Connect with us

Nasional

PKS Tak Setuju Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Published

on

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nasir Djamil

Geosiar.com, Jakarta – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nasir Djamil, menyebut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode dan presiden dipilih oleh MPR dalam amandemen UUD 1945.

“Kami tegas mengatakan menolak wacana memperpanjang kekuasaan 3 periode. Begitu juga dengan mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR,” ungkap Nasir dalam diskusi Polemik di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Alasan menolak masa jabatan presiden 3 periode, kata Nasir lantaran kekuasaan harus diawasi dan dibatasi sesuai alam demokrasi. Adapun alasan menolak pemilihan presiden dikembalikan ke MPR karena diprediksi bakal merusak sistem presidensial.

Nasir menyebu, sebagian orang kerap menyalahkan biaya politik yang tinggi dan berpotensi meretakkan hubungan bangsa. Seharusnya, kata dia, yang perlu dilakukan adalah mencari titik lemah dari pemilihan yang sudah dipraktekan selama ini.

Wakil Sekretaris Jenderal (wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan Ade Irfan Pulungan menilai kedua usulan belum mendesak untuk dibahas dalam amandemen UUD 1945. “Pilpres kembali MPR, saya rasa itu belum urgent. Masa jabatan tiga periode belum urgent,” tandas Irfan di acara yang sama.