Connect with us

Nasional

Pemko Medan – Kemenhub Sepakati Angkutan Massal Sitem Layanan BTS di Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemerintah Kota Medan terus berupaya memperbaiki sarana lalu lintas di kota Medan. Salah satu upaya mengatasi kemacetan yang nyaris stagnan yakni melalui angkutan massal dengan layanan Buy The Service (BTS).

Untuk mewujudkan program itu Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui Dirjen angkutan darat RI. Ke dua lembaga itu melakukan penandatangan nota kesepahaman program Buy The Service (BTS) dan Bus Rapid Transit (BRT), Jumat (6/12/2019) di Hotel Aryaduta Jakarta.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi usai melakukan penandatangan nota kesepahaman program Buy The Service (BTS).Dengan kehadiran sistem itu, diharapkan angkutan umum yang ada di perkotaan khususnya Kota Medan lebih dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat serta dapat mengurangi kemacetan yang ada di Kota Medan.

Pemko Medan siap membangun serta mewujudkan angkutan massal yang ada di kawasan perkotaan Kota Medan dengan skema pembelian layanan. Dengan adanya penandatanganan ini, Pemko Medan nantinya dapat menghadirkan angkutan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan,” ungkap Akhyar.

Ditambahkan pada Tahun 2020, kota Medan akan hadir angkutan massal dengan skema pembelian layanan. Untuk tahun 2020, ada 5 titik koridor yang akan dilayani angkutan massal di kota Medan dengan pusat daerah lapangan Merdeka.

Ditambahkan Akhyar, Pemko Medan akan terus mengembangkan pelayanan transportasi yang memadai mulai dari layanan angkutan moda transportasi massal BRT ataupun LRT demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemko Medan juga tengah berupaya mengembangkan pelayanan transportasi yang ada di Kota Medan baik dari pelayanan BRT ataupun LRT nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” jelas Akhyar.

Selain Kota Medan, terdapat 5 kota lainnya yang akan menerapkan skema buy the service pada pelayanan transportasi umum diantaranya Surakarta, Denpasar-Badung, Palembang, Surabaya dan Yogyakarta. Keenam kota tersebut nantinya akan langsung mendapat bantuan Bus Rapid Transit (BRT), termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, Kota Pekanbaru, akan mendapat bantuan yang sama.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi mengatakan, Kemenhub RI akan memberikan bantuan kepada program pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan.

“Ini bantuan yang dicanangkan pada rapat koordinasi Urban Transport yang dilaksanakan pada Februari 2019 di Kemenko Maritim. Urgensitas pembenahan transportasi merupakan hal yang mendorong terlaksananya pilot project ini, sehingga intervensi pemerintah pusat harus dilakukan,” tegas Budi Setiyadi.

Kemudian Budi Setiyadi menyatakan, hibah ini untuk digunakan menerapkan BRT dengan skema beli layanan atau BTS yang akan beroperasi pada 2020 Program ini adalah menyertai skema yang telah buat untuk lima kota besar yang buy the service, dimana hal ini untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum.

Budi juga menyatakan, kelima kota yang dipilih menerima dana hibah tersebut merupakan hasil seleksi yang diusulkan menjadi pilot project atau proyek percontohan program buy the service. “Sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum, kita memiliki komitmen dan konsisten, mengurangi kendaraan pribadi, kedua menyangkut kualitas udara efek rumah kaca,” paparnya. (lamru)

Advertisement

Nasional

Jabatan Ronny Sompie Dicopot, Pegawai Imigrasi Pasang Logo Hitam

Published

on

Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Franky Sompie

Geosiar.com, Jakarta – Ronny Sompie dicopot dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi. Sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memasang logo hitam di media sosial. Salah satu pegawai yang memasang logo itu yakni Kepala Humas Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Sam Fernando.

Dikutip dari Tempo.co, Mantan Kepala Subbagian Humas Ditjen Imigrasi ini memasang logo itu di WhatsApp Update. Saat dikonfirmasi soal pemasangan logo itu, ia cuma menjawab singkat. “Iseng,” kata dia, Rabu (29/1/2020).

Logo hitam yang dipasang Sam adalah logo imigrasi yang diubah warnanya, yang seharusnya warna logo imigrasi didominasi warna hijau dan emas dengan latar belakang putih. Akan tetapi logo imigrasi yang dipasang pegawai itu berwarna abu-abu dan putih dengan latar hitam.

Ali Nurdin dari Biro Humas Kemenkumham mengatakan pemasangan logo hitam itu sebagai bentuk empati dari para pegawai terhadap pencopotan Ronny Sompie. Ia mengatakan pemasangan itu bukan bentuk perlawanan.

“Pak Ronny Sompie terkenal baik,” ungkapnya.

Menurut Ali, banyak pegawai yang menyukai Ronny.

Pelaksana Harian Dirjen Imigrasi Johny Ginting menganggap setiap pegawai punya hak untuk menunjukan rasa empatinya. Namun, ia berkata semua pegawai wajib mengikuti keputusan pimpinan.

“Namanya kita di birokrasi ya, apa kata pimpinan kita ikuti,” ungkap Johny di kantornya.

Continue Reading

Nasional

Menkumham Yasonna Laoly Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, Ini Reaksi KPK

Published

on

Ronny Franky Sompie

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly resmi mencopot Ronny Franky Sompie dari jabatan direktur jenderal (dirjen) Imigrasi. Pencopotan tersebut diduga terkait polemik keberadaan politikus PDIP yang kini jadi buronan kasus suap, Harun Masiku.

Meski begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkomentar lebih jauh mengenai pencopotan Ronny itu. Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pencopotan dirjen Imigrasi merupakan kewenangan dari Kemenkumham selaku instansi. KPK tidak akan mencampuri urusan itu.

“Itu kan urusan Kemenkumham ya. Jadi kita tidak mau masuk ke sana,” tutur Ali di Gedung KPK, Selasa (28/1/2020) malam.

Dirinya mengatakan, KPK masih berusaha mencari keberadaan Harun Masiku.

“Kami fokus dulu lah ke penyelesaian perkara ini. Jadi kita belum masuk sampai ke sana, infonya kan baru, dari sore kita tidak tahu apa keterkaitannya,” tuturnya.

Yasonna hari ini mengonfirmasi pencopotan Ronny dari jabatan dirjen Imigrasi. Dirinya lalu menunjuk Irjen Kemenkumham, Jhoni Ginting, sebagai pelaksana harian dirjen Imigrasi. Tak hanya itu, Yasonna juga membenarkan pencopotan Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Alif Suaidi.

Yasonna menyampaikan hal tersebut setelah Ronny membenarkan keberadaan politikus PDIP Harun Masiku di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Harun pulang kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Batik Air, setelah sehari sebelumnya terbang ke Singapura.

Ronny mengatakan, terjadi delay time (waktu tunda) pada sistem pemantauan Imigrasi karena di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta mengalami gangguan perangkat teknologi informasi (TI), sehingga baru akhirnya diketahui Harun telah masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Kirim 10 Ribu Masker untuk WNI di Wuhan

Published

on

Tenaga medis di rumah sakit di Wuhan, China yang memakai perlengkapan khusus saat melayani pasien virus corona (AFP)

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pemerintah bakal mengirimkan sebanyak 10 ribu masker N95 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kota-kota terinfeksi virus 2019-nCoV di Cina khususnya mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan, Provinsi Hubei dan sekitarnya.

Pengiriman tersebut dilakukan sebagai respons BNPB atas permohonan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing soal berjangkitnya wabah virus corona di China.

“Ada 10 ribu masker untuk WNI dikirim besok,” ujar Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Prasinta Dewi, Selasa (28/1/2019).

KBRI Beijing sebelumnya mendapatkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya membagikan masker kepada seluruh WNI di Tiongkok. Akan tetapi, tambah Dewi, stok masker di Negara Tirai Bambu tersebut tidak tersedia di hampir seluruh wilayah.

Kepala BNPB Doni Monardo memberi arahan kepada jajaran BNPB agar melakukan apa yang tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2007 terkait bencana non-alam dan Inpres No 4 tahun 2019, sehingga pengiriman bantuan dapat segera dilakukan tanpa menunggu status darurat, terlebih untuk kasus seperti yang terjadi di Tiongkok.

“Saya minta BNPB harus bisa mempersiapkan diri karena amanah undang-undangnya termasuk bencana non-alam, termasuk pandemik merupakan tanggung jawab BNPB. Termasuk diperkuat dengan inpres no 4 Tahun 2019. Saya minta tidak perlu menunggu status,” ucap Doni.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com