Connect with us

Politik

PKS Tegas Menolak Wacana Presiden 3 Periode

Published

on

Anggota MPR F-PKS, Nasir Djamil. [Foto: Nasir Djamil/RMOL]

Geosiar.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode serta usulan pilpres kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu disampaikan oleh anggota MPR F-PKS, Nasir Djamil.

“Kami tegas mengatakan menolak wacana memperpanjang kekuasaan 3 periode. Begitu juga dengan mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR,” tegas Nasir dalam diskusi Polemik di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Terkait perpanjangan masa jabatan presiden, menurut Nasir, kekuasaan harus diawasi dan dibatasi sesuai dengan wadah demokrasi. Sementara itu, alasan menolak pilpres dikembalikan ke MPR lantaran berpotensi merusak sistem presidensial.

“Masalahnya bukan pada biaya politik tinggi dan berpotensi meretakkan hubungan bangsa, tapi yang perlu dilakukan adalah mencari titik lemah dari pemilihan yang sudah dipraktekan selama ini,” usulnya.

Hal senada juga dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan. Ia menilai kedua usulan tersebut belum mendesak untuk dibahas dalam amandemen UUD 1945.

“Pilpres kembali MPR, saya rasa itu belum urgent. Masa jabatan tiga periode belum urgent,” timpal Irfan di acara yang sama.

Seperti diketahui, pro-kontra terkait Wacana amandemen UUD 1945 kembali mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Sejauh ini, ada enam jenis wacana yang berkembang perihal amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah menghidupkan kembali haluan negara (GBHN) melalui Ketetapan MPR.

Polemik ini bertambah ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan rekomendasi terhadap amandemen terbatas dan GBHN. Adapun rekomendasi itu di antaranya pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR. Sedangkan, wacana penambahan masa jabatan presiden, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku hanya bergulir informal di publik.