Connect with us

Politik

RDP Komisi IV DPRD Medan, Peternak Babi Dianjurkan Beralih Ternak Ikan Lele

Published

on

Medan, Geosiar.com – Para peternak Babi di Medan dianjurkan dapat mengkonversi usaha ternaknya berubah ke ternak ikan lele. Dimana para peternak Babi saat ini banyak merugi karena penyakit virus kolera.

Anjuran itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota komisi Renville Napitupulu dan Dedy Akhsyari Nasution saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) menyikapi pernyaataan Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Medan dalam evaluasi realisasi anggaran triwulan III 2019 di ruang komisi, Rabu (4/11/2019).

Sebagaimana yang disampaikan Kadis Peternakan dan Perikanan para peternak ditawari agar dapat untuk pengalihan usaha ternak sementara dari ternak babi ke lele sampai kondisi virus dapat diatasi

Untuk itu, DPRD Medan mendorong Pemko Medan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dapat memfasilitasi konversi tersebut.

“Kita prihatin dengan kerugian peternak karena penyakit kolera Babi saat ini. Kiranya dapat beralih ke ternak ikan lele karena kandang Babi selama ini tidak banyak merubah tempat ke kolam ikan, ujar Paul.

Ditambahkan anggota dewan lainnya, seperti Renville Napitupulu, seiring dengan wacana itu, Dinas Pertanian dan Perikanan diharapkan dapat mematangkan program konversi tersebut. Begitu juga program pembudidayaan ikan lele disetiap lingkungan supaya digalakkan.

Pendapat yang sama juga disampaikan Dedy Nasution, kepada Dinas Perikanan dan Pertanian supaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih bagi yang mau berobah usaha.

Begitu juga kepada masyarakat Medan yang selama ini belum ada usaha supaya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan agar warga memanfaatkan lahan pekarangan rumah buat kolam ikan lele.

Untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan lele bagi masyarakat Medan yang hendak konversi dan masyarakat lainnya. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan supaya menyiapkan suplay bibit ikan lele lebih besar.

“Persediaan ikan lele pun harus diperbanyak tahun 2020. Karena dipastikan permintaan semakin meningkat,” sambung Paul lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Mefan Ir Ikhysar Marbun yang hadir saat RDP mengatakan, setiap tahun pihaknya mensuplay ikan lele sekitar 1 jt ekor. Ikan itu hasil pembibitan yang mereka lakukan di UPT Medan Tuntungan.

“Untuk tahun 2020 pun kami melakukan yang sama dan siap menambah jumlah bibit ikan,” terang Ikhsyar Marbun. Sedangkan terkait Perda larangan beternak berkaki empat dibeberapa lokasi kota Medan masih berlaku. (lamru)

Advertisement

Politik

Kado Spesial PDIP di Ultah ke-73 Megawati

Published

on

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. [Foto: dok/ist]

Geosiar.com, Jakarta – Seluruh anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan kado istimewa berupa gerakan menanam pohon kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang genap berusia 73 tahun pada hari ini, Kamis (23/1/2020).

“Gerakan menanam pohon, menjaga sungai agar bebas dari sampah, menjaga sumber mata air kehidupan, dan merawat lingkungan hidup agar semakin asri adalah hadiah istiwema bagi Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2020).

Hadiah ini diberikan mengingat Presiden kelima RI itu memutuskan tidak memperingati ulang tahunnya secara besar-besaran dan lebih memilih untuk merayakannya bersama keluarga dan orang-orang terdekat saja.

“Sejak beberapa bulan yang lalu, Ibu Megawati telah memutuskan untuk tidak merayakan secara khusus,” jelas Hasto.

Sehingga, anggota dan kader PDIP memilih merayakan ulang tahun itu dalam bentuk Gerakan Mencintai Bumi sebagai bentuk dedikasi bagi Megawati yang begitu mencintai tanaman. “Jadi politik itu sederhana. Politik itu bukan ramai di media. Politik itu karya bagi kehidupan dan masa depan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Hasto menceritakan pengalamannya ketika menemani Megawati di salah satu kebun tanamannya di Bogor. “Ada sebuah pohon langka yang dahannya patah, dengan penuh rasa sayang, Ibu Megawati merawat pohon itu, dan dengan cekatan membuat semacam gibs untuk menyambung dahan yang patah itu. Semua dilakukan dalam hening, penuh kontemplasi. Ia punya hak hidup kata Ibu Mega kepada saya,” ucap Hasto mengenang.

Dalam cerita kuno, lanjut Hasto, ada sosok Kstria yang bertapa ‘ngalong’. Seluruh mata hati dan pikirannya penuh kepasrahan dan rasa cinta terhadap bumi dan seluruh alam semesta, maka ia pun mendapat ilmu Pancasona, ilmu keabadian. Meski Ksatria itu mati, begitu raganya menyentuh bumi, ia akan hidup kembali.

“Apa yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah menghadirkan wajah politik pada esensi mencintai dan merawat kehidupan. Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan Beliau mengapa mampu menghadapi berbagai ujian dan terpaan gelombang politik,” tandasnya.

Hasto mengatakan, puncak Gerakan Mencintai Bumi tersebut akan dilakukan di Jawa Barat pada Minggu, 2 Februari 2020. Di sana, akan dilakukan penghijauan di lahan kritis sepanjang Sungai Citarum.

Continue Reading

Politik

Intervensi Yasonna dalam Kasus Harun Masiku Diduga Punya Konflik Kepentingan

Published

on

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam Konferensi Pers PDIP Soal Kasus Harun Masiku di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020). (Foto: Faiq/detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Intervensi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam kasus suap eks caleg PDIP Harun Masiku diduga kerena memiliki potensi konflik kepentingan. Dugaan itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Taufik Basari.

“Saya nggak masuk di yang umum, justru saya masuk ke yang spesifik saja khusus untuk perkara yang sedang berlangsung ini, memang saya melihat ada konflik kepentingan ya,” ujar Taufik Basari di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari detikcom, Kamis (23/1/2020).

Menurut Taufik, konflik kepentingan itu seharusnya tidak terjadi sebab hal itu dapat merusak tatanan hukum yang berjalan di negara ini. Apalagi yang mempunyai konflik kepentingan merupakan seseorang yang bertugas di pemerintahan.

“Kenapa ada konflik kepentingan? Karena ada juga terkait dengan tugas dan kewenangan diri Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam hal keimigrasian. Semestinya harus dijaga dalam rangka kita sama-sama mendukung penegakan hukum yang berjalan,” imbuhnya.

Apabila benar ada konflik kepentingan, lanjut Taufik, semestinya Yassona bisa menempatkan diri. Taufik juga mengatakan jabatan Yassona sebagai Menkumham makin mengindikasikan konflik kepentingan itu memang ada.

“Ketika ada konflik kepentingan dalam suatu perkara atau permasalahan, maka kita harus menempatkan diri. Nah oleh karena itu, saya melihat memang ada potensi, posisinya masih potensi konflik kepentingan itu yang pertama,” jelasnya.

Selain itu, Taufik juga menyarankan agar Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi menelusuri keterangan terkait waktu kembalinya Harun Masiku ke Indonesia. Catatan terakhir Imigrasi, Harun berangkat ke Singapura pada 6 Januari lalu dan belum kembali lagi ke Indonesia. Namun, pada Rabu (22/1) kemarin, Direktorat Jenderal Imigrasi baru mengumumkan bahwa Harun sebetulnya sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu.

“Kedua, khusus dengan keterangan Dirjen Imigrasi, menurut saya itu juga harus ditelusuri, harus diusut apakah memang ada kesengajaan ataukah ada kesalahan sistem ataukah persoalan administrasi. Tapi bagaimanapun tetap tidak bisa dibiarkan harus diusut tuntas mengenai persoalan keterangannya Imigrasi yang mengalami perubahan,” lanjut dia.

Adanya konflik kepentingan Yasonna dalam pusaran kasus Harun Masiku
juga disampaikan anggota DPR Komisi Hukum, Sarifuddin Sudding. Dia mengatakan ada dua dugaan dalam kasus ini. Pertama, terjadi miskomunikasi sehingga keberadaan Harun tidak diketahui. Kedua, Imigrasi memang sengaja menutup-nutupi keberadaan Harun karena adanya konflik kepentingan dengan Menkumham Yasonna Laoly yang juga merupakan kader PDIP.

“Dugaannya bisa dua-duanya. Bisa saja itu terjadi apakah dalam rangka menutup-nutupi keberadaan yang bersangkutan atau tanpa ada koordinasi terlebih dahulu sebagai pejabat instansi tertinggi memberikan keterangan yang salah kepada publik,” ujar politikus PAN

Continue Reading

Politik

Dame Duma Gelar Sosper: “Menunggu Pemko Fasilitasi Sarana Tempat Sampah, Warga Diminta Wadahi Sampahnya”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung SE (Gerindra) minta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan untuk berupaya memfasilitasi pengadaan tempat sampah di lingkungan warga. Persoalan sampah dinilai tidak akan tuntas bila sarana dan prasarana belum memadai.

Penegasan itu, disampaikan Dame Duma Sari Hutagalung ketika menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke I Tahun 2020 Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Krisan D-36 Kelurahan Helevetia Timur Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (18/1/2020). Hadir saat sosialisasi Perda tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.

Disampaikan Dame, warga pada bingung hendak.membuang sampah karena ketiadaan tong sampah di lingkungan warga. Bahkan, sampah warga yang dari lingkungan jarang diangkut sehinggah menimbulkan bau busuk.

“Keluhan warga soal ketiadaan tong sampah di lingkungan selalu kita terima. Kondisi ini perlu disikapi serius agar warga dapat membuang sanpah pada tempatnya,” ujar Dame Duma Sari yang duduk di komisi IV membidangi kebersihan.

Memang kata Dame, tuntutan warga sangat tepat. Disaat Pemko hendak menegakkan Perda Persampahan dan selalu menganjurkan warga jangan membuang sampah sembarangan tentu suatu kekeliruan bila tidak difasilitasi sarana tempat sampah.

Maka itu tambah Dame, aparat Pemko Medan mulai dari Kepling, Lurah, Camat dan Dinas terkait harus memprioritaskan sarana tempat sampah. “Kami DPRD Medan setuju untuk mengalokasikan anggaran untuk kebersihan,” sebut Dame.

Pada kesempatan itu Dame mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menunggu Pemko menyediakan sarana sampah yang memadai kiranya berusaha mewadahi sampah masing masing.
 
Menurut Duma, Pada Perda No.6 Tahun 2015 Tentang Persampahan tersebut, terdiri dari XVII BAB dan 37 pasal. Pada pasal-pasal tersebut telah diatur tugas dan tanggungjawab, hak dan kewajiban termasuk sanksi bagi yang melanggar perda tersebut.

Pada BAB XVI Ketentuan Pidana ada pada pasal 35 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang yang melanggar ketentuan pada Perda Persampahan tersebut dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- sedangkan untuk Badan yang melanggar Perda Persampahan tersebut, akan dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com