Connect with us

Politik

Peran Media Sangat Penting Mensukseskan Pilkada

Published

on

Medan, Geosiar.com – Peran media massa menjadi bagian yang sangat penting dalam membantu suksesnya pelaksanaan Pilkada Medan 2020. Hal ini karena media massa menjadi pihak yang sangat kompeten dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kota Medan Agussyah R Damanik saat pembentukan Media Center KPU Kota Medan untuk Pilkada Medan 2020 di Aula Kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan, Medan, Senin (2/12/2019).

“Media ini menjadi salah satu stakeholder yang penting bagi kami terkait jalannya Pilkada Medan 2020,” kata Agus yang didampingi anggota KPU Medan Edi Suhartono, Zefrizal dan Rinaldi Khair.

Agus menjelaskan, persoalan informasi merupakan bagian yang sangat penting seiring berjalannya tahapan-tahapan Pilkada di Kota Medan.

“Media massa ini menjadi mitra penting untuk mengedukasi masyarakat dan juga menghempang berbagai informasi bohong atau hoax yang sangat merugikan kita semua,” ujarnya.

Agus menceritakan pengalaman mereka beberapa waktu lalu saat KPU Medan diserang isu bohong atau hoax. Saat itu menurutnya, mereka sangat terganggu dengan munculnya isu hoax tersebut.

“Dan klarifikasi melalui media massa inilah yang kami harapkan dapat menghempang hoax itu,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota KPU Medan Rinaldi Khair mengatakan dalam menjadi mitra, kalangan media massa mereka harapkan tetap independen dalam menyampaikan pemberitaan seputar tahapan Pilkada. Artinya menurut Rinaldi, media massa harus tetap berjalan pada koridor yang sesuai dengan fungsi pers.

“Kepercayaan publik kepada KPU selaku penyelenggara maupun kepada para calon kuncinya adalah transparansi dari media itu sendiri,” ungkapnya

Hal yang sama disampaikan anggota KPU Medan lainnya Zefrizal. Ia yakin dengan kerjasama yang baik dari kalangan media massa, maka partisipasi masyarakat pada Pilkada Medan 2020 akan meningkat.

“Tingkat partisipasi yang sudah diraih pada Pemilu yang lalu 78 persen kami harapkan bisa dipertahankan dan kita upayakan ditingkatkan,” sebutnya.

Dalam pembentukan media center tersebut Amru Lubis terpilih menjadi koordinator dan didampingi Jonris Purba selaku sekretaris pokja.

Anggota KPU Medan divisi Partisipasi masyarakat Edi Suhartono berharap terbentuknya media center ini menjadi pintu informasi Pilkada Medan 2020.

“Kami yakin media massa yang tergabung dalam media center ini merupakan media yang kompeten. Dengan demikian informasi yang disampaikan merupakan berita yang sangat mendidik,” pungkasnya. (rel).

Advertisement

Politik

Hambat Investor, Komisi IV DPRD Medan Minta Permudah Urus SIMB

Published

on

Medan, Geosiar.com – Komisi IV DPRD Medan minta Pemko Medan agar mempermudah pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di kota Medan. Aturan dan birokrasi yang diterapkan saat ini dinilai terlalu rumit. Sehingga, menghambat investor berinvestasi di Medan.

Bahkan, karena sulitnya syarat dan birokrasi, banyak pemilik bangunan memilih untuk tidak mengurus izin dan menjamurnya bangunan ilegal.

“Kondisi demikian disalahgunakan oknum petugas tertentu sehingga Pemko Medan mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi izin bangunan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak saat menggelar rapat dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan serta Satuan Pol PP Kota Medan di ruang komisi, Senin (9/12/2019).

Saat Rapar Dengar Pendapat (RDP), Ketua Komisi Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi Wakil Ketua Komisi D Edy Eka Suranta Meliala minta Pemko Medan untuk merubah Perwal Kota Medan. “Saya kecewa dengan lemahnya pengawasan terhadap izin bangunan. Sehingga membuat kota ini semrawut karena bangunan menyalah,” ujar Paul Simanjunyak asal politisi PDIP itu.

Kritik tajam juga disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak kepada Satpol PP Kota Medan, Kepala Satpol PP Sofyan dinilai tidak tegas menjalankan Perda. “Sudah jelas menyalah kenapa tidak dilakukan tindakan, Kalaupun tidak harus eksekusi kan bisa tindakan prefentif,” tegas Paul seraya menyebut untuk pengawsan harus tetap dijalankan guna menghindari kesalahan lebih fatal.

Sementara itu, wakil Ketua Komisi IV D Edy Eka Suranta Meliala menyampaikan, ke tiga instansi yakni Satpol PP, Dinas PKP2PR dan DPMPTSP harus melakukan kordinasi lebih maksimal. “Kordinasi terkait percepatan pengurusan izin dan pengawasan untuk penindakan bagi yang melanggar Perda,” ujar Edy Suranta.

Hadir saat RDP, Paul Mei Anton Tumanggor, D.Edy Eka Suranta Meliala, Burhanuddin Sitepu Renville Napitupulu, Hendra DS, David Roni Ganda Sinaga, Dedy Aksyari Nasution, Rizki Nugraha, Antonius Tumanggor, Syaiful Ramadhan. Sementara dari Dinas PKP2PR Cahyadi, DPMPTSP Jhon Lase dan mewakili Satpol PP. (lamru)

Continue Reading

Politik

Tolak Eks Koruptor, Gerindra Periksa Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Published

on

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. (foto: Okezone)

Geosiar.com, Jakarta – Partai Gerindra memastikan bakal melakukan pemeriksaan rekam jejak bakal calon kepala daerah yang mendaftar melalui partainya. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Senin (9/12/2019). Pemeriksaan itu dilakukan agar tidak ada mantan koruptor yang diusung Gerindra dalam Pilkada 2020.

Bahkan, Muzani sudah mengimbau agar pengurus Partai di tingkat DPC maupun DPD tidak mengajukan mantan napi korupsi untuk ikut Pilkada 2020. Sebab menurutnya, Gerindra masih memiliki banyak kader yang bersih dan berintegritas yang bisa dicalonkan.

“Sebaiknya kita minta kepada teman-teman di DPC dan DPD Partai Gerindra untuk tidak mengajukan nama-nama (mantan koruptor). Mereka toh, nama-nama lain masih ada, masih banyak,” ujar Muzani di kompleks parlemen Senayan, Senin (9/12/2019).

Sejauh ini, lanjut Muzani, DPP Gerindra baru akan menyeleksi para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 pada Januari mendatang. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan seleksi ketat, termasuk melihat rekam jejak calon.

“Di DPP, kami baru akan melakukan assesment nanti di bulan Januari. Tentu saja, meskipun tidak ada larangan (eks koruptor Pilkada) kami akan lakukan (pemeriksaan) jejak para calon,” jelasnya.

Sebab, masyarakat dianggap akan sangat selektif dalam mempertimbangkan rekam jejak bakal calon kepala daerah. Muzani mengatakan rekam jejak dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bakal calon untuk dapat menang dalam pilkada.

“Karena kalau yang bersangkutan ini pernah terhukum, ingatan masyarakat tentang jejak yang bersangkutan di masyarakat akan sangat terpatri, sehingga ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk dapat menang dalam pilkada. Sehingga yang seperti ini yang akan kami perhatikan sangat serius,” lanjutnya.

Walaupun dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18/2019 tidak secara tegas melarang eks napi korupsi ikut kontestasi Pilkada, Wakil Ketua MPR itu menyebut komitmen partailah yang harus ditagih terkait aturan internal eks koruptor boleh maju atau tidak dalam Pilkada.

“Karena dalam PKPU yang tidak mencantumkan secara eksplisit tentang larangan mereka yang pernah terpidana korupsi untuk maju dalam pilkada, maka kemudian berpulang pada keseriusan partai politik mengajukan atau tidak mengajukan mereka. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari komitmen partai tersebut apakah dia serius melakukan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Antonius Tumanggor Terima Aspirasi Warga, Minta Perbaikan Jalan Menuju Gereja Katolik Cinta Damai

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi IV DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor terima pengaduan warga jemaat Katholik terkait kerusakan badan jalan Mesjid Ujung Pasar 2 Cinta Damai Medan Helvetia di ruang Fraksi Nasdem DPRD Medan, Senin (9/12/2019). Warga berharap DPRD Medan dapat memfasilitasi percepatan perbaikan jalan rusak.

Menurut pengakuan salah satu warga Rahmad Karokaro saat menyerahkan pengaduan ke anggota dewan Antonius Tumanggor, akses badan jalan menuju gereja Katholik Stasi Santa Maria Ratu Rosario Paroki Santo Padre Pio sering banjir. Sehingga umat gereja merasa tidak nyaman hendak beribadah karena kondisi jalan berlumpur.

Dikatakan Rahmad, badan jalan menuju Gereja Katholik sudah lama tidak tersentuh lapisan aspal. “Ada sekitar 150 meter badan jalan Mesjid Ujung tidak tersentuh aspal. Pada hal gereja Katholik disana merupakan gereja termegah di Medan Helvetia dengan biaya pembangunan sekitar Rp 7 Miliar,” terang Rahmad.

Dalam surat pengaduan yang ditandatangani Pastor Paroki Santo Padre Pio Fiorensius Sipayung dan Ketua Dewan Pastoral Stasi Darwin Manalu menyebutkan, mengingat kondisi jalan yang rusak dengan rendah hati mohon perhatian Walikota Medan cq Dinas PU Medan ada perbaikan skala prioritas.

Kepada anggota Antonius Tumanggor supaya dapat menindaklanjuti ke Pemko Medan agar dilakukan prioritas perbaikan.

Menyikapi pengaduan warga, Antonius Tumanggor mengatakan akan berupaya melakukan pengawasan terkait kinerja penggunaan anggaran. Sehingga penggunaan anggaran dapat skala prioritas.

Untuk itu kata Tumanggor, diminta kepada Walikota Medan supaya tetap memperhatikan keluhan jemaat gereja terkait perbaikan jalan menuju gereja.

Sedangkan untuk sementara, Dinas PU Medan dapat berkenan memperbaiki jalan Mesjid Ujung dengan pengeresan atau peatching. Sedangkan untuk pengaspalan hotmix dapat dilakukan setelah mengalokasikan anggaran di P APBD 2020 atau di APBD 2021. (lamru).

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com