Connect with us

Sumut

Susunan AKD DPRD Tebing Tinggi Dinilai Menguntungkan Sepihak

Published

on

Ketua Fraksi Nurani Kebangsaan, Ogamota Hulu SH, MH.

Geosiar.com, Tebing Tinggi – Pasca keputusan DPRD Kota Tebing Tinggi tentang penetapan susunan komposisi dan personalia Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diparipurnakan pada Senin (2/12/2019) kemarin, terancam berbuntut panjang. Pasalnya, penyusunan AKD itu dinilai terlalu dipaksakan dan menguntungkan satu golongan saja.

“AKD itu tersusun sepihak, ada tiga fraksi yakni Golkar, Gerindra dan Nurani Kebangsaan yang tidak diikutsertakan,” kata Anggota DPRD Tebing Tinggi F-Gerindra, Imam Ansyori Nasution  kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (3/12/2019) malam.

Menurutnya, rapat paripurna pada Senin sore kemarin yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Azwar dalam penetapan susunan AKD, tidak mengedepankan asas musyawarah dalam mufakat. Seharusnya penetapan tersebut menunggu seluruh perwakilan dari enam fraksi yang ada.

“DPRD ada 6 fraksi, tapi 3 fraksi tidak hadir ada penetapan tersebut. Jadi penetapan ini terlalu dipaksakan,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Nurani Kebangsaan, Ogamota Hulu SH, MH. Menurutnya, DPRD itu sifatnya kolektif kolegial dan harus ada saling menghargai, mengingat ada beberapa anggota DPRD yang sedang mengikuti kegiatan lainnya. Seharusnya, penetapan AKD tersebut bisa ditunda.

“Oleh karena itu, Fraksi Nurani Kebangsaan menolak susunan AKD dan akan menyurati Ketua DPRD,” tegas Ogamota.

Ditambahkannya, pada rapat fraksi sebelumnya, Ketua DPRD Tebing Tinggi menyatakan akan berkoordinasi kembali, namun hal tersebut tidak dilakukan malah langsung menyusun dan menetapkan.

“Belum ada koordinasi, kenapa sudah ditetapkan. Inikan sudah tidak sesuai hasil rapat fraksi,” pungkasnya.