Connect with us

Nasional

Bupati Karo Diminta Copot Pejabat Berperan Pindahkan Kas Umum Daerah Karo

Published

on

Kabanjahe – Geosiar – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait perpindahan Rekening Bank Kas Umum Daerah (KUD) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Karo beberapa hari yang lalu.

Baca www.geosiar.com :Pemda Karo Pindahkan Kerjasama Dari Bank BPDSU Ke BRI Kabanjahe, DPRD Karo Panggil Bupati Karo.

Peralihan Bank pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Karo dari Bank Sumut ke bank lain menjadi sorotan serius dari anggota DPRD Karo dan masyarakat.

Pemerintah Daerah (Pemda) Karo merupakan juga pemegang saham di Bank Pembangunan Daerah Sumatra utara (BPDSU) dan secara logika tidak etis kalau Pemkab Karo mengalihkan kegiatan perbankan atau pengelolaan rekening kas daerah ke Bank lain, jelas Firman Firdaus Sitepu salah satu anggota DPRD Karo kepada awak media, Sabtu (30/11) di Kabanjahe.

“Dalam rapat paripurna, Jumat (29/11) saya jelas mengatakan kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana bahwa DPRD karo tidak mengetahui perpindahan dana investasi sebesar 50 miliar dan DPRD Karo tidaklah memiliki kebijakan dalam upaya peralihan pengelolaan rekening untuk keluar dari Bank Sumut, serta DPRD Karo tidak pernah merekomendasi perpindahan, bila itu dipaksakan juga ya terserah Bupati, begitu yang saya katakan,” jelas Firdaus.

Menyikapi pernyataan itu, Bupati Karo mengatakan bahwa pihaknya juga tidak menginginkan perubahan itu, dan Bupati Karo berdalih dengan mengatakan “inilah anggota-anggota saya ini, bahkan karena informasi peralihan ini saya sudah ditegur Bapak Gubernur, Rabu kemaren,

Kalau Bupati sudah sesuka-hatinya biar saya juga melakukan sesuka hatiku, itulah pernyataan yang disampaikan bupati kepada saya didalam rapat tersebut sehingga peralihan rekening KUD tetap di Bank Sumut, jelas Firdaus menambahkan.

Saat dikonfirmasi oleh tim media, Andreas Tarigan selaku kepala BPKPAD Pemkab karo membenarkan peralihan tersebut dan Peralihan itu mempedomani PP 39 tahun 2007 bersama konteks digitalisasi layanan menuju cashless society dan berkaitan dengan gerakan nasional non tunai.

Kita mengharap agar Bank Sumut ikut berbenah memperbaiki sistem IT agar dapat mengikuti perkembangan sistem digitalisasi tersebut, Efektifnya perubahan itu mulai tahun 2020,” jelas Andre.

Pimpinan Bank BPDSU cabang Kabanjahe, Josep Karo karo yang sebelumnya juga dikonfirmasi tim media melalui Aplikasi WhatsApp nya tentang informasi perpindahan transaksi rekening bank kas umum milik daerah karo tersebut mengakui bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari Pemkab Karo.

Tokoh Pemuda Karo, Soni Husni Ginting meminta agar Bupati Karo ataupun Pemda karo segera menjelaskan kepada masyarakat luas dan Bupati karo Terkelin Brahmana SH harus transparan, serta yang terpenting Bupati karo hendaknya bersikap tegas dengan mengganti atau mencopot pejabat yang berperan didalam melakukan pemindahan keuangan daerah kabupaten karo dari BPDSU kepada Bank lain Cabang Kabanjahe.

Khusus kepada Bupati karo agar jangan berdalih dan hanya menyalahkan anggotanya, seperti yang dijelaskan anggota DPRD Karo diatas bahwa jawaban Bupati Karo tidaklah logis didalam rapat yang hanya mengatakan “inilah anggota-anggota saya ini”.

Kan sangat aneh perpindahan uang sebesar 50 miliar dilakukan tanpa pembahasan bersama lembaga DPRD Karo dan tanpa adanya Perjanjian kerja, seperti pengakuan kepala Bank BPDSU cabang kabanjahe diatas yang mengaku belum menerima surat resmi dari pemkab Karo, dan informasi yang kita dapat perpindahan Dana atau uang sudah dilakukan.

Bupati karo jelas sangat mengabaikan Bank Daerah yang telah berkontribusi secara rutin menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Maka kita juga sangatlah berharap agar Gubernur Sumatra utara bersama Pemprovsu dapat melakukan Supervisi untuk mengaudit seluruh dana CSR yang telah disalurkan Bank sumut di Kabupaten Karo, pinta Soni (1/12/2018) dikota kabanjahe. /eddy surbakti

Advertisement

Nasional

Pemerintah Janji Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Published

on

Wapres Ma'ruf Amin hadiri acara peringatan Hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM Jakarta, Senin (9/12/2019). (Foto: IDN Times/Lia Hutasoit)

Geosiar.com, Jakarta – Pemerintah berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu yang masih tergantung. Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat meresmikan pembukaan pameran foto Peringatan Hari HAM Internasional 2019 di Gedung Komisi Nasional (Komnas) HAM Jakarta, Senin (9/12/2019).

“Berkenaan dengan masalah pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain melalui kajian-kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten,” tutur Ma’ruf Amin.

Eks Ketua MUI ini tidak memungkiri bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu memerlukan proses panjang. Namun, hal itu tak bisa menghalangi komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan HAM khususnya di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

“Harus diakui bahwa capaian tersebut ada yang sudah dapat diselesaikan dan ada juga yang belum. Namun ada hal-hal yang memerlukan proses berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai standar atau kualitas yang lebih baik dari sebelumnya,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia, yang mengacu pada prinsip Pancasila sebagai ideologi, kepribadian dan identitas bangsa.

“Tugas Pemerintah adalah memastikan terselenggaranya penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Tugas ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa. Berbagai kerjasama internasional juga aktif dijalin dalam rangka peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM,” jelasnya.

Seperti diketahui, Hari HAM Internasional diperingati pada 10 Desember setiap tahunnya. Komnas HAM RI pun menyelenggarakan serangkaian kegiatan, baik di Jakarta maupun di daerah, antara lain pemutaran dan diskusi film, pameran foto, diskusi publik, pentas seni dan Seminar Nasional.

Continue Reading

Nasional

Hinca Pandjaitan: “BERANTAS KORUPSI”

Published

on

Medan, Geosiar.com – Memperingati Hari Anti Koruspsi Sedunia (HAKORDIA) 2019, anggota Komisi III DPR RI DR Hinca IP Pandjaitan XIII SH MH ACCS berpesan jangan sampai berhenti memberantas korupsi di Indonesia. Namun diminta supaya tetap agresif melakukan perang terhadap kejahatan tersebut.

Dalam peringatan kali ini, Hinca Pandaitan yang juga Sekretsis Umum DPP Partai Demokrat itu mengirimkan rulisan kepada wartawan Geosiar.com, Senin (9/12/2019). Berikut petikannya….

“BERANTAS KORUPSI”
by: Hinca IP Pandjaitan XIII

Saya sebelumnya meminta maaf tidak sempat hadir dalam Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2019. Karena memang ada tugas dan kewajiban di dapil yang patut saya laksanakan. Namun, saya juga baru mendapat kabar bahwa Presiden Jokowi juga absen dalam HAKORDIA tahun ini. Sayang sekali, padahal teman-teman komisioner KPK sangat menanti kehadiran beliau terlebih KPK juga menanti hadiah PERPU yang mungkin saja Presiden bawa.

Jujur, tahun 2019 adalah tahun yang berat bagi penegakkan hukum dalam semangat pemberantasan korupsi negara kita. Masyarakat banyak yang memandang terjadi pelemahan bagi lembaga KPK melalui produk hukum yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu yakni Revisi UU KPK.

Suara publik yg masih meminta presiden jokowi mengeluarkan perpu adalah disebabkan kecemasan yg tinggi pelemahan KPK terjadi, terutama karena adanya dewan pengawas. Karena itu kita mendesak presiden jokowi memastikan Dewan Pengawas yg akan diisi melalui penunjukan presiden dapat kredibel dan berada pada jalur penguatan kinerja kpk. ini tantangan yg serius bagi beliau sebagai pemegang kendali pedang keadilan memerangi korupsi di Indonesia.

Masukan saya, jika ditelisik dari substansi UU KPK yang baru maka saya hanya berharap Dewan Pengawas yang akan terbentuk dapat terbebas dari tekanan politik manapun, artinya independensi tetap terjaga. Karena hal tersebut yang paling mahal dan spesial dari tubuh lembaga KPK ini.

Lalu, banyak polemik muncul mengenai penafsiran bahwa Pimpinan KPK bukan penyidik dan penuntut umum lagi. Tapi saya memandang lain, bahwa Pasal 21 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa komposisi KPK adalah Dewan Pengawas, Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. memang dalam UU KPK yang baru ini tidak ada pasal lagi yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum, tapi Pasal 6 huruf e dan f UU KPK menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Jadi, jika ditarik kembali pada Pasal 21 maka pimpinan KPK adalah salah satu unsur didalam KPK. Jadi seharusnya, kewenangan itu tetap ada.

Saya berharap kedepan SDM KPK dapat ditingkatkan kualitasnya mengingat bahwa praktik kejahatan korupsi sudah berkembang modus dan perilaku pelakunya. Manajemen SDM menjadi penting bagi pimpinan KPK yang baru nanti, jangan malu untuk belajar dari hongkong dan singapura. Jika internal sudah kuat, maka saya percaya kedepan KPK mampu bekerja lebih baik.

Satu pesan saya, jangan berhenti bekerja agresif. #NggakAcciCeng. *

Continue Reading

Ekonomi

Harga Emas Antam Hari Ini, Dijual Rp 744.000/Gram

Published

on

Emas Antam

Geosiar.com, Jakarta – Hari ini, (9/12/2019) harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau antam turun Rp 3.000. Hari ini Emas batangan Antam menduduki angka Rp 744.000/gram.

Kabar tersebut dikutip dari situs perdagangan Logam Mulia Antam, pada hari ini, Senin (9/12/2019).

Sedangkan untuk harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga turun Rp 3.500 menjadi Rp 659.000/gram. Harga buyback maksudnya apabila ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Harga emas batangan itu telah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yakni sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

  • Pecahan 1 gram Rp 744.000
  • Pecahan 5 gram Rp 3.540.000
  • Pecahan 10 gram Rp 7.015.000
  • Pecahan 25 gram Rp 17.430.000
  • Pecahan 50 gram Rp 34.785.000
  • Pecahan 100 gram Rp 69.500.000
  • Pecahan 250 gram Rp 173.500.000
  • Pecahan 500 gram Rp 346.800.000
Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com