Connect with us

Nasional

Hinca Pandjaitan: “BERANTAS KORUPSI”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Memperingati Hari Anti Koruspsi Sedunia (HAKORDIA) 2019, anggota Komisi III DPR RI DR Hinca IP Pandjaitan XIII SH MH ACCS berpesan jangan sampai berhenti memberantas korupsi di Indonesia. Namun diminta supaya tetap agresif melakukan perang terhadap kejahatan tersebut.

Dalam peringatan kali ini, Hinca Pandaitan yang juga Sekretsis Umum DPP Partai Demokrat itu mengirimkan rulisan kepada wartawan Geosiar.com, Senin (9/12/2019). Berikut petikannya….

“BERANTAS KORUPSI”
by: Hinca IP Pandjaitan XIII

Saya sebelumnya meminta maaf tidak sempat hadir dalam Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2019. Karena memang ada tugas dan kewajiban di dapil yang patut saya laksanakan. Namun, saya juga baru mendapat kabar bahwa Presiden Jokowi juga absen dalam HAKORDIA tahun ini. Sayang sekali, padahal teman-teman komisioner KPK sangat menanti kehadiran beliau terlebih KPK juga menanti hadiah PERPU yang mungkin saja Presiden bawa.

Jujur, tahun 2019 adalah tahun yang berat bagi penegakkan hukum dalam semangat pemberantasan korupsi negara kita. Masyarakat banyak yang memandang terjadi pelemahan bagi lembaga KPK melalui produk hukum yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu yakni Revisi UU KPK.

Suara publik yg masih meminta presiden jokowi mengeluarkan perpu adalah disebabkan kecemasan yg tinggi pelemahan KPK terjadi, terutama karena adanya dewan pengawas. Karena itu kita mendesak presiden jokowi memastikan Dewan Pengawas yg akan diisi melalui penunjukan presiden dapat kredibel dan berada pada jalur penguatan kinerja kpk. ini tantangan yg serius bagi beliau sebagai pemegang kendali pedang keadilan memerangi korupsi di Indonesia.

Masukan saya, jika ditelisik dari substansi UU KPK yang baru maka saya hanya berharap Dewan Pengawas yang akan terbentuk dapat terbebas dari tekanan politik manapun, artinya independensi tetap terjaga. Karena hal tersebut yang paling mahal dan spesial dari tubuh lembaga KPK ini.

Lalu, banyak polemik muncul mengenai penafsiran bahwa Pimpinan KPK bukan penyidik dan penuntut umum lagi. Tapi saya memandang lain, bahwa Pasal 21 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa komposisi KPK adalah Dewan Pengawas, Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. memang dalam UU KPK yang baru ini tidak ada pasal lagi yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum, tapi Pasal 6 huruf e dan f UU KPK menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Jadi, jika ditarik kembali pada Pasal 21 maka pimpinan KPK adalah salah satu unsur didalam KPK. Jadi seharusnya, kewenangan itu tetap ada.

Saya berharap kedepan SDM KPK dapat ditingkatkan kualitasnya mengingat bahwa praktik kejahatan korupsi sudah berkembang modus dan perilaku pelakunya. Manajemen SDM menjadi penting bagi pimpinan KPK yang baru nanti, jangan malu untuk belajar dari hongkong dan singapura. Jika internal sudah kuat, maka saya percaya kedepan KPK mampu bekerja lebih baik.

Satu pesan saya, jangan berhenti bekerja agresif. #NggakAcciCeng. *

Advertisement

Nasional

Airlangga Serahkan Draft Omnibus Law ke Jokowi Senin Depan

Published

on

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono. [Foto: @PerekonomianRI/Twitter]

Geosiar.com, Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menginformasikan pihaknya telah merampungkan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja secara substansi.

Draft itu rencananya akan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Januari 2020 atau senin depan.

“Senin pagi atau siang, Pak Menko dan Menkumham akan lapor ke Pak Presiden secara resmi, ini kira-kira draftnya, ini kira-kira naskah akademisnya,” kata Susi di Kemenko Perekonomian, dikutip dari detikcom, Jumat (24/1/2020).

Pada waktu yang sama juga akan digelar rapat di kantor Presiden untuk membahas draft RUU tersebut sekaligus meminta paraf para menteri terkait. Setelahnya, presiden akan menandatangani surat presiden (Surpres) untuk kemudian diserahkan kepada Ketua DPR RI.

“Mudah-mudahan bisa cepat prosesnya. Kalau sudah diparaf semuanya tinggal nanti adalah bagaimana Bapak Presiden menandatangani Surpres (surat presiden) dari Bapak Presiden kepada Ketua DPR RI,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan Surpres bisa diserahkan ke DPR selambat-lambatnya akhir pekan depan, termasuk di dalamnya draft dan naskah akademis RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Kapan pastinya? kita lihat. Kalau Senin nanti kita bisa laporkan Presiden bisa selesai, akan ada rapat atau ratas, selesai pemarafan, ya paling tidak pertengahan akhir minggu depan sudah akan jadi Surpres-nya, kita ke DPR,” imbuhnya.

Apabila surpres sudah keluar, kata Susiwijono, maka pihaknya bakalan membagikannya ke publik. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa draft yang sudah beredar belakangan waktu ini bukanlah dari pemerintah.

Continue Reading

Nasional

Polri Bentuk Satgas Pengamanan Imlek 2020

Published

on

Kapolri menyambangi kantor Kompolnas, Jumat (24/1/2020). [Foto: IDN Times/Axel Jo Harianja]

Geosiar.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengamankan perayaan Imlek 2020 pada setiap daerah di seluruh Indonesia.

“Pelaksanaan Imlek kita sudah bentuk satgas di seluruh polda yang menurut pertimbangan kita itu sangat banyak rekan-rekan warga yang akan merayakan,” tutur Kapolri Idham Azis di kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Kapolri menyebut, satgas tersebut akan disiagakan di setiap daerah yang mayoritas penduduknya merayakan Imlek. Satgas akan dipimpin langsung oleh Kapolda masing-masing daerah.

“Contohnya Medan, Kalbar, Jakarta, Surabaya, Makassar dan semuanya sudah dipimpin langsung oleh kapoldanya untuk melakukan pengamanan. Kalau di Mabes langsung dikendalikan oleh Askop Kapolri ya,” jelas Kapolri.

Sementara itu, Polda Kepulauan Riau (Kepri) sebelumnya mengatakan sudah menyiapkan sekitar 1.327 personel gabungan Polri-TNI untuk mengamankan perayaan Imlek.

“Di seluruh wilayah Kepri ada 153 kegiatan ibadah di 121 vihara atau kelenteng. Pengamanan Imlek ini, selain personel Polri, juga TNI dan stakeholder terkait,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt dikutip dari detikcom, Kamis (23/1).

Continue Reading

Ekonomi

Jelang Imlek, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Published

on

Ilustrasi Emas Antam.

Geosiar.com, Jakarta – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan sebesar Rp 4.000 menjelang libur Imlek 2020. Hari ini, Jumat (24/1), emas antam dibandrol Rp 768.000 per gram. Begitu pula dengan harga jual atau pembelian kembali (buy back) yang juga anjlok Rp 3.000 tercatat di angka Rp 683.000 per gram.

Setiap transaksi akan dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (untuk pemegang NPWP dan tiga persen untuk non-NPWP). PPh 22 atas transaksi buy back dipotong langsung dari total nilai buy back.

Sementara itu, potongan pajak harga beli emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut harga pecahan emas batangan tercatat di Logam Mulia Antam :
Pecahan 0,5 gram : Rp408.500
Pecahan 1 gram : Rp768.000
Pecahan 2 gram : Rp1.485.000
Pecahan 3 gram : Rp2.206.000
Pecahan 5 gram : Rp3.660.000
Pecahan 10 gram : Rp7.255.000
Pecahan 25 gram : Rp18.030.000
Pecahan 50 gram : Rp35.985.000
Pecahan 100 gram : Rp71.900.000
Pecahan 250 gram : Rp179.500.000
Pecahan 500 gram : Rp358.800.000
Pecahan 1.000 gram : Rp717.600.000

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com