Connect with us

Politik

Komisi IV DPRD Medan Minta Perbaikan Kinerja Dishub, Tingkatkan PAD Parkir

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak menyimpulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk memperbaiki sistem kinerja. Prioritas perbaikan terutama peningkatan Pendapatan sektor perparkiran.

Hal tersebut merupakan rangkuman dari
Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi IV DPRD Medan dengan Dinas Perhubungan dalam pembahasan triwulan ke III anggaran 2019 di ruang komisi IV, Selasa (3/12/2019).

Dalam RDP dimpimpin Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi wakil Komisi, Edy Eka Suranta S Meliala dan anggota Antonius D Tumanggor, David Roni Ganda Sinaga, Rizky Nugraha, Renville Napitupulu, Dedy Akhsyari Nasution, Dame Duma Sari Hutagalung, Hendra DS, Daniel Pinem, Syaiful Rachman, Edwin Sugesti dan Sukamto.

Hadir juga saat RDP, Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis didampingi staf Suriono, Indra dan Ami.

Dalam RDP yang pertama digelar Komisi IV DPRD Medan periode 2019-2024 itu tampak menarik. Masing masing anggota komisi berlomba mengajukan pertanyaan kritikan dan masukan kepada Dishub Medan.

Seperti halnya, Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak mendesak perbaikan kinerja dan perubahan sistem soal peningkatan PAD dari objek parkir. “Kita minta harus ada lah perubahan, perbaikan sistem sehingga PAD tarif parkir dapat meningkat,” saran Paul.

Sama halnya dengan Dedy Akhsyari Nasution mengaku sangat menyayangkan minimnya capaian perolehan target PAD dari parkir. Dedy mempertanyakan apa konsekuensi atau resiko jika target tidak tercapai.

Disambung wakil ketua Komisi lagi, Edy Eka Suranta S Meliala menguatkan pertanyaan jika memang tidak tercapai apa resikonya. “Maka jangan asal tebak menentukan target hanya membuat atasan senang. Hal itu perlu dilakukan evaluasi, “saran Suranta.

Begitu juga dengan anggota dewan lainnya Antonius Tumanggor mengingatkan agar kinerja pejabat di Dishub memiliki kejujuran. “Harus ada transparansi soal potensi yang ada. Sehingga dapat meminimalisir kebocoran. Begitu juga soal data jumlah pengamat parkir supaya transparan,” tegas Antonius.

Lain hanya dengan Renville Napitupulu menyangkan minimnya serapan anggaran dan perolehan retribusi di Dishub Medan. Renville minta agar Dishub memberikan data untuk mempermudah pengawasan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis memaparkan, Belanja langsung di Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2019 sebesar Rp 77,7 Miliar. Peruntukan sekitar Rp 33 M untuk gaji honor dan lebihnya sekitar 39 M untuk pembangunan.

Sampai saat ini Nopember 2019 baru terealisai 60 %, namun sisanya pada 15 Desember dipatikan tuntas dan saat ini sedang proses.

Sedangkan untuk target PAD dari sektor tarif parkir Rp 48 M hingga Nopember Rp baru terealisasi Rp 19,3 miliar. Diakui Iswar, capaian target parkir hingga Rp 48 M tidak mungkin tercapai namun pada Desember 2019 nanti masih dimungkinkan Rp 22,5 M. (lamru)

Advertisement

Politik

FX Rudy Enggan Tanggapi Penyalonan Resmi Gibran

Published

on

Gibran Rakabuming Raka saat bertemu dengan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo. (Foto: Kumparan/Agung Santoso)

Geosiar.com, Solo – Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, enggan menanggapi penyalonan resmi Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wali Kota Solo via DPD PDIP Jawa Tengah pada Kamis (12/12/2019).

Wali Kota Solo itu hanya menegaskan bahwa dirinya sudah menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPC sesuai ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan PDIP Nomor 24 Tahun 2017 yang berisi bahwa DPC berhak melakukan penjaringan tertutup jika memperoleh suara minimal 25 persen dalam Pemilu terakhir.

“Pokoknya tugas saya sebagai ketua DPC di (proses tahapan) Pilkada sudah selesai,” tutur Rudy saat dijumpai di Balai Kota Solo, Kamis (12/12/2019).

“Proses penjaringan sudah selesai. Dari anak ranting sampai PAC PDIP semua memilih Achmad Purnomo-Teguh Prakosa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rudy mengatakan dirinya hanya akan menunggu hasil rekomendasi dari DPP PDIP. Sebab, ia sendiri tidak mengetahui kapan rekomendasi akan turun.

“Kita tunggu rekomendasi DPP, gitu aja. Nggak tahu kapan (diumumkan), DPC kan kelasnya cuma RT,” pungkasnya sambil tersenyum simpul.

Sebelumnya, Rudy menyebut masih banyak kader yang tidak memahami Peraturan PDIP nomor 24 tahun 2017. Kendati demikian, ia mempersilakan siapapun kader partainya yang ingin mendaftar langsung lewat DPD PDIP Jateng.

“Silakan saja mendaftar, itu artinya mereka tidak paham PP 24 tahun 2017. Baru kali ini ada pendaftaran,” ujar Rudy Senin (9/12/2019).

Continue Reading

Politik

Pesan Jokowi ke Gibran: Tak Ada Jalan Pintas

Published

on

Gibran Rakabuming Raka sebelum berangkat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo ke kantor DPD PDID Jateng, Kamis (12/12/2019). [Foto: ANTARA]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan khusus kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo 2020. Hal itu dibeberkan Gibran sebelum berangkat ke Semarang untuk mengambil formulir pendaftaran Pilwalkot Solo, Kamis (12/12/2019).

Gibran mengatakan, Jokowi mengingatkan dirinya untuk mengikuti seluruh mekanisme partai terkait penjaringan calon wali kota Solo. Sebab, tidak ada jalan pintas meskipun ia anak dari presiden. Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar dirinya tetap semangat berjuang di Pilwalkot Solo.

“Harus melalui proses ini, ini proses masih panjang. Semua proses dilalui, jangan ada jalan pintas. Semua mekanisme partai harus dilakukan. Tidak ada yang namanya jalan pintas,” tutur Gibran menirukan Jokowi saat ditemui di Graha Saba, Sumber, Solo, sebelum berangkat ke Semarang, Kamis (12/12/2019).

Suami Selvi Ananda itu pun mengaku bahwa orang yang pertama dimintai restu olehnya adalah sang ayah. Setelah itu, restu dari seluruh keluarga besarnya.

“Sudah, yang paling pertama (Bapak). Sama eyang sudah, bapak ibu sudah, istri, mertua, keluarga besar sudah,” pungkasnya sambil berlalu.

Seperti diketahui, Gibran akan mendaftar sebagai calon wali kota (cawali) dalam Pilkada Solo 2020 melalui jalur DPD PDI Perjuangan. Saat ini, politisi muda PDIP itu dalam perjalanan menuju kantor DPD PDIP Jateng di Semarang untuk mengambil formulir pendaftaran Pilwalkot Solo. Setelah mengisi formulir, Gibran akan langsung mengembalikannya beserta visi dan misi sebagai syarat pendaftaran.

Continue Reading

Politik

Demokrat Nyatakan Sikap Politik Oposisi Penyeimbang

Published

on

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan (tengah) di Acara Pidato Refleksi Pergantian Tahun. [Foto: okezone.com/Harits]

Geosiar.com, Jakarta – Partai Demokrat menegaskan tetap berada di luar pemerintahan sebagai pihak oposisi penyeimbang. Sikap politik itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato refleksi akhir tahun bertajuk ‘Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan’, Rabu (11/12/2019) malam.

Kendati demikian, SBY memastikan tetap berkomitmen untuk mendukung kinerja dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lima tahun ke depan. Asalkan kebijakan itu tepat sasaran dan sesuai keinginan rakyat. Apabila tidak, SBY memastikan pihaknya siap melancarkan kritikan.

“Meskipun saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan pusat, komitmen kami tak berubah. Kami ingin pemerintah sukses dalam melaksanakan tugasnya. Kalau pemerintah sukses, rakyatlah yang mendapatkan manfaatnya,” kata SBY dalam pidatonya.

Hal yang sama juga disampaikan Sekjen PD Hinca Pandjaitan saat ditemui pada acara yang sama. Menurut Hinca, posisi politik Demokrat sebagai penyeimbang berbeda artinya dengan tidak bersikap.

“Sikap kami dari awal nggak pernah berubah, lima tahun yang lalu, lima tahun ke depan kami tetap sama. Yang sudah baik kita dukung, yang belum baik kita kritisi, kita perbaiki supaya baik,” tutur Sekjen PD Hinca Pandjaitan di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) malam.

Dia menepis tanggapan yang menyebut bahwa Demokrat itu sebagai partai abu-abu karena memilih berada di antara pemerintahan dan oposisi. Menurutnya, anggapan itu adalah fitnah.

“Siapa yang bilang Demokrat abu-abu itu fitnah. Demokrat itu biru,” imbuh Hinca. “Kami nggak mengenal istilah oposisi koalisi. Demokrat yakin betul bahwa dengan caranya berpolitik kami ini cukup baik, seimbang, penyeimbang. Ada orang yang protes, ‘ah penyeimbang nggak punya sikap’. Anda dengarkan sikap Indonesia gerakan Non-Blok. Dia mencegah perang dunia terjadi,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com