Connect with us

Nasional

Akhyar Nasution Hadiri Sertijab Danyonmanharlan di Mako Lantamal I Belawan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution hadiri serah terima jabatan (sertijab) dan ramah tamah Danyonmarhanlan di Markas Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut (Mako Lantamal) I Belawan, Senin (2//12/2019).

Pada kesempatan itu Akhyar Nasution menyampaikan apresiasi ucapan terima kasih kepada Letnan Kolonel (Letkol) Marinir James Munthe M Tr Hanla atas jasa, pengabdian, dedikasi serta prestasinya selama menjabat sebagai Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) I Belawan.

Sebab, selama ini telah berkontribusi membantu kinerja unsur pimpinan daerah, khususnya Kota Medan. Sedangkan kepada Letkol Marinir James Munthe senantiasa terus melakukan dan memberikan dedikasi terbaiknya di tempat tugas yang baru nantinya.

“Kami (Pemko Medan) mengucapkan terima atas dedikasi dan loyalitas yang diberikan selama ini. Hubungan baik yang terjalin antara Yonmarhanlan dan seluruh unsur pimpinan daerah mampu menciptakan kondisi Kota Medan yang humanis, harmonis, aman dan damai. Semoga semakin berjaya,” kata Plt Wali Kota.

Selanjutnya kepada Danyonmarhanlan yang baru Mayor Marinir Farick M Tr Opsla, Plt Wali Kota berharap agar dapat melanjutkan, menjaga dan merawat hubungan baik dengan unsur pimpinan daerah yang telah terjalin selama ini terutama dengan Pemko Medan. Terlebih, dalam menjaga wilayah teritorial kawasan paling utara Kota Medan tersebut.

“Selamat datang untuk Mayor Marinir Farick. Kami  harap sinergitas, soliditas dan kolaborasi dapat semakin tingkatkan demi membawa Kota Medan kearah yang lebih baik di masa mendatang. Selamat bertugas di tanah Melayu Deli ini dan tunjukkan loyalitas sebagai prajurit,” harapnya.

Terakhir, Plt Wali Kota berharap agar Danyonmarhanlan yang baru dapat menciptakan iklim kerja yang baik di Korps prajurit berbaret ungu tersebut. Dengan demikian, para prajurit dapat lebih semangat dalam menjanlankan tugas mengabdi untuk NKRI termasuk Kota Medan. “Jalesu Bhumyamca Jayamahe” serunya seraya menyebutkan slogan Korps prajurit yang dikenal dengan julukan “Hantu Laut” tersebut.

Sebelum ramah tamah, acara yang dihadiri Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid, Dandim 02/01 BS Kol Inf Roy Hansen J Sinaga, Danlanud Soewondo Kol Pnb Meka Yudanto, Dandenpom 1/5 Letkol CPM Anggun Hendryantoro, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis serta sejumlah unsur forkopimda lainnya ini terlebih dahulu diawali dengan prosesi sertijab di Lapangan Utama Mako Lantamal I Belawan. (lamru)

Advertisement

Nasional

Jonara Tarigan Diminta Laporkan Bupati Karo Yang Nyatakan Listrik Di Mata Air Lau Berneh Diputus PLN

Published

on

Kantor PDAM Tirta Malem, jalan jamin ginting Kabanjahe

Geosiar – Kabanjahe – Menindaklanjuti pemberitaan terkait aliran listrik di mata air lau berneh yang telah beredar luas dimasyarakat dan dipublikasikan melalui media sosial beserta melalui link pemberitaan dari berbagai media siber (online) terkait adanya pernyataan Bupati karo Terkelin Brahmana SH semakin melebar.

Sebelumnya awak media melakukan konfirmasi langsung dikantor PLN cabang kabanjahe, kepala PLN kabanjahe melalui jefri sihotang, kepala bagian pelayanan pelanggan menyatakan jumlah tunggakan PDAM Tirtamalem kabanjahe selama 8 bulan, sekira 1,1 Miliar dan yang kami lakukan pemutusan bukan di lau berneh, akan tetapi di mata air lau bawang yang sudah total kita putus dan bongkar, jelas jefri (11/12/2019).

Soni husni ginting, warga kabupaten karo yang juga tokoh pemuda dikaro kembali meminta dan akan mendesak Jonara Tarigan untuk dapat membuat laporan polisi di Polres karo dengan terlapor Bupati Karo.

Statemen Bupati Karo yang diketahui terbit tertanggal 8 desember 2019 yang menyatakan “per tanggal 2 desember 2019, PLN melakukan pemutusan jaringan listrik, bukan keseluruhan diputus, hanya di mata air yang di Lau berneh”

Pernyataan Bupati Karo tersebut telah terbit diberbagai media pemberitaan dan disebar luaskan diberbagai media online (siber), dan seperti kita ketahui jelas bukan listrik di mata air Lau berneh yang diputus oleh PLN, melainkan di mata air Lau Bawang kabanjahe, seperti pernyataan pihak PLN diatas, ujar soni.

Adapun alasan kita mendesak Jonara tarigan sekaitan dengan kita dapati informasi bahwa Jonara tarigan selaku pejabat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamalem kabanjahe telah melaporkan kepada pihak kepolisian polres karo, tertanggal 06 Desember 2019 atas keberatannya prihal postingan oleh acount facebook (Fb) yang berinisial AG tentang PLN Kabanjahe putus jaringan listrik ke sumber air lau berneh, tutup soni mengakhiri.

Berdasarkan informasi bahwa yang ada di PDAM Tirtamalem terkait nama Jonara Tarigan adalah Kepala bagian Keuangan PDAM Tirtamalem kabanjahe, namun sayang saat hendak dikonfirmasi belumlah dapat ditemui./edy surbakti

Continue Reading

Nasional

Mahfud Md Sebut Tidak Ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengungkapkan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Coba lihat di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satu pun isu pelanggaran HAM,” ungkap Mahfud MD di kantornya, Jakarta, Kamis, (12/12/2019).

Mahfud mengungkapkan, pelanggaran HAM menurut definisi hukum yakni pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintah dengan terencana dan tujuan tertentu. Menurut Mahfud, jika ada kasus kekerasan aparat terhadap rakyat, maupun rakyat terhadap rakyat, atau rakyat terhadap aparat merupakan kejahatan.

“Kejahatan banyak. Pelanggaran oleh oknum juga banyak, dan itu sedang diproses,” ungkapnya.

Mahfud mengatakan, pelanggaran HAM berkelanjutan juga masih ada. Mahfud menyebut ada 11 kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga kini belum tuntas di antaranya peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1986, pembantaian Talangsari 1989, tragedi Rumoh Geudong Aceh 1989-1998, penembakan mahasiswa Trisakti 1998.

Selanjutnya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, tragedi Semanggi I dan II 1998-1999, tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh 1999, peristiwa Wasior 2001, kasus Wamena 2003, dan tragedi Jambu Keupok Aceh 2003.

“Di dalam 11 kasus pelanggaran HAM itu semuanya terjadi jauh sebelum Pak Jokowi (memimpin),” kata Mahfud.

Continue Reading

Nasional

Serikat Guru Indonesia Dukung Penghapusan UN

Published

on

Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri kegiatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). (Foto: GATRA/Eva Agriana Ali/ar)

Geosiar.com, Jakarta – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Markarim, terkait penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 dan menggantikannya dengan asesemen kompetisi minimum dan survei karakter.

Dukungan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo. Menurutnya, keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus UN juga didukung FSGI bersama pihak lain yang memang sudah sangat lama menyuarakan penghentian UN. Meskipun akan banyak pihak yang merasa terganggu hingga dirugikan.

“Ini adalah keputusan yang berani, mengingat akan banyak pihak terganggu dan tak nyaman dengan penghapusan UN, seperti lembaga bimbingan belajar dan mantan petinggi negara yang bersikukuh mempertahankan UN,” tutur Heru dalam keterangannya, Kamis (12/12/2019).

Heru menilai, pengganti UN misalnya seperti asesmen sangat baik untuk dilakukan sebab asesmen digunakan untuk menilai proses pembelajaran bukan untuk menguji atau mengetes siswa. Apalagi untuk menjadikannya syarat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, dia berharap Kemdikbud bersama pemerintah daerah harus sama-sama menyosialisasikan dengan baik kepada pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orangtua akan prinsip-prinsip dasar tidak adanya UN di 2021.

“Sehingga paradigma orangtua, peserta didik, guru, dan kepala sekolah terhadap asesmen ini akan lebih biasa-biasa saja. Sebenarnya dengan adanya kebijakan zonasi siswa, eksistensi UN memang sudah sangat tak relevan lagi,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan program pembelajaran nasional baru yang disebut sebagai kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program ini meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Dalam program Ujian Nasional (UN), Nadiem menghapus penyelenggaraan UN pada 2021, yang akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. “Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter,” kata Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com