Connect with us

Politik

Tolak Eks Koruptor, Gerindra Periksa Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Published

on

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. (foto: Okezone)

Geosiar.com, Jakarta – Partai Gerindra memastikan bakal melakukan pemeriksaan rekam jejak bakal calon kepala daerah yang mendaftar melalui partainya. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Senin (9/12/2019). Pemeriksaan itu dilakukan agar tidak ada mantan koruptor yang diusung Gerindra dalam Pilkada 2020.

Bahkan, Muzani sudah mengimbau agar pengurus Partai di tingkat DPC maupun DPD tidak mengajukan mantan napi korupsi untuk ikut Pilkada 2020. Sebab menurutnya, Gerindra masih memiliki banyak kader yang bersih dan berintegritas yang bisa dicalonkan.

“Sebaiknya kita minta kepada teman-teman di DPC dan DPD Partai Gerindra untuk tidak mengajukan nama-nama (mantan koruptor). Mereka toh, nama-nama lain masih ada, masih banyak,” ujar Muzani di kompleks parlemen Senayan, Senin (9/12/2019).

Sejauh ini, lanjut Muzani, DPP Gerindra baru akan menyeleksi para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 pada Januari mendatang. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan seleksi ketat, termasuk melihat rekam jejak calon.

“Di DPP, kami baru akan melakukan assesment nanti di bulan Januari. Tentu saja, meskipun tidak ada larangan (eks koruptor Pilkada) kami akan lakukan (pemeriksaan) jejak para calon,” jelasnya.

Sebab, masyarakat dianggap akan sangat selektif dalam mempertimbangkan rekam jejak bakal calon kepala daerah. Muzani mengatakan rekam jejak dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bakal calon untuk dapat menang dalam pilkada.

“Karena kalau yang bersangkutan ini pernah terhukum, ingatan masyarakat tentang jejak yang bersangkutan di masyarakat akan sangat terpatri, sehingga ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk dapat menang dalam pilkada. Sehingga yang seperti ini yang akan kami perhatikan sangat serius,” lanjutnya.

Walaupun dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18/2019 tidak secara tegas melarang eks napi korupsi ikut kontestasi Pilkada, Wakil Ketua MPR itu menyebut komitmen partailah yang harus ditagih terkait aturan internal eks koruptor boleh maju atau tidak dalam Pilkada.

“Karena dalam PKPU yang tidak mencantumkan secara eksplisit tentang larangan mereka yang pernah terpidana korupsi untuk maju dalam pilkada, maka kemudian berpulang pada keseriusan partai politik mengajukan atau tidak mengajukan mereka. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari komitmen partai tersebut apakah dia serius melakukan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.