Connect with us

Nasional

Hinca Pandjaitan: “BERANTAS KORUPSI”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Memperingati Hari Anti Koruspsi Sedunia (HAKORDIA) 2019, anggota Komisi III DPR RI DR Hinca IP Pandjaitan XIII SH MH ACCS berpesan jangan sampai berhenti memberantas korupsi di Indonesia. Namun diminta supaya tetap agresif melakukan perang terhadap kejahatan tersebut.

Dalam peringatan kali ini, Hinca Pandaitan yang juga Sekretsis Umum DPP Partai Demokrat itu mengirimkan rulisan kepada wartawan Geosiar.com, Senin (9/12/2019). Berikut petikannya….

“BERANTAS KORUPSI”
by: Hinca IP Pandjaitan XIII

Saya sebelumnya meminta maaf tidak sempat hadir dalam Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2019. Karena memang ada tugas dan kewajiban di dapil yang patut saya laksanakan. Namun, saya juga baru mendapat kabar bahwa Presiden Jokowi juga absen dalam HAKORDIA tahun ini. Sayang sekali, padahal teman-teman komisioner KPK sangat menanti kehadiran beliau terlebih KPK juga menanti hadiah PERPU yang mungkin saja Presiden bawa.

Jujur, tahun 2019 adalah tahun yang berat bagi penegakkan hukum dalam semangat pemberantasan korupsi negara kita. Masyarakat banyak yang memandang terjadi pelemahan bagi lembaga KPK melalui produk hukum yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu yakni Revisi UU KPK.

Suara publik yg masih meminta presiden jokowi mengeluarkan perpu adalah disebabkan kecemasan yg tinggi pelemahan KPK terjadi, terutama karena adanya dewan pengawas. Karena itu kita mendesak presiden jokowi memastikan Dewan Pengawas yg akan diisi melalui penunjukan presiden dapat kredibel dan berada pada jalur penguatan kinerja kpk. ini tantangan yg serius bagi beliau sebagai pemegang kendali pedang keadilan memerangi korupsi di Indonesia.

Masukan saya, jika ditelisik dari substansi UU KPK yang baru maka saya hanya berharap Dewan Pengawas yang akan terbentuk dapat terbebas dari tekanan politik manapun, artinya independensi tetap terjaga. Karena hal tersebut yang paling mahal dan spesial dari tubuh lembaga KPK ini.

Lalu, banyak polemik muncul mengenai penafsiran bahwa Pimpinan KPK bukan penyidik dan penuntut umum lagi. Tapi saya memandang lain, bahwa Pasal 21 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa komposisi KPK adalah Dewan Pengawas, Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. memang dalam UU KPK yang baru ini tidak ada pasal lagi yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum, tapi Pasal 6 huruf e dan f UU KPK menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Jadi, jika ditarik kembali pada Pasal 21 maka pimpinan KPK adalah salah satu unsur didalam KPK. Jadi seharusnya, kewenangan itu tetap ada.

Saya berharap kedepan SDM KPK dapat ditingkatkan kualitasnya mengingat bahwa praktik kejahatan korupsi sudah berkembang modus dan perilaku pelakunya. Manajemen SDM menjadi penting bagi pimpinan KPK yang baru nanti, jangan malu untuk belajar dari hongkong dan singapura. Jika internal sudah kuat, maka saya percaya kedepan KPK mampu bekerja lebih baik.

Satu pesan saya, jangan berhenti bekerja agresif. #NggakAcciCeng. *

Advertisement