Connect with us

Politik

Ketua DPRD Medan Hasyim SE: “Pemko dan Kepolisian Tingkatkan Pengamanan”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Guna peningkatan suasana yang lebih nyaman dan kondusif di kota Medan. Apalagi bagi umat Kristiani dalam merayakan hari besar keagamaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Untuk itu diharapkan seluruh unsur Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Medan supaya saling berkordinasi menyikapi segala hal.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Medan Hasyim SE kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/12/2019). Disarankan, Pemko Medan agar memfungsikan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) secara maksimal.

“Kepada seluruh Kepling kita harapkan dapat memberdayakan fungsi Siskamling,” ujar Hasyim yang juga Ketua DPC PDI P Kota Medan itu.

Selain itu kata Hasyim, Pemko Medan supaya memfungsikan seluruh lampu penerangan jalan umum (Lpju) di seluruh kota Medan dan jika memungkinkan untuk penambahan pasang baru.

Sama halnya dengan Closed Circuid Television (CCTV) yang telah terpasang dibeberapa titik milik Pemko supaya dipastikan berfungsi. Begitu juga milik warga pribadi dan milik usaha agar aktif keseluruhan.

Yang paling utama kata Hasyim SE, peran pihak Kepolisian sangat dibutuhkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kepada pihak Kepolisian supaya meningkatkan patroli disetiap lingkungan.

“Kita berharap adanya peningkatan patroli Polisi disetiap lingkungan dan tempat ibadah. Begitu juga pusat perbelanjaan Mall serta keramaian lainnya,” pinta Hasyim. (lamru)

Advertisement

Politik

MK Sebut UU KPK dan UU Pemilu Paling Sering Diuji di Tahun 2019

Published

on

Sidang pleno laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (28/1/2020) (Suara.com)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019, Undang-Undang (UU) KPK dan UU Pemilu paling sering diuji. Hal tersebut diungkapkan Anwar dalam sidang pleno di gedung MK pada Selasa (28/1/2020) di dalam laporan tahunan 2019.

“Tahun 2019 ada 51 UU yang dimohonkan pengujian. UU dengan frekuensi atau intensitas paling sering diuji, adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebanyak 18 kali,” ungkap Anwar.

Khusus pengujian UU pada 2019, MK menerima sebanyak 85 perkara. Sedangkan, 37 perkara berasal dari tahun 2018. Artinya, sebanyak 122 perkara pengujian UU yang masuk sepanjang tahun 2019.

Dari 122 perkara yang ditangani sepanjang 2019, sebanyak 92 perkara telah diputus. Dengan demikian, memasuki tahun 2020, terdapat 30 perkara yang berasal dari tahun 2019, dan masih dalam proses pemeriksaan. Dari 92 perkara yang telah diputus tahun 2019, 4 perkara diputus dengan amar dikabulkan, 46 ditolak, 32 tidak dapat diterima, 2 gugur, dan 8 perkara ditarik kembali.

Sementara di urutan kedua paling sering diuji yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 9 kali; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebanyak 5 kali.

Kemudian yang paling sering diuji adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diuji sebanyak 4 kali.

Continue Reading

Politik

DPRD Medan: “Hentikan Kisruh di PD Pasar Medan, Kedua Pihak Diminta Legowo

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Rudiyanto Simangunsong minta Pemerintah Kota Medan dan Rusdi Sinuraya sama ssma patuh dengan proses hukum. Sehingga kegaduhan terkait penetapan Direksi tidak sampai mengganggu manajemen dan aktifitas Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar milik Pemko Medan itu.

“Harapan kita kegaduhan bisa segera diselesaikan. Kita berharap Pemko terbuka saja ke publik soal pemecatan Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Rusdy Sinuraya,” jelas Rudiyanto, kepada wartawan Selasa (28/01/2020) di ruang kerjanya.

Rudiyanto mengungkapkan, persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan proses pembangunan di Kota Medan. “Kalau kegaduhan ini terus menerus tanpa penyelesaian, kami khawatir PUD Pasar tidak maksimal dalam mencapai target-target yang sudah direncanakan,” paparnya.

Dalam persoalan ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera memandang, Dirut PUD Pasar Kota Medan Rusdy Sinuraya diharapkan legowo dengan keputusan yang diambil Pemko Medan. Adapun soal langkah hukum, pihaknya juga mengapresiasi langkah tersebut.

“Harapannya Pak Rusdy juga legowo, dan soal langkah hukum yang diambil pak Rusdy Sinuraya saya kira itu langkah yang paling bijaksana. Biarkan proses hukum berjalan, apapun hasilnya Pak Rusdy Sinuraya dan Pemko Medan harus sama-sama mematuhinya,” jelasnya.

Terkait kegaduhan yang terjadi, Rudiyanto menilai peristiwa tersebut hanya akan menjadi informasi tidak baik bagi Pemko dan Rusdy Sinuraya sendiri. “Terus terang kita tidak ingin kegaduhan yang terjadi malah memperburuk citra Pemko dan Rusdy Sinuraya sendiri,” jelasnya seraya mengatakan Kota Medan saat ini perlu suasana kondusif dalam rangka menyiapkan sejumlah persoalan besar seperti masalah kesejahteraan warga Medan, isu Virus Corona dan tentunya pelaksanaan Pilkada Kota Medan September mendatang. (lamru)

Continue Reading

Politik

Kisruh di PD Pasar, DPRD Medan Minta Menahan Diri, Duduk Bersama

Published

on

Medan, Geosiar.com – Komisi I DPRD Medan mengaku prihatin dan menyoroti kisruh soal penetapan jajaran Direksi di PD Pasar milik Pemko Medan itu. Diketahiu, akibat pemecatan Dirut PD Pasar Kota Medan, Drs Rusdi Sinuraya pada 16 Januari memicu suasana tidak kondusif dan dikuatirkan menggangu operasional perusahaan.

“Kita harap Pemko Medan bisa duduk bersama dengan Rusdi Sinuraya terkait persoalan itu. Sama halnya dengan putusan PTUN yang membatalkan pemecatan Rusdi kiranya dapat dipertimbangkan dan ditaati. Kita kan negara hukum, baiknya putusan itu disikapi dengan seksama,” ujar Abdul Rani SH yang duduk di Komisi I DPRD Medan membidangi hukum kepada wartawan, Senin (27/1/2020) menyikapi persoalan tersebut.

Menurut Abd Rani, Dianya sangat menyayangkan sampai terjadi pembiaran tontonan kekisruhan di PD Pasar Medan. “Silahkan duduk bersama kedua pihak,” ujar Abd Rani.

Sementara itu, sekretaris Komisi I DPRD Medan Habiburrahman kepada wartawan mengatakan, agar Pemko Medan taat hukum dengan putusan PTUN terkait pembatalan pemecatan Rusdi Sinuraya.

“Sesuai UU No 23/2014 ttg Pemda salah satu tugas fungsi Walikota adalah wajib menjalankan tugas dng instansi vertikal dalam hal ini PN (PTUN),” sebutnya.

Ditambahkan, proses hukum telah berjalan Maka untuk menjaga Medan tetap kondusif minta kedua pihak untuk menahan diri. “Jangan ada yang mem framing untuk menyudutkan salah satu pihak,” ujarnya.

Diketahui, Besok, Selasa (28/1/2020) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan menggelar sidang perdananya di Jalan TB Simatupang, Medan Sunggal. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com