Connect with us

Nasional

Mendagri: Strategi Pencegahan Karhutla Sangat Penting

Published

on

Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (06/12/2019). [Foto: Puspen Kemendagri]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D menekankan pentingnya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan Tingkat Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (06/12/2019).

“Strategi penangannya saya kira yang paling utama adalah mencegahnya jangan sampai terbakar, jadi kita tahu ada tiga tahap yaitu pencegahan, kemudian pemandaman, terakhir pemulihan. Nah, di sini kunci utamanya adalah strateginya pencegahan,” ujar Tito.

Menurutnya, pencegahan dapat dilakukan secara soft maupun hard dengan kolaborasi maupun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Sehingga pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara soft dan dengan cara hard. Cara-cara soft, saya kira dengan cara meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan tanah adat yang dua hektar itu. Nah, ini mungkin perlu kita untuk ditinjau kembali, tapi juga harus dibantu masyarakatnya untuk bisa membuka lahan tanpa membakar. Ini memerlukan aspek perubahan regulasi dan perlu ada bantuan dari Pemerintah agar mereka bisa membuka lahan tanpa cara membakar, nah ini memerlukan (kerjasama) dari Pemda dan Pusat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mendagri menilai Pemerintah Daerah perlu menganggarkan aspek pencegahan Karhutla dalam APBD yang dibuat melalui pos khusus maupun dalam pos anggaran yang tak spesifik, seperti pencegahan bencana.

“Perlu ada anggaran khusus untuk itu, nah kita melihat semacam kekosongan di sana, ada Pemerintah yang peduli ada juga yang tidak peduli, ada juga yang menganggarkan, ada juga yang tidak menganggarkan. Apalagi ada aturan yang mengatakan bahwa bisa mengeluarkan uang kaitan dengan kebakaran hanya dalam keadaan darurat ketika terjadi sudah terjadi kebakaran. Nah itu membuat ruang gerak dari Pemda menjadi lebih sempit. Tapi sebetulnya tidak juga, sebetulnya bisa dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan dengan nomenklatur yang lain, tidak spesifik dalam rangka untuk pemberantasan kebakaran, tapi dalam rangka pencegahan bencana, dan lain-lain,” lanjut dia.

Selain itu, Tito juga akan memberikan penekanan terhadap APBD yang diajukan Pemda, terutama bagi daerah yang memiliki kerawanan kebakaran lahan dan hutan agar memiliki pos anggaran tersendiri untuk pencegahan.

“Oleh karena itulah sekarang ini kan lagi musimnya Pemda mengajukan APBD kemudian lagi membicarakan dengan DPRD, nanti kami akan kembali menekankan kepada Pemda, terutama daerah yang rawan kebakaran untuk menganggarkan dana dalam rangka pencegahan kebakaran, dengan tujuan salah satunya di adalah untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar,” tuturnya.

Menurut Tito, diperlukan pula sistem deteksi dini yang cepat di tingkat Pemda agar kebakaran bisa diatasi dengan cepat dan tak meluas. Sistem deteksi dini ini dinilainya perlu ada anggaran di tingkat Pemda, tak hanya di tingkat Polda saja.

“Nah kemudian yang kedua, kalau sudah terbakar harus ada sistem deteksi dini yang cepat, tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur di Polda Riau ada, di Polda Kalbar ada, untuk mendeteksi di titik-titik api, begitu ada cepat bergerak, nah ini memang harus diefektifkan betul. Cuma yang saya lihat ‘kok sayangnya ada di Polda? harusnya ada di Pemda, dianggarkan untuk membuat dan memperkuat sistem itu, nanti kita akan membuat edaran juga untuk itu, untuk teman-teman Provinsi, Kabupaten/Kota, ini akan penting. Karena kalau sudah ada titik api cepat dipadamkan selesai tidak akan membesar, kalau didiamkan membesar akan sulit sekali,” jelasnya.

Pentingnya aspek pencegahan ditekankan oleh Tito mengingat sebagian besar kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 adalah faktor kesengajaan oknum tertentu untuk membakar dan membuka lahan dengan cara yang tak bertanggung jawab.

“Bahwa sebagian besar kebakaran yang terjadi 2019 ini karena dibakar, bukan karena spontan seperti kasus di Australia, itu terjadinya karena panas spontan karena banyaknya pepohonan dan batu bara yang ada di bawah. Jadi, kita lihat di Indonesia dari daerah-daerah yang terbakar itu, lebih banyak karena faktor dibakar daripada faktor natural, mungkin ada juga yang karena iseng tadi, rokok dibuang, tapi persentasenya jauh lebih kecil. Lebih besar karena dibakar. Oleh karena itu kalau sudah dibakar, terbakar meluas sudah sulit sekali mengatasinya,” tandasnya.

Adapun rapat tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Nasional

Jabatan Ronny Sompie Dicopot, Pegawai Imigrasi Pasang Logo Hitam

Published

on

Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Franky Sompie

Geosiar.com, Jakarta – Ronny Sompie dicopot dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi. Sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memasang logo hitam di media sosial. Salah satu pegawai yang memasang logo itu yakni Kepala Humas Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Sam Fernando.

Dikutip dari Tempo.co, Mantan Kepala Subbagian Humas Ditjen Imigrasi ini memasang logo itu di WhatsApp Update. Saat dikonfirmasi soal pemasangan logo itu, ia cuma menjawab singkat. “Iseng,” kata dia, Rabu (29/1/2020).

Logo hitam yang dipasang Sam adalah logo imigrasi yang diubah warnanya, yang seharusnya warna logo imigrasi didominasi warna hijau dan emas dengan latar belakang putih. Akan tetapi logo imigrasi yang dipasang pegawai itu berwarna abu-abu dan putih dengan latar hitam.

Ali Nurdin dari Biro Humas Kemenkumham mengatakan pemasangan logo hitam itu sebagai bentuk empati dari para pegawai terhadap pencopotan Ronny Sompie. Ia mengatakan pemasangan itu bukan bentuk perlawanan.

“Pak Ronny Sompie terkenal baik,” ungkapnya.

Menurut Ali, banyak pegawai yang menyukai Ronny.

Pelaksana Harian Dirjen Imigrasi Johny Ginting menganggap setiap pegawai punya hak untuk menunjukan rasa empatinya. Namun, ia berkata semua pegawai wajib mengikuti keputusan pimpinan.

“Namanya kita di birokrasi ya, apa kata pimpinan kita ikuti,” ungkap Johny di kantornya.

Continue Reading

Nasional

Menkumham Yasonna Laoly Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, Ini Reaksi KPK

Published

on

Ronny Franky Sompie

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly resmi mencopot Ronny Franky Sompie dari jabatan direktur jenderal (dirjen) Imigrasi. Pencopotan tersebut diduga terkait polemik keberadaan politikus PDIP yang kini jadi buronan kasus suap, Harun Masiku.

Meski begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkomentar lebih jauh mengenai pencopotan Ronny itu. Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pencopotan dirjen Imigrasi merupakan kewenangan dari Kemenkumham selaku instansi. KPK tidak akan mencampuri urusan itu.

“Itu kan urusan Kemenkumham ya. Jadi kita tidak mau masuk ke sana,” tutur Ali di Gedung KPK, Selasa (28/1/2020) malam.

Dirinya mengatakan, KPK masih berusaha mencari keberadaan Harun Masiku.

“Kami fokus dulu lah ke penyelesaian perkara ini. Jadi kita belum masuk sampai ke sana, infonya kan baru, dari sore kita tidak tahu apa keterkaitannya,” tuturnya.

Yasonna hari ini mengonfirmasi pencopotan Ronny dari jabatan dirjen Imigrasi. Dirinya lalu menunjuk Irjen Kemenkumham, Jhoni Ginting, sebagai pelaksana harian dirjen Imigrasi. Tak hanya itu, Yasonna juga membenarkan pencopotan Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Alif Suaidi.

Yasonna menyampaikan hal tersebut setelah Ronny membenarkan keberadaan politikus PDIP Harun Masiku di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Harun pulang kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Batik Air, setelah sehari sebelumnya terbang ke Singapura.

Ronny mengatakan, terjadi delay time (waktu tunda) pada sistem pemantauan Imigrasi karena di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta mengalami gangguan perangkat teknologi informasi (TI), sehingga baru akhirnya diketahui Harun telah masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Kirim 10 Ribu Masker untuk WNI di Wuhan

Published

on

Tenaga medis di rumah sakit di Wuhan, China yang memakai perlengkapan khusus saat melayani pasien virus corona (AFP)

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pemerintah bakal mengirimkan sebanyak 10 ribu masker N95 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kota-kota terinfeksi virus 2019-nCoV di Cina khususnya mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan, Provinsi Hubei dan sekitarnya.

Pengiriman tersebut dilakukan sebagai respons BNPB atas permohonan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing soal berjangkitnya wabah virus corona di China.

“Ada 10 ribu masker untuk WNI dikirim besok,” ujar Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Prasinta Dewi, Selasa (28/1/2019).

KBRI Beijing sebelumnya mendapatkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya membagikan masker kepada seluruh WNI di Tiongkok. Akan tetapi, tambah Dewi, stok masker di Negara Tirai Bambu tersebut tidak tersedia di hampir seluruh wilayah.

Kepala BNPB Doni Monardo memberi arahan kepada jajaran BNPB agar melakukan apa yang tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2007 terkait bencana non-alam dan Inpres No 4 tahun 2019, sehingga pengiriman bantuan dapat segera dilakukan tanpa menunggu status darurat, terlebih untuk kasus seperti yang terjadi di Tiongkok.

“Saya minta BNPB harus bisa mempersiapkan diri karena amanah undang-undangnya termasuk bencana non-alam, termasuk pandemik merupakan tanggung jawab BNPB. Termasuk diperkuat dengan inpres no 4 Tahun 2019. Saya minta tidak perlu menunggu status,” ucap Doni.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com