Connect with us

Politik

Afif Abdillah: Lurah dan Kepling Diminta “Dampingi” Warga Tegakkan Perda Sampah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Selain menjadi tanggungjawab bersama dalam penanganan sampah di Kota Medan, diperlukan juga ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Sebab, sanksi didalam Perda tersebut akan memberi efek jera sekaligus pembinaan bagi masyarakat.

“Perda itu kan belum maksimal dijalankan, padahal ada sanksi dan hukuman yang mengatur. Kepling, lurah dan camat saling berkoordinasi serta tahu tugas dan tanggungjawabnya dengan mengajak masyarakat menjaga lingkungannya,” ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, Minggu (1/12/2019).

Diketahui dalam Perda itu diatur ketentuan pidana untuk perorangan, kalau buang sampah sembarangan kena denda Rp 10 juta dan kurungan 3 bulan.
Sementara untuk badan usaha, didenda Rp 50 juta dan tahanan 6 bulan.

Afif mengapresiasi komitmen Plt Wali Kota Medan terus mengajak masyarakat menjaga kebersihan. Tapi Pemko juga harus mencari formula baik untuk mengatasi sampah-sampah itu. Sarana dan prasarana dilengkapi seperti penyedian tong-tong sampah, pengangkutan sampah yang tepat waktu dan mengajak warga untuk gotong royong membersihkan lingkungan wilayahnya masing-masing.
“Kita akan lihat berapa anggaran untuk pengadaan sampah tahun depan,” ucap Afif.

Ditambahkan Hafif, sebenarnya sampah juga bisa menjadi peluang usaha bagi masyarakat, karena todak semua sampah itu tidak bermanfaat, ada juga sampah yang bisa didaur ulang kembali, sehingga dapat menjadi penambah penghasilan, namun yang utama bagaimana agar, samaph-sampah tersebut tidak dibuang sembarangan.

Sampah-sampah itu juga bisa dimanfaatkan dan menambah penghasilan bagi masyarakat. Seperti di Medan Amplas ada pengrajin mendaur ulang sampah menjadi bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah atau yang dikenal dengan Briket.

“Artinya semua dapat termanfaat. Sehingga sampah juga tidak menumpuk di TPA yang memang sudah banyak. Pemerintah bisa kasih pelatihan kepada warga mendaur ulang sampah-sampah rumah tangga menjadi yang bernilai ekonomis,” imbuhnya.

Selain itu tambah Afif yang duduk di komisi II DPRD Medan itu, dalam penanganan sampah boleh juga dijadikan skors terhadap kinerja lurah dan camat selain penilaian lainnya. “Sehingga kita atau masyarakat mengetahui kinerja lurah dan camat, bukan hanya faktor x saja, tetapi memang benar-benar terlihat hasil kerja,”ucapnya.

Selain masyarakat biasa, para ASN diharapkan bisa memberikan contoh dengan kesadaran tidak membuang sampah secara sembarangan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Sementara iru anggota Komisi IV DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor, menyebut Perda sampah jangan hanya jadi slogan.

“Kalau Perda ditegakkan, masyarakat takut untuk membuang sampah. Karena masih banyak juga masyarakat yang malas membayar kewajiban iuran sampah. Jadi gerakan buang sampah harus di mulai dari dalam diri sendiri,” tuturnya. (lamru)

Advertisement

Politik

Tolak Eks Koruptor, Gerindra Periksa Rekam Jejak Calon Kepala Daerah

Published

on

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. (foto: Okezone)

Geosiar.com, Jakarta – Partai Gerindra memastikan bakal melakukan pemeriksaan rekam jejak bakal calon kepala daerah yang mendaftar melalui partainya. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Senin (9/12/2019). Pemeriksaan itu dilakukan agar tidak ada mantan koruptor yang diusung Gerindra dalam Pilkada 2020.

Bahkan, Muzani sudah mengimbau agar pengurus Partai di tingkat DPC maupun DPD tidak mengajukan mantan napi korupsi untuk ikut Pilkada 2020. Sebab menurutnya, Gerindra masih memiliki banyak kader yang bersih dan berintegritas yang bisa dicalonkan.

“Sebaiknya kita minta kepada teman-teman di DPC dan DPD Partai Gerindra untuk tidak mengajukan nama-nama (mantan koruptor). Mereka toh, nama-nama lain masih ada, masih banyak,” ujar Muzani di kompleks parlemen Senayan, Senin (9/12/2019).

Sejauh ini, lanjut Muzani, DPP Gerindra baru akan menyeleksi para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 pada Januari mendatang. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan seleksi ketat, termasuk melihat rekam jejak calon.

“Di DPP, kami baru akan melakukan assesment nanti di bulan Januari. Tentu saja, meskipun tidak ada larangan (eks koruptor Pilkada) kami akan lakukan (pemeriksaan) jejak para calon,” jelasnya.

Sebab, masyarakat dianggap akan sangat selektif dalam mempertimbangkan rekam jejak bakal calon kepala daerah. Muzani mengatakan rekam jejak dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bakal calon untuk dapat menang dalam pilkada.

“Karena kalau yang bersangkutan ini pernah terhukum, ingatan masyarakat tentang jejak yang bersangkutan di masyarakat akan sangat terpatri, sehingga ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan kepada yang bersangkutan untuk dapat menang dalam pilkada. Sehingga yang seperti ini yang akan kami perhatikan sangat serius,” lanjutnya.

Walaupun dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18/2019 tidak secara tegas melarang eks napi korupsi ikut kontestasi Pilkada, Wakil Ketua MPR itu menyebut komitmen partailah yang harus ditagih terkait aturan internal eks koruptor boleh maju atau tidak dalam Pilkada.

“Karena dalam PKPU yang tidak mencantumkan secara eksplisit tentang larangan mereka yang pernah terpidana korupsi untuk maju dalam pilkada, maka kemudian berpulang pada keseriusan partai politik mengajukan atau tidak mengajukan mereka. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari komitmen partai tersebut apakah dia serius melakukan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Antonius Tumanggor Terima Aspirasi Warga, Minta Perbaikan Jalan Menuju Gereja Katolik Cinta Damai

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi IV DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor terima pengaduan warga jemaat Katholik terkait kerusakan badan jalan Mesjid Ujung Pasar 2 Cinta Damai Medan Helvetia di ruang Fraksi Nasdem DPRD Medan, Senin (9/12/2019). Warga berharap DPRD Medan dapat memfasilitasi percepatan perbaikan jalan rusak.

Menurut pengakuan salah satu warga Rahmad Karokaro saat menyerahkan pengaduan ke anggota dewan Antonius Tumanggor, akses badan jalan menuju gereja Katholik Stasi Santa Maria Ratu Rosario Paroki Santo Padre Pio sering banjir. Sehingga umat gereja merasa tidak nyaman hendak beribadah karena kondisi jalan berlumpur.

Dikatakan Rahmad, badan jalan menuju Gereja Katholik sudah lama tidak tersentuh lapisan aspal. “Ada sekitar 150 meter badan jalan Mesjid Ujung tidak tersentuh aspal. Pada hal gereja Katholik disana merupakan gereja termegah di Medan Helvetia dengan biaya pembangunan sekitar Rp 7 Miliar,” terang Rahmad.

Dalam surat pengaduan yang ditandatangani Pastor Paroki Santo Padre Pio Fiorensius Sipayung dan Ketua Dewan Pastoral Stasi Darwin Manalu menyebutkan, mengingat kondisi jalan yang rusak dengan rendah hati mohon perhatian Walikota Medan cq Dinas PU Medan ada perbaikan skala prioritas.

Kepada anggota Antonius Tumanggor supaya dapat menindaklanjuti ke Pemko Medan agar dilakukan prioritas perbaikan.

Menyikapi pengaduan warga, Antonius Tumanggor mengatakan akan berupaya melakukan pengawasan terkait kinerja penggunaan anggaran. Sehingga penggunaan anggaran dapat skala prioritas.

Untuk itu kata Tumanggor, diminta kepada Walikota Medan supaya tetap memperhatikan keluhan jemaat gereja terkait perbaikan jalan menuju gereja.

Sedangkan untuk sementara, Dinas PU Medan dapat berkenan memperbaiki jalan Mesjid Ujung dengan pengeresan atau peatching. Sedangkan untuk pengaspalan hotmix dapat dilakukan setelah mengalokasikan anggaran di P APBD 2020 atau di APBD 2021. (lamru).

Continue Reading

Politik

PKB: Pencalonan Gibran Kehendak Mayoritas Warga Solo

Published

on

Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat jumpa pers usai menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDIP di kantor DPC PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/9/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan dukungan penuh terhadap Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Wali Kota Solo 2020. Menurut PKB, pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan hanya kehendak segelintir elit politik, melainkan keinginan mayoritas warga Solo.

“PKB sebagai partai politik tentu berkewajiban mendukung penuh keinginan mayoritas masyarakat. Dalam pandangan kami sejak awal, Gibran layak memimpin Solo,” kata Ketua Desk Pilkada DPP PKB, Faisol Riza dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/12/2019).

Lebih jauh, Faisol mengungkapkan beberapa alasan mengapa partainya memberikan dukungan penuh kepada Gibran. Pertama, suami Silvi Ananda itu masih muda yang artinya mempunyai tenaga ekstra untuk plisiran ke desa-desa terpencil.

“Gibran bisa mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan asal terima masukkan dari bawahan,” lanjut dia.

Kemudian, lanjut Faisol, Gibran memiliki pengalaman memimpin yang dibuktikan dengan kesuksesan sejumlah usaha kuliner yang dimilikinya seperti katering dan martabak Markobar.

“Jadi kalau ada yang meragukan kemampuan Gibran memimpin sesungguhnya belum mengenal siapa Gibran. Tak mungkin usahanya berkembang pesat kalau dia tidak memiliki kemampuan memimpin dan mengelola perusahaan,” jelasnya.

Terakhir, ayah Jan Ethes itu dianggap tidak pernah memanfaatkan kekuasaan ayahnya guna memperluas usaha yang dimilikinya. Artinya, Gibran mengembangkan usahanya atas dasar kerja kerasnya sendiri.

“Dengan usaha sendiri perusahaannya di bangun. Artinya, kecil kemungkinan Gibran menggunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. PKB sudah memantapkan hati mendukung Gibran di Pilkada Solo mendatang,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Ketua Komisi VI DPR itu mengajak seluruh partai politik untuk memberi ruang dan dukungan kepada Gibran guna mengabdi serta menyumbangkan seluruh kemampuannya untuk membangun kota kelahirannya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com