Connect with us

Politik

PDIP Minta Parpol Koalisi Konsolidasi Soal Amendemen UUD

Published

on

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019)

Geosiar.com, Jakarta – PDIP menyarankan agar partai politik (parpol) pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) melakukan konsolidasi untuk mendiskusikan rencana amendemen UUD 1945 sehingga agenda MPR bisa lebih fokus.

“Ya (parpol KIK perlu kumpul) mendiskusikan kembali antar partai-partai koalisi perlu, memastikan MPR itu fokus pada isu apa terkait amendemen itu menjadi penting,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Arif mengatakan, pihaknya ingin agenda fraksi-fraksi di MPR tetap konsisten untuk melakukan amendemen khususnya terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagaimana hasil rekomendasi MPR periode sebelumnya.

“Menurut saya harus konsisten terhadap hal yang pernah dibahas dan dikaji secara matang tentang penting dan perlunya GBHN. Itu saja,” jelas Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Arif mengklaim PDIP hanya ingin meyakinkan bahwa agenda amendemen UUD 45 ini tidak melebar isunya. Apalagi soal isu menambah masa jabatan presiden dan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, sama sekali belum pernah didiskusikan secara resmi di internal MPR.

“Sebab kalau di luar hal itu terkait amendemen kita pastikan PDIP tidak akan mendorong isunya kemana-mana,” tutupnya.