Connect with us

Politik

PKS Tegas Menolak Wacana Presiden 3 Periode

Published

on

Anggota MPR F-PKS, Nasir Djamil. [Foto: Nasir Djamil/RMOL]

Geosiar.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode serta usulan pilpres kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu disampaikan oleh anggota MPR F-PKS, Nasir Djamil.

“Kami tegas mengatakan menolak wacana memperpanjang kekuasaan 3 periode. Begitu juga dengan mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR,” tegas Nasir dalam diskusi Polemik di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Terkait perpanjangan masa jabatan presiden, menurut Nasir, kekuasaan harus diawasi dan dibatasi sesuai dengan wadah demokrasi. Sementara itu, alasan menolak pilpres dikembalikan ke MPR lantaran berpotensi merusak sistem presidensial.

“Masalahnya bukan pada biaya politik tinggi dan berpotensi meretakkan hubungan bangsa, tapi yang perlu dilakukan adalah mencari titik lemah dari pemilihan yang sudah dipraktekan selama ini,” usulnya.

Hal senada juga dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan. Ia menilai kedua usulan tersebut belum mendesak untuk dibahas dalam amandemen UUD 1945.

“Pilpres kembali MPR, saya rasa itu belum urgent. Masa jabatan tiga periode belum urgent,” timpal Irfan di acara yang sama.

Seperti diketahui, pro-kontra terkait Wacana amandemen UUD 1945 kembali mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Sejauh ini, ada enam jenis wacana yang berkembang perihal amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah menghidupkan kembali haluan negara (GBHN) melalui Ketetapan MPR.

Polemik ini bertambah ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan rekomendasi terhadap amandemen terbatas dan GBHN. Adapun rekomendasi itu di antaranya pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR. Sedangkan, wacana penambahan masa jabatan presiden, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku hanya bergulir informal di publik.

Politik

Prabowo Subianto Tunjuk 5 Jubir Khusus Gerindra

Published

on

Prabowo Subianto

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto menetapkan sebanyak lima juru bicara (jubir) khusus untuk partainya. Jubir khusus tersebut bertugas untuk menyampaikan sikap resmi partai.

“Pak Prabowo telah menunjuk jubir yaitu Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Habiburokhman, Ahmad Riza Patria,” ungkap Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada awak media, Jumat (6/12/2019).

Dasco menyatakan para jubir ini bakal dievaluasi secara berkala oleh Prabowo. Nantinya, jumlah jubir bisa bertambah, berkurang atau personelnya berganti.

“Penunjukan jubir ini akan dievaluasi secara berkala oleh Pak Prabowo dan bisa berkurang, bertambah atau berubah jika diperlukan,” ujarnya.

Dasco mengatakan, Gerindra adalah partai pendukung pemerintah. Menurutnya, Prabowo ingin para kader Gerindra menyukseskan program prorakyat dari pemerintah.

“Sebagai salah satu partai pendukung pemerintah kami ingin kader-kader partai Gerindra tetap fokus bekerja di bidang masing2 untuk memastikan suksesnya program-program kerakyatan,” tutup Dasco.

Continue Reading

Politik

Jokowi Raih Asian of The Year 2019, Prabowo: Luar Biasa

Published

on

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut bangga lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil meraih penghargaan Asian of The Year 2019 dari The Straits Times Singapura. Prabowo menilai capaian itu sangat luar biasa.

“Bagus dong, itu luar biasa,” ungkap Prabowo di gedung BNDCC Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (6/12/2019).

Prabowo menyebut, penghargaan tersebut menjadi bukti jika sikap politik Indonesia dihargai oleh dunia. Dia menilai perhargaan itu sangat bagus untuk Indonesia.

“Saya kira bagus, sangat dihargai sikap kita,” tutur Prabowo.

Jokowi dianugerahi Asian of The Year dari media The Straits Times Singapura. Jokowi menyebut anugerah Asian of The Year 2019 itu untuk bangsa Indonesia.

“Terima kasih. Ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata, tapi untuk Indonesia,” ungkap Presiden Jokowi melalui akun Instagram pada Kamis (5/12/2019).

Continue Reading

Politik

Dinas BP2RD Kota Medan Perbanyak Tapping Box Minimalisir Tunggakan Pajak

Published

on

Medan, Geosiar.com – Upaya peningkatan PAD Kota Medan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan terus menambah jumlah tapping box (alat perekam transaksi) di sejumlah restoran, parkir dan mall. Sehingga wajib pajak (WP) tidak berani lagi berbuat nakal dan meminimalisir tunggakan pajak.

Hal itu disampaikan Kepala BP2RD Kota Medan Suherman di Komisi III DPRD Medan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Abdul Rahman Nasution, kemarin.

Menurut Suherman, banyak target PAD yang tidak tercapai dikarenakan banyak wajib pajak yang nakal. “Untuk itulah taping box kami dipasang, agar wajib pajak tidak bisa nakal lagi”, jelasnya.

Saat ini, katanya, BP2RD telah memasang 100 taping box ke sejumlah tempat. Dan selanjutnya melakukan kerjasama dengan Bank Sumut untuk 50 taping box lagi.

“Tapling box yang dianggarkan sebelumnya ada 100, tapi kami belum mampu menambahkan lagi dikarenakan anggaran untuk membeli tapping box terbatas, sehingga kami bekerjasama dengan Bank Sumut untuk penambahan”, papar Suherman.

Menurut Suherman, bantuan yang diberikan Bank Sumut merupakan dana CSR. Dan besaran harga tapping box/unitnya mencapai Rp. 20 juta.

Disebutkannya, bagi wajib pajak yang membandel dan menunggak pajak, BP2RD telah bekerjasama dengan pihak kepolisian dan jaksa untuk melakukan penyegelan. Karena, BP2RD tidak bisa memberikan tindakan langsung kepada wajib pajak yang bandel.

Pajak hotel, katanya, hasilnya belum maksimal dikarenakan banyak penginapan yang tidak terdaftar dan berbasis online. Di Kota Medan telah berdiri sebanyak 1.884 restoran, namun semuanya belum bisa mencapai target. Sementara untuk pajak parkir, BP2RD hanya mengelola pajak parkir mall, restoran dan gedung dan tidak pada parkir pinggir jalan, jelasnya.

“Dengan keterbatasan tapping box, kami hanya meletakkannya pada wajib pajak yang nakal dan bandal. Untuk itulah gunanya tapping box kita buat agar wajib pajak yang nakal tidak bisa ngelak lagi. Untuk pajak reklame dirinya menyebutkan tidak dikelola olehnya” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPRD Medan Edward Hutabarat menanyakan besaran target PAD yang dicapai BP2RD dari pajak restauran dan hotel. Menurutnya, banyak hotel dan restauran ada di Kota Medan, namun mengapa tak mencapai target PAD. Dirinya juga menilai pajak parkir yang diperoleh BP2RD terlalu sedikit.

Sementara itu Abdul Rahman Nasution menyebutkan pajak reklame sangat jauh dari target yang diberikan. Padahal banyak reklame terpasang. Dirinya juga berharap agar BP2RD mampu meningkatkan PAD Kota Medan. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com