Connect with us

Nasional

Jokowi Soal Amandemen UUD 1945: Lebih Baik Tidak Usah!

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai wacana amandemen UUD 1945. [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai wacana amandemen UUD 1945 yang belakangan menjadi topik pembicaraan seluruh kalangan. Menurutnya, amandemen UUD 1945 tidak perlu dilakukan sebab akan menyerempet pasal-pasal lain.

“Jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana. Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan, jadi, lebih baik, tidak usah amendemen,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Apalagi wacana yang menuai pro dan kontra seperti pemilihan presiden oleh MPR dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Jokowi menduga ada tiga motif yang mungkin dicari pengusulnya.

“Kalau ada yang usulkan itu ada tiga (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, (kedua) ingin cari muka, (ketiga) menjerumuskan. Itu saja,” cetusnya.

Meski awalnya Jokowi menyetujui dilakukan amandemen UUD 1945 tapi itu hanya terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN) saja. Namun nyatanya poin amandemen itu melebar ke poin-poin lainnya, baik itu ke wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode hingga pemilu presiden tidak langsung.

“Ada yang lari, presiden dipilih MPR. Ada yang lari presiden 3 periode. Ada yang lari presiden satu kali, 8 tahun. Kan ke mana-mana seperti yang saya sampaikan,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Apabila wacana ini bertambah lebar, menurut Jokowi, lebih baik pemerintah dan DPR konsentrasi untuk mengatasi masalah eksternal saja. Sebab, hal itu dinilai lebih urgen untuk dilakukan ketimbang melakukan amandemen UUD 1945.

“Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” pungkas Jokowi.