Connect with us

Nasional

Menag Diminta Percepat Pemilihan Dirjen Bimas Katolik

Published

on

Pastor Agustinus Heri Wibowo (kiri) tampak berbincang dengan Menteri Agama, Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis, 28/11/2019. [NN/Dok.Pri]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi diminta untuk mempercepat pemilihan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik. Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (HAK KWI) Pastor Agustinus Heri Wibowo MSF.

“Mengimbau agar Menag segera melaksanakan pemilihan untuk jabatan Dirjen Bimas yang dilakukannya secara lelang terbuka,” kata Pastor Agustinus Heri Wibowo MSF saat menemui Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (2/11/2019).

Menurutnya, pemilihan secara lelang terbuka dapat menjaring calon Dirjen Bimas sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan umat Katolik.

“Kami harapkan pemerintah maupun umat Katolik dapat mendapatkan Dirjen Bimas Katolik yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan umat,” lanjut Pastor Agustinus.

Dalam kesempatan itu, Pastor Agustinus juga mengapresiasi komitmen Fachrul Razi yang mengatakan bahwa ia adalah menteri seluruh agama di Indonesia. Menurutnya, pernyataan itu sebagai harapan baru bagi moderasi beragama.

“Kami mengapresiasi beberapa statement Pak Menteri ataupun arah kerja Pak Menteri yang memberi harapan baru dan tentunya meneruskan moderasi beragama.  Kami merasa memiliki tanah air ini, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain,” pungkasnya.

Di sis lain, Menag Fachrul Razi memastikan bahwa pemilihan Dirjen Bimas Katolik bakal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dia pun berjanji akan mempercepat kegiatan itu.

“Kita akan lakukan secepatnya, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini merupakan komitmen kita, karena saat ini memang ada beberapa jabatan eselon I maupun II yang masih kosong,” jelasnya.

Selain itu, dia juga berjanji akan melakukan pengisian jabatan tersebut dengan transparan. Untuk itu, ia menyarankan agar pihak KWI menentukan kriteria calon kandidat yang diperlukan untuk jabatan tersebut.

“Menurut saya yang paling utama adalah requirements untuk jabatan itu. Harus ditentukan, kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk suatu jabatan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimas Katolik merupakan satu dari sebelas unit kerja yang berada dalam kepengurusan Kemenag. Unit ini bertugas untuk menghadirkan pemerintah di tengah umat Katolik, serta membimbing umat untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila.

Nasional

PGRI Tanggapi Penghapusan UN: Jangan Hanya Coba-coba

Published

on

Ilustrasi Ujian Nasional (UN). [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Didi Suprijadi menanggapi soal program penghapusan Ujian Nasional (UN) 2021 yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Menurutnya, guru itu hanya sebagai eksekutor sehingga jangan diperlakukan diperlakukan layaknya seperti ajang coba-coba. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah mengkaji ulang mendalam program tersebut sebelum eksekusi final. Ini dilakukan untuk meminimalisir keributan yang terjadi di publik.

“Kami dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian memang betul. Kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam,” ujar Didi dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Komisi X, Putra Nababan, juga mengimbau Mendikbud untuk memaparkan terlebih dahulu hasil kajian yang menunjukkan bahwa UN harus dihapus agar tidak terus menjadi polemik.

“Kita minta kajiannya. Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi,” ucap Putra.

Selain itu, Putra mengatakan pihaknya juga ingin melihat grand design dan road map pendidikan yang akan dijalankan untuk ke depannya.

“Jangan ganti menteri, ganti kurikulum,” pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa UN 2020 merupakan yang terakhir. Artinya, pada 2021, UN resmi dihapus dan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Continue Reading

Ekonomi

Sri Mulyani Masuk ‘100 Most Powerful Women’ Versi Forbes

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. [Foto: Instagram.com/smindrawati]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masuk dalam daftar perempuan paling berpengaruh di dunia atau The World’s 100 Most Powerful Women 2019 versi majalah Forbes. Klik disini.

Dalam daftar tersebut, Sri Mulyani menempati posisi ke-76 dan menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bersanding dengan Angela Markel, Christine Lagarde, Oprah Winfrey, Queen Elizabeth II, Beyonce hingga Greta Thunberg.

Kemampuan wanita kelahiran Lampung ini dibidang perekonomian Indonesia dan dunia sudah tidak bisa diragukan lagi. Usai bekerja di Bank Dunia, Sri dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri Keuangan. Sri Mulyani juga merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi menteri keuangan di Indonesia.

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah mendapat penghargaan tingkat Asia, yaitu Asian Business Leadership Forum (ABLF) Awards 2019 untuk kategori State Persons Awards yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE). Kemudian, dia juga pernah meraih penghargaan sebagai Finance Minister of The Year 2008 for Asia oleh harian ‘Emerging Markets’.

Kemudian, pada 2018 lalu, Sri Mulyani diberi Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Pada tahun yang sama, Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai Menkeu Terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan asal Hong Kong, FinanceAsia.

Continue Reading

Nasional

Wantimpres Resmi Dilantik, Wiranto Jadi Pimpinan

Published

on

Proses pelantikan sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (13/12/2019) siang.[Foto: KOMPAS.com/Ihsanuddin]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/12/2019) pukul 14.55 WIB.

Adapun pelantikan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 137/p Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Kesembilan anggota Wantimpres itu berasal dari kalangan politikus, pengusaha, hingga ulama, yaitu:

  1. Wiranto (mantan Menko Polhukam)
  2. Sidharto Danusubroto (politikus senior PDIP)
  3. Agung Laksono (politikus senior Golkar)
  4. M Mardiono (politikus senior PPP)
  5. Soekarwo alias Pakde Karwo (mantan Gubernur Jawa Timur)
  6. Arifin Panigoro (pendiri Medco Group)
  7. Putri Kuswisnu Wardani (Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk)
  8. Dato Sri Tahir (Pemilik Grup Mayapada)
  9. Habib Luthfi bin Yahya (Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

Dalam pelantikan itu, Presiden Jokowi kemudian meminta para anggota Wantimpres baru untuk mengucapkan sumpah.

“Bahwa saya akan setia kepada UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi diikuti para anggota Wantimpres.

Sebagai informasi, Wiranto didapuk sebagai ketua Wantimpres merangkap anggota. Sementara Habib Luthfi, Arifin, Tahir, Putri, Sidarto, Mardiono, Pakde Karwo, dan Agung Laksono sebagai anggota.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com