Connect with us

Nasional

Edwin Sugesti Pimpin Bapemperda DPRD Medan: Prioritaskan Ranperda Belum Selesai

Published

on

Medan, Geosiar.com – Melalui rapat internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, Jumat (29/11/2019) berhasil menetapkan, Edwin Sugesti Nasution (F-PAN) Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan dan Wakil Ketua Afif Abdillah (F-NasDem).

Edwin Sugesti Nasution (foto) kepada wartawan, Senin (2/12/2019) mengatakan kepercayaan yang diberikan merupakan amanah. “Ini amanah, kita akan bekerja secara maksimal,” katanya.

Langkah awal yang akan dilakukan, kata Edwin, pihaknya terlebih dahulu akan mentabulasi sejumlah Perda yang belum berjalan. “Kita mau lihat dulu mana yang sudah selesai dan mana yang belum,” ujarnya.

Terkait dengan Perda yang sudah dibahas namun belum disahkan, Edwin, mengatakan akan melihat terlebih dahulu. “Kalau tidak ada masalah, kita akan lanjutkan. Tapi, bisa saja itu nanti dibahas ulang,” ucapnya.

Intinya, sebut Edwin, pihaknya akan memprioritaskan Perda-Perda yang belum terselesaikan sebelumnya.

Berikut komposisi personalia Bapemperda DPRD Kota Medan, yakni Edwin Sugesti Nasution (Ketua/F-PAN) dan Afif Abdillah (Wakil Ketua/F-NasDem).

Sedangkan anggota masing-masing, Paul MA Simanjuntak (F-PDIP), Wong Chun Sen (F-PDIP), Margareth (F-PDIP), Surianto (F-Gerindra), Sahat Simbolon (F-Gerindra) dan Siti Suciati (F-Gerindra).

Kemudian, Dhiyaul Hayati (F-PKS), Syaiful Ramadhan (F-PKS), Abdul Rahman Nasution (F-PAN), M. Rizki Afri Lubis (F-Partai Golkar), Parlindungan (F-Demokrat) dan Abdul Rani (F-HPP). (lamru)

Advertisement

Nasional

Pemerintah Janji Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Published

on

Wapres Ma'ruf Amin hadiri acara peringatan Hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (9/12/2019). (Foto: IDN Times/Lia Hutasoit)

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu yang masih tergantung. Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat meresmikan pembukaan pameran foto Peringatan Hari HAM Internasional 2019 di Gedung Komisi Nasional (Komnas) HAM Jakarta, Senin (9/12/2019).

“Berkenaan dengan masalah pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain melalui kajian-kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten,” tutur Ma’ruf Amin.

Eks Ketua MUI ini tidak memungkiri bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu memerlukan proses panjang. Namun, hal itu tak bisa menghalangi komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan HAM khususnya di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

“Harus diakui bahwa capaian tersebut ada yang sudah dapat diselesaikan dan ada juga yang belum. Namun ada hal-hal yang memerlukan proses berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai standar atau kualitas yang lebih baik dari sebelumnya,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia, yang mengacu pada prinsip Pancasila sebagai ideologi, kepribadian dan identitas bangsa.

“Tugas Pemerintah adalah memastikan terselenggaranya penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Tugas ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa. Berbagai kerjasama internasional juga aktif dijalin dalam rangka peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM,” jelasnya.

Seperti diketahui, Hari HAM Internasional diperingati pada 10 Desember setiap tahunnya. Komnas HAM RI pun menyelenggarakan serangkaian kegiatan, baik di Jakarta maupun di daerah, antara lain pemutaran dan diskusi film, pameran foto, diskusi publik, pentas seni dan Seminar Nasional.

Continue Reading

Nasional

Hinca Pandjaitan: “BERANTAS KORUPSI”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Memperingati Hari Anti Koruspsi Sedunia (HAKORDIA) 2019, anggota Komisi III DPR RI DR Hinca IP Pandjaitan XIII SH MH ACCS berpesan jangan sampai berhenti memberantas korupsi di Indonesia. Namun diminta supaya tetap agresif melakukan perang terhadap kejahatan tersebut.

Dalam peringatan kali ini, Hinca Pandaitan yang juga Sekretsis Umum DPP Partai Demokrat itu mengirimkan rulisan kepada wartawan Geosiar.com, Senin (9/12/2019). Berikut petikannya….

“BERANTAS KORUPSI”
by: Hinca IP Pandjaitan XIII

Saya sebelumnya meminta maaf tidak sempat hadir dalam Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2019. Karena memang ada tugas dan kewajiban di dapil yang patut saya laksanakan. Namun, saya juga baru mendapat kabar bahwa Presiden Jokowi juga absen dalam HAKORDIA tahun ini. Sayang sekali, padahal teman-teman komisioner KPK sangat menanti kehadiran beliau terlebih KPK juga menanti hadiah PERPU yang mungkin saja Presiden bawa.

Jujur, tahun 2019 adalah tahun yang berat bagi penegakkan hukum dalam semangat pemberantasan korupsi negara kita. Masyarakat banyak yang memandang terjadi pelemahan bagi lembaga KPK melalui produk hukum yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu yakni Revisi UU KPK.

Suara publik yg masih meminta presiden jokowi mengeluarkan perpu adalah disebabkan kecemasan yg tinggi pelemahan KPK terjadi, terutama karena adanya dewan pengawas. Karena itu kita mendesak presiden jokowi memastikan Dewan Pengawas yg akan diisi melalui penunjukan presiden dapat kredibel dan berada pada jalur penguatan kinerja kpk. ini tantangan yg serius bagi beliau sebagai pemegang kendali pedang keadilan memerangi korupsi di Indonesia.

Masukan saya, jika ditelisik dari substansi UU KPK yang baru maka saya hanya berharap Dewan Pengawas yang akan terbentuk dapat terbebas dari tekanan politik manapun, artinya independensi tetap terjaga. Karena hal tersebut yang paling mahal dan spesial dari tubuh lembaga KPK ini.

Lalu, banyak polemik muncul mengenai penafsiran bahwa Pimpinan KPK bukan penyidik dan penuntut umum lagi. Tapi saya memandang lain, bahwa Pasal 21 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa komposisi KPK adalah Dewan Pengawas, Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. memang dalam UU KPK yang baru ini tidak ada pasal lagi yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum, tapi Pasal 6 huruf e dan f UU KPK menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Jadi, jika ditarik kembali pada Pasal 21 maka pimpinan KPK adalah salah satu unsur didalam KPK. Jadi seharusnya, kewenangan itu tetap ada.

Saya berharap kedepan SDM KPK dapat ditingkatkan kualitasnya mengingat bahwa praktik kejahatan korupsi sudah berkembang modus dan perilaku pelakunya. Manajemen SDM menjadi penting bagi pimpinan KPK yang baru nanti, jangan malu untuk belajar dari hongkong dan singapura. Jika internal sudah kuat, maka saya percaya kedepan KPK mampu bekerja lebih baik.

Satu pesan saya, jangan berhenti bekerja agresif. #NggakAcciCeng. *

Continue Reading

Ekonomi

Harga Emas Antam Hari Ini, Dijual Rp 744.000/Gram

Published

on

Emas Antam

Geosiar.com, Jakarta – Hari ini, (9/12/2019) harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau antam turun Rp 3.000. Hari ini Emas batangan Antam menduduki angka Rp 744.000/gram.

Kabar tersebut dikutip dari situs perdagangan Logam Mulia Antam, pada hari ini, Senin (9/12/2019).

Sedangkan untuk harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga turun Rp 3.500 menjadi Rp 659.000/gram. Harga buyback maksudnya apabila ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Harga emas batangan itu telah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yakni sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

  • Pecahan 1 gram Rp 744.000
  • Pecahan 5 gram Rp 3.540.000
  • Pecahan 10 gram Rp 7.015.000
  • Pecahan 25 gram Rp 17.430.000
  • Pecahan 50 gram Rp 34.785.000
  • Pecahan 100 gram Rp 69.500.000
  • Pecahan 250 gram Rp 173.500.000
  • Pecahan 500 gram Rp 346.800.000
Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com