Connect with us

Politik

Eks Koruptor Gak Bakal Diusung PDIP dalam Pilkada 2020

Published

on

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jember – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan partainya tidak akan mengusung mantan terpidana kasus korupsi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020).

“Bagi PDIP, demi menjaga juga prinsip keadilan, napi koruptor memang kami tidak dicalonkan sebagai kebijakan partai,” ujar Hasto Kristiyanto saat ditemui di daerah Jember, Jawa Timur, Minggu (9/12/2019).

Menurut PDIP, lanjut Hasto, seorang kepala daerah harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk tidak pernah tersangkut kasus korupsi. Oleh karena itu, partai berlambang banteng itu memilih berkomitmen untuk tak mengusung mantan koruptor sebagai calon kepala daerah.

“Bagi kami, karena menjadi pemimpin masyarakat seperti kepala daerah itu punya tanggung jawab untuk membawa kemajuan bagi daerahnya, melekat di dalamnya sebuah rekam jejak yang baik, maka kami tidak mencalonkan napi koruptor,” jelasnya.

Kendati demikian, Hasto menganggap terlalu berlebihan bila larangan mantan koruptor maju pilkada dijadikan pasal pada undang-undang. Dia menyarankan, hal itu diserahkan ke mekanisme masing-masing partai politik (parpol).

“Tidak perlu dimasukkan ke dalam peraturan, malah nanti justru menciptakan suatu diskriminasi. Itu cukup dengan kebijakan partai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, larangan eks koruptor maju Pilkada tertuang dalam
PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam pasal itu, KPU melarang untuk dua mantan terpidana ikut dalam pilkada, yaitu bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang tertuang dalam pasal 4 ayat H. Selain itu, KPU menambahkan satu pasal yang mengimbau parpol mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi, dan aturan ini dituangkan dalam pasal 3A ayat 3 dan 4.