RI itu memutuskan tidak memperingati ulang tahunnya secara besar-besaran dan lebih memilih untuk merayakannya bersama keluarga dan orang-orang terdekat saja.

“Sejak beberapa bulan yang lalu, Ibu Megawati telah memutuskan untuk tidak merayakan secara khusus,” jelas Hasto.

Sehingga, anggota dan kader PDIP memilih merayakan ulang tahun itu dalam bentuk Gerakan Mencintai Bumi sebagai bentuk dedikasi bagi Megawati yang begitu mencintai tanaman. “Jadi politik itu sederhana. Politik itu bukan ramai di media. Politik itu karya bagi kehidupan dan masa depan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Hasto menceritakan pengalamannya ketika menemani Megawati di salah satu kebun tanamannya di Bogor. “Ada sebuah pohon langka yang dahannya patah, dengan penuh rasa sayang, Ibu Megawati merawat pohon itu, dan dengan cekatan membuat semacam gibs untuk menyambung dahan yang patah itu. Semua dilakukan dalam hening, penuh kontemplasi. Ia punya hak hidup kata Ibu Mega kepada saya,” ucap Hasto mengenang.

Dalam cerita kuno, lanjut Hasto, ada sosok Kstria yang bertapa ‘ngalong’. Seluruh mata hati dan pikirannya penuh kepasrahan dan rasa cinta terhadap bumi dan seluruh alam semesta, maka ia pun mendapat ilmu Pancasona, ilmu keabadian. Meski Ksatria itu mati, begitu raganya menyentuh bumi, ia akan hidup kembali.

“Apa yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah menghadirkan wajah politik pada esensi mencintai dan merawat kehidupan. Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan Beliau mengapa mampu menghadapi berbagai ujian dan terpaan gelombang politik,” tandasnya.

Hasto mengatakan, puncak Gerakan Mencintai Bumi tersebut akan dilakukan di Jawa Barat pada Minggu, 2 Februari 2020. Di sana, akan dilakukan penghijauan di lahan kritis sepanjang Sungai Citarum.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com