Connect with us

Politik

Diberi Sanksi Ringan, DPRD DKI Apresiasi Sikap Kritis William PSI

Published

on

William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI Jakarta yang membuka kejanggalan APBD DKI Jakarta. [Foto : Twitter @psi_id]

Geosiar.com, Jakarta – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya dijatuhkan sanksi ringan karena dinyatakan bersalah setelah mengungkap anggaran lem Aibon senilai Rp82,8 miliar di media sosial beberapa waktu lalu.

Kendati diberi sanksi, Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta tetap mengapresiasi sikap kritis William Aditya tersebut.

“Secara umum seluruh anggota BK itu mengapresiasi sifat kritis William. Karena anggota dewan itu mesti kritis,” kata Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi, Jumat (29/11/2019).

Terkait sanksi yang diberikan, BK DPRD menilai William melanggar kode etik proporsionalitas sebagai anggota dewan. Sebab, William bukan anggota dewan dari Komisi E yang secara langsung mengurusi anggaran KUA-PPAS 2020tersebut.

“Padahal Komisi E ada orang PSI. Wakil Komisi E itu orang PSI, kan? Ada dua orang [PSI] duduk di Komisi E. Kenapa yang angkat [persoalan] itu William?” lanjut Nawawi.

Beruntungnya, persoalan tersebut dikategorikan dalam kesalahan ringan sehingga sanksi yang diberikan kepada William hanya berupa teguran.

“Tapi, finalisasi kebijakan di tangan ketua [Prasetio Edi Marsudi]. Kalau rekomendasi A, tapi ternyata pak Ketua B. Ya, enggak apa-apa kewenangan mereka,” pungkasnya.

Seperti diketahui, William selaku anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RAPBD yang dinilai janggal. Anggaran janggal itu lantas diunggahnya lewat media sosial Twitter. Alhasil, unggahan itu juga menyita perhatian publik.

Adapun anggaran janggal tersebut di antaranya pengadaan lem Aibon Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Advertisement