Connect with us

Politik

Peraturan KPU, Eks Napi Kasus Korupsi Diizinkan Maju Pilkada

Published

on

Ilustrasi KPU

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan mantan narapidana kasus korupsi mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 18 Tahun 2019 yang terbit pada Jumat (6/12/2019), KPU hanya melarang eks narapidana kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Pasal 4 ayat H peraturan itu menyatakan “Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.”

Padahal ketika perumusannya dulu, KPU tegaskan ingin memasukkan larangan eks napi koruptor untuk maju. Akan tetapi wacana itu menampung banyak protes dari partai politik.

Ada pun dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019, tidak melarang eks napi koruptor maju di Pilkada, melainkan hanya menganjurkan agar napi korupsi tak diutamakan untuk dicalonkan.

Ini bunyi Pasal 3A ayat 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2019, “Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”

Sementara bunyi Pasal 3A ayat 4 yakni, “Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”