Connect with us

Nasional

Dukung Amandemen UUD 1945, MUI: Asal Pilpres Dipilih Langsung

Published

on

MUI menyampaikan pandangan terkait rekomendasi amandemen terbatas UUD 1945 oleh MPR RI, Selasa (3/12/2019). [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut berkomentar terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat. MUI menyatakan dukungan atas wacana tersebut dengan catatan hanya berkaitan dengan poin Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“MUI akan memahami apabila MPR tetap melaksanakan perubahan UUD 1945. Dengan catatan sepanjang agendanya hanya terkait masuknya GBHN,” tutur Ketua MUI Basri Bermanda dalam pertemuan dengan MPR di kantor MUI, Menteng, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Selain itu, MUI juga berharap MPR bisa mempertahankan sistem presidensial dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

“Asal sistem presidensial dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat,” lanjutnya.

Menurut MUI, amandemen UUD yang telah dilakukan pada awal era reformasi, sudah cukup menghasilkan berbagai keputusan yang fundamental dan sesuai dengan semangat reformasi di Indonesia.

“Konstitusi tersebut telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat, bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang demokratik dan modern,” sebutnya.

Oleh karena itu, MUI berharap agar hasil-hasil amandemen itu tetap dipertahankan sesuai ketentuan konstitusi di antaranya soal masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua periode, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, dan kedudukan lembaga negara yang sejajar dan setara

“Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua lembaga negara dan penyelenggara negara serta semua komponen bangsa untuk melaksanakan UUD 1945 secara istikamah dan optimal agar terwujud nya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai cita-cita konstitusi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, MUI juga menegaskan bakal mendorong MPR agar terus memberikan sumbangsih terbaik dan peran optimalnya guna mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.