Connect with us

Nasional

Bupati Karo Diminta Copot Pejabat Berperan Pindahkan Kas Umum Daerah Karo

Published

on

Kabanjahe – Geosiar – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait perpindahan Rekening Bank Kas Umum Daerah (KUD) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Karo beberapa hari yang lalu.

Baca www.geosiar.com :Pemda Karo Pindahkan Kerjasama Dari Bank BPDSU Ke BRI Kabanjahe, DPRD Karo Panggil Bupati Karo.

Peralihan Bank pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Karo dari Bank Sumut ke bank lain menjadi sorotan serius dari anggota DPRD Karo dan masyarakat.

Pemerintah Daerah (Pemda) Karo merupakan juga pemegang saham di Bank Pembangunan Daerah Sumatra utara (BPDSU) dan secara logika tidak etis kalau Pemkab Karo mengalihkan kegiatan perbankan atau pengelolaan rekening kas daerah ke Bank lain, jelas Firman Firdaus Sitepu salah satu anggota DPRD Karo kepada awak media, Sabtu (30/11) di Kabanjahe.

“Dalam rapat paripurna, Jumat (29/11) saya jelas mengatakan kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana bahwa DPRD karo tidak mengetahui perpindahan dana investasi sebesar 50 miliar dan DPRD Karo tidaklah memiliki kebijakan dalam upaya peralihan pengelolaan rekening untuk keluar dari Bank Sumut, serta DPRD Karo tidak pernah merekomendasi perpindahan, bila itu dipaksakan juga ya terserah Bupati, begitu yang saya katakan,” jelas Firdaus.

Menyikapi pernyataan itu, Bupati Karo mengatakan bahwa pihaknya juga tidak menginginkan perubahan itu, dan Bupati Karo berdalih dengan mengatakan “inilah anggota-anggota saya ini, bahkan karena informasi peralihan ini saya sudah ditegur Bapak Gubernur, Rabu kemaren,

Kalau Bupati sudah sesuka-hatinya biar saya juga melakukan sesuka hatiku, itulah pernyataan yang disampaikan bupati kepada saya didalam rapat tersebut sehingga peralihan rekening KUD tetap di Bank Sumut, jelas Firdaus menambahkan.

Saat dikonfirmasi oleh tim media, Andreas Tarigan selaku kepala BPKPAD Pemkab karo membenarkan peralihan tersebut dan Peralihan itu mempedomani PP 39 tahun 2007 bersama konteks digitalisasi layanan menuju cashless society dan berkaitan dengan gerakan nasional non tunai.

Kita mengharap agar Bank Sumut ikut berbenah memperbaiki sistem IT agar dapat mengikuti perkembangan sistem digitalisasi tersebut, Efektifnya perubahan itu mulai tahun 2020,” jelas Andre.

Pimpinan Bank BPDSU cabang Kabanjahe, Josep Karo karo yang sebelumnya juga dikonfirmasi tim media melalui Aplikasi WhatsApp nya tentang informasi perpindahan transaksi rekening bank kas umum milik daerah karo tersebut mengakui bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari Pemkab Karo.

Tokoh Pemuda Karo, Soni Husni Ginting meminta agar Bupati Karo ataupun Pemda karo segera menjelaskan kepada masyarakat luas dan Bupati karo Terkelin Brahmana SH harus transparan, serta yang terpenting Bupati karo hendaknya bersikap tegas dengan mengganti atau mencopot pejabat yang berperan didalam melakukan pemindahan keuangan daerah kabupaten karo dari BPDSU kepada Bank lain Cabang Kabanjahe.

Khusus kepada Bupati karo agar jangan berdalih dan hanya menyalahkan anggotanya, seperti yang dijelaskan anggota DPRD Karo diatas bahwa jawaban Bupati Karo tidaklah logis didalam rapat yang hanya mengatakan “inilah anggota-anggota saya ini”.

Kan sangat aneh perpindahan uang sebesar 50 miliar dilakukan tanpa pembahasan bersama lembaga DPRD Karo dan tanpa adanya Perjanjian kerja, seperti pengakuan kepala Bank BPDSU cabang kabanjahe diatas yang mengaku belum menerima surat resmi dari pemkab Karo, dan informasi yang kita dapat perpindahan Dana atau uang sudah dilakukan.

Bupati karo jelas sangat mengabaikan Bank Daerah yang telah berkontribusi secara rutin menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Maka kita juga sangatlah berharap agar Gubernur Sumatra utara bersama Pemprovsu dapat melakukan Supervisi untuk mengaudit seluruh dana CSR yang telah disalurkan Bank sumut di Kabupaten Karo, pinta Soni (1/12/2018) dikota kabanjahe. /eddy surbakti

Advertisement