Connect with us

Politik

KPU Medan akan Lakukan Perekrutan Petugas PPK

Published

on

Medan – Geosiar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akan membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 21 kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 151 kelurahan dalam pelaksanaan Pilkada Medan 2020.

Ketua KPU Kota Medan Agussyah R Damanik didampingi Zefrizal selaku Komisioner Bagian Hukum dan Pengawasan mengatakan, pihaknya akan melakukan pembentukan PPK mulai 15 Januari hingga 14 Februari 2020.

“Tanggal 30 Januari, kita sudah menentukan siapa saja yang layak duduk di PPK. Jadi, tanggal 1 Februari, PPK sudah bisa bekerja,” ujar Agussyah (foto) saat ditemui di Jalan Kejaksaan, Senin (2/12/2019).

Begitu PPK terbentuk, menurut Agussyah lagi, pihaknya membuka pendaftaran calon PPS mulai tanggal 15 Februari sampai 14 Maret 2020.

“Begitu pemilihan PPK dan PPS, kita akan merekrut petugas KPPS mulai 21 Juni sampai 21 Agustus,” terangnya.

“SK tersebut sebagai turunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16/2019 sebagai perubahan PKPU Nomor 15/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.” sambungnya.

Mengawali pendaftaran Badan Adhoc tersebut, Agussyah bilang KPU Medan bakal menyampaikan pengumuman serta sosialisasi dengan menyasar banyak pihak/elemen kota, meski pada PKPU 16/2019 tahapan ini jelas disebutkan. “Targetnya, banyak pihak yang berpartisipasi,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, ini menjadi bagian upaya menjaga agar tidak ada badan adhoc beririsan dengan Partai Politik (Parpol) maupun pihak atau tim peserta.

Dari mekanisme awal ini, diharapkan ke depan saat tahapan penjaringan ada banyak masukkan masyarakat mengenai calon Badan Adhoc. Akan ada kanal tersendiri bagi masyarakat menyampaikan masukkan.

“Petugas PPK dan PPS yang kita rekrut nanti semuanya baru dan dilaksanakan secara terbuka. Karena kita ingin mencari petugas yang betul-betul standard dan tanpa ada rekomendasi dari pihak kelurahan,” tandasnya. (rel/lamru)

Advertisement

Politik

DPRD Medan Minta Anggaran Crismash Season Perlu Ditambah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi 3 DPRD Medan Hendri Duinn mengusulkan agar anggaran untuk Crismash Season di Dinas Kebudayaan Kota Medan tahun berikutnya ditambah. Sebab, dengan anggaran sebesar Rp. 1,126 miliar dirinya menilai anggaran tersebut terlalu kecil, apalagi pelaksanaan Crismash Season diadakan selama lima hari.

“Kita minta melalui pimpinan Komisi 3 DPRD Medan, agar anggaran untuk Dinas Kebudayaan dinaikkan. Sebab, melihat dari acara kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan semuanya adalah event besar. Dengan anggaran sebesar Rp. 11,6 miliar untuk keseluruhannya ditakutkan anggaran tersebut tidak cukup”, ujarnya, di gedung dewan Selasa (3/12/2019), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 Abdul Rahman Nasution.

Disebutkan Hendri, selain itu acara Merdeng Merdam yang digelar Dinas Kebudayaan beberapa waktu lalu dengan anggaran Rp. 250 juta dinilainya terlalu minim, sehingga pada acara tersebut banyak orang yang datang tidak mendapat makan. “Inikan acara-acara yang digelar setahun sekali, kita harapkan acara tersebut diadakan dengan meriah”, ujarnya.

Menanggapi pertanyaan dewan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Ok Zulfi menyebutkan, bahwa lahirnya Dinas Kebudayaan berdasarkan Perda 15 Tahun 2016. Dan Dinas Kebudayaan adalah dinas yang masih baru berjalan 3 tahun. Dan Dinas Kebudayaan tidak memiliki PAD.

Disebutkan Ok Zulfi, bahwa kegiatan keagamaan seperti Crishmash Season, Ramadhan Fair dan Pemazmur awalnya dikelola Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Bagian Keagamaan dan kini dikelola Dinas Kebudayaan.

“Awalnya dinas-dinas tersebut yang mengelola dan dialihkan ke kami. Dan Komisi C DPRD Medan periode lalu telah menambahkan anggaran ke Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 3 M untuk tahun 2020”, terang Ok Zulfi.

Acara Crishmas Season, katanya, adalah acara besar untuk mempersatukan umat beragama, dengan mengundang seribu orang peserta, dan melibatkan gereja dan seluruh pengurus gereja sehingga tak ada batasan dan perbedaan antara Pemko Medan dengan umat lainnya yang ada di Kota Medan.(rel)

Continue Reading

Politik

KPU Medan Tetapkan Pendaftaran Perseorangan 19 Feb 2020, Diimbau Daftarkan Operatornya

Published

on

Medan, Geosiar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengimbau masyarakat yang berminat dan berniat maju sebagai pasangan calon perseorangan di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Wakil Wali Kota Medan 23 September 2020 mendatang, agar segera mendaftarkan operator komputernya.

Sebab dengan sisa waktu 73 hari lagi harus menginput (memasukan) suara sebanyak 1.438 dukungan per hari ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan KPU No 16 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada 2020, penyerahan dukungan calon perseorangan ditetapkan pada 19-23 Februari 2020. Karena itu diharapkan pasangan bakal calon perseorangan yang berniat maju, diminta segera mendaftarkan tim operator komputernya.

“Tanggal 19-23 Februari sudah masuk jadwal penyerahan dukungan. Kami berharap bisa segera mensupervisi tim operator pasangan calon perseorangan dalam hal penggunaan Silon,” kata Koordinator Divisi Teknis KPU Kota Medan M. Rinaldi Khair kepada wartawan di Medan kemarin.

Rinaldi menyebutkan, jika dihitung dari Senin (9/12), itu artinya tersisa waktu 73 hari lagi menuju tanggal pendaftaran penyerahan dukungan 19 Februari 2020. Sementara seluruh dukungan yang selama ini sudah dikumpulkan dan dituliskan dalam surat pernyataan dukungan pada formulir model B.1-KWK

Perserorangan, wajib di-input ke dalam Silon. Data yang di-input antara lain nama, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan status perkawinan. Semua data pendukung pasangan calon perseorangan harus dipindahkan ke formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang ada dalam Silon.

Jika diandaikan pasangan calon memiliki dukungan minimal 104.954 pemilih sesuai dengan persyaratan yang ada, maka di sisa waktu 73 hari, setidaknya dalam sehari 1.438 dukungan harus di-input ke dalam Silon. “Kita ilustrasikan saja data yang mau di-input minimal 104.954 pemilih. Kalau dibagi sisa waktu 73 hari berarti minimal ada 1.438 data per hari yang harus dimasukkan ke Silon,” ungkap Rinaldi yang juga alumni Sosiologi, FISIP USU itu.

Untuk itu, KPU Kota Medan berharap pasangan bakal calon perseorangan segera mendatangi KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan, No 37 untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi di layanan Help Desk Pencalonan terkait Silon dan tahapan jadwal serta persyaratan calon perseorangan. Petugas sekretariat dan tim operator Silon KPU Kota Medan akan melayani dan mensupervisi pasangan calon maupun tim operator komputer pasangan calon untuk memahami pengunaan serta pemanfaatan Silon.

Rinaldi mengimbau agar setiap pasangan bakal calon perseorangan maupun tim penghubung yang ditunjuk agar dapat sesering mungkin berkomunikasi dan menggali informasi di Kantor KPU Kota Medan. Agar potensi kerumitan dalam menyusun berkas dokumen dukungan dan penginputan di Silon dapat dihindari.

Bagi yang sudah memiliki tim penghubung atau operator komputer pasangan calon, diminta agar dibuatkan mandat atau surat tugas dari pasangan calon perseorangan. Berdasarkan Surat KPU RI No 2218 tertanggal 2 Desember 2019, surat mandat yang diserahkan untuk mendapatkan username dan password Silon harus memuat informasi nama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta gelarnya, NIK, tempat tanggal lahir dan alamat masing-masing bakal calon.

“Jika surat tugas atau mandatnya sudah diberikan, KPU akan melakukan supervisi dan memberikan username password ke tim penghubung yang ditugaskan,” ujar Rinaldi.(rel/lamru)

Continue Reading

Politik

Polisi Hong Kong Imbau Unjuk Rasa Akhir Pekan Berjalan Damai

Published

on

Unjuk Rasa Hong Kong

Geosiar.com, Hong Kong – Kepala Kepolisian Hong Kong mengimbau peserta unjuk rasa pada Minggu (8/12/2019) agar aksinya berujung damai. Pihak penyelenggara aksi memperkirakan para peserta unjuk rasa bakal sangat banyak untuk menunjukkan gerakan itu masih mempunyai momentum kuat.

Kepolisian sudah memberi lampu hijau pada unjuk rasa yang diadakan Civil Human Rights Front (CHRF), kelompok yang menyerukan pawai damai yang diikuti jutaan orang pada musim panas lalu.

“Kami harap warga kami dapat menunjukkan pada seluruh dunia bahwa rakyat Hong Kong dapat menggelar pawai skala besar dengan tertib dan damai,” tutur Kepala Kepolisian Chris Tang sebelum meninggalkan Hong Kong menuju Beijing.

Tang bakal bertemu para pejabat senior di Kementerian Keamanan Publik China dan kembali ke Hong Kong beberapa jam sebelum unjuk rasa dimulai pada Minggu (8/12/2019).

Pawai pro-demokrasi ini bakal menggalang dukungan untuk gerakan itu usai kemenangan dalam pemilu lokal bulan lalu.

Kepolisian menyebutkan, pihaknya akan intervensi segera apabila pawai itu berubah menjadi kerusuhan. Unjuk rasa di Hong Kong menjadi tantangan terbesar bagi Presiden China Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com