Connect with us

Politik

Diberi Sanksi Ringan, DPRD DKI Apresiasi Sikap Kritis William PSI

Published

on

William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI Jakarta yang membuka kejanggalan APBD DKI Jakarta. [Foto : Twitter @psi_id]

Geosiar.com, Jakarta – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya dijatuhkan sanksi ringan karena dinyatakan bersalah setelah mengungkap anggaran lem Aibon senilai Rp82,8 miliar di media sosial beberapa waktu lalu.

Kendati diberi sanksi, Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta tetap mengapresiasi sikap kritis William Aditya tersebut.

“Secara umum seluruh anggota BK itu mengapresiasi sifat kritis William. Karena anggota dewan itu mesti kritis,” kata Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi, Jumat (29/11/2019).

Terkait sanksi yang diberikan, BK DPRD menilai William melanggar kode etik proporsionalitas sebagai anggota dewan. Sebab, William bukan anggota dewan dari Komisi E yang secara langsung mengurusi anggaran KUA-PPAS 2020tersebut.

“Padahal Komisi E ada orang PSI. Wakil Komisi E itu orang PSI, kan? Ada dua orang [PSI] duduk di Komisi E. Kenapa yang angkat [persoalan] itu William?” lanjut Nawawi.

Beruntungnya, persoalan tersebut dikategorikan dalam kesalahan ringan sehingga sanksi yang diberikan kepada William hanya berupa teguran.

“Tapi, finalisasi kebijakan di tangan ketua [Prasetio Edi Marsudi]. Kalau rekomendasi A, tapi ternyata pak Ketua B. Ya, enggak apa-apa kewenangan mereka,” pungkasnya.

Seperti diketahui, William selaku anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RAPBD yang dinilai janggal. Anggaran janggal itu lantas diunggahnya lewat media sosial Twitter. Alhasil, unggahan itu juga menyita perhatian publik.

Adapun anggaran janggal tersebut di antaranya pengadaan lem Aibon Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Advertisement

Politik

David RG Sinaga Ajak Warga Jaga Kebersihan, Pemko Medan Diminta Fasilitasi Sarana Tempat Sampah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan David Roni Ganda Sinaga SE mengajak masyarakat Medan untuk sama sama menjaga kebersihan. Kepada warga diminta memiliki kesadaran yang tinggi dan warga dapat mewadahi sampah masing masing.

Sedangkan kepada Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan supaya memberikan perhatian dan solusi keluhan masyarakat terkait minimnya tempat sampah.

“Pemko Medan melalu aparat paling bawah, Keling, Lurah dan Camat supaya memfasilitasi tempat sampah dan sarana lainnya, ” ujar David Roni Ganda Sinaga saat sosialisasi ke I Tahun 2020 Perda Pemko Medan No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Bromo Gg Sederhana Kecamatan Medan Denai, Minggu (19/1/2020).

Hadir saat sosialisasi Perda Camat Medan Denai Hendra Asmilan, Lurah Tegal Sari III Sormin, mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Abd Azis tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Ditambahkan David Sinaga, Pemko Medan diharapkan segera menyahuti aspirasi serta memfasilitasi masyarakat demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada maayarakat.

David mengingatkan masyarakat jangan lupa mendukung kebijakan Pemko soal kebersihan di kota Medan. Karena soal kesadaran tentang kebersihan sangat penting guna menghindari sasaran banjir.

Memang kata David selaku politisi PDI P itu, selama ini masih minimnya sarana dan prasarana sampah baik itu truk pengangkut sampah, tong sampah, serta petugas pengangkut sampah.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Semantara itu, Camat Medan Denai Hendra Asmilan yang hadir saat sosper menyampaikan, supaya masing masing warga menjaga kebersihan sesuai yang tertuang di Perda. “Hak dan kewajiba sudah diterapkan dalam Perda dan mari kita jalankan dengan baik. Dan Perda ini tanggungjawab kita warga dan Pemko Medan,” harap Hendra Asmilan.

Ditambahkan, bagi warga dapat membantu pemilahan sampah mulai dari rumah masing masing. Hal itu sangat penting guna mempermudah proses pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (lamru)

Continue Reading

Politik

Gelar Sosper KTR, Habiburrahman Sinuraya Ingatkan Warga Taati dan Satpol PP Tegakkan Perda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan (NasDem) Habiburrahman ST mengingatkan masyarakat Medan agar mentaati Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kepada masyarakat supaya menikmati rokok pada kawasan yang ditentukan.

“Merokok tidak dilarang, tapi jangan melanggar kawasan larangan yang telah ditentukan,” ujar Habiburrahman saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke I Tahun 2020 Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jl Gagak Hitam/Ring Road No 6 Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (19/1/2020). Hadir saat sosper, mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan Dr Mutia Nimpar Mars dan dr Pocut Fatimah serta Satpol PP Irfan Lubis dan ratusan kaum milenial.

Selain itu kata Habiburrahaman, kepada Dinas Kesehatan Kota Medan supaya banyak melakukan sosialisasi. Begitu juga kepada Satpol PP supaya melakukan penindakan maksimal. “Jika memang ada kendala atau membutuhkan fasilitas dan anggaran supaya dibicarakan atau diajukan dan dapat dipertimbangkan,” ujar Habiburrahman yang saat ini di komisi I DPRD Medan.

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kota Medan diminta supaya lebih gencar melakukan sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sehingga, penerapan Perda tersebut dapat lebih maksimal karena dipastikan sudah diketahui masyarakat.

Masyarakat juga perlu mengetahui, Perda tersebut mengatur kawasan dan tempat yang diperbolehkan merokok. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tertib jika hendak menikmati rokok.

Ditambahkan Habiburrahman yang saat ini di Komisi I DPRD Medan, dalam Perda KTR mengatur kawasan-kawasan yang harus bebas asap rokok dan perlu dipahami masyarakat khususnya generasi muda.

Isi Perda dalam pasal 7 misalnya, semua fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok (KTR). Maka masyarakat harus mengetahui sehingga dapat menjalankan.

Begitu juga kepada pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok. Dan selanjutnya pada pasal 28, ditekankan bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Dalam Perda juga memuat sanksi tegas diantaranya ketentuan pidana diatur pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu. Sementara itu bagi setiap pengelola/pimpinan penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana kurungan 15 hari dan pidana denda Rp10 juta.

Bahkan mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok. Maka itu kepada semua pihak diminta supaya lebih berhati hati dalam pemasangan iklan rokok.

Sebagaimana diketahui Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal. Ditetapkan di Medan 20 Januari 2014 oleh Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hendra Gelar Sosper Pemko Medan Dinilai Kurang Mampu Atasi Kemiskinan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Drs H. Hendra DS menyebut jumlah penduduk miskin kota Medan terus saja bertambah. Buktinya, setiap pertemuan dengan dewan tetap ngeluh belum dapat bantuan.

Namun kata Hendra, Pemerintah Kota (Pemko) Medan sepertinya tidak mampu mengentaskannya. Padahal Kota Medan sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan.

Hal ini dikatakan Hendra DS dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke 1 Tahun 2020 Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Jalan Pertahanan Gang Garuda II Lk III, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (18/1/2020).

“Berdasarkan data yang diperoleh, tahun 2019 warga miskin di Kota Medan tercatat 463.000 hampir 20 persen dari jumlah penduduk kota Medan yang berjumlah 2,6 juta jiwa, sementara yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial hanya 65.342,”ujar Hendra.

Dikatakannya ada tiga program bantuan dari pemerintah pusat untuk warga miskin, salahsatunya diantara adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Sekarang ini kata Hendra, masyarakat sangat cemas dengan semakin tingginya harga-harga kebutuhan pokok, ditambah lagi rencana pemerintah menaikkan harga gas 3 kg.

Juga dengan kenaikan BPJS yang semakin memperberat kehidupan warga miskin. Hendra berharap ke depan bantuan untuk warga miskin bisa tepat sasaran dan itu menjadi tanggung jawab kepala lingkungan (Kepling) dan lurah artinya lurah dan Kepling merupakan ujung tombak untuk mengetahui status sosial warganya.

Sebab fakta di lapangan sampai saat ini cukup banyak warga yang mengaku miskin hanya untuk mendapatkan bantuan gratis dari pemerintah.
Untuk itu lanjut Hendra pihaknya mengusulkan bagi warga yang mendapat bantun dari pemerintah pusat maupun Pemko Medan di depan pintu rumahnya wajib dipasang stiker
dengan tulisan ‘rumah ini penerima bantuan miskin’.

Hal ini dilakukan agar semua jenis bantuan untuk warga miskin tersebut tepat sasaran, ungkap anggota Komisi IV DPRD Medan yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Medan ini.

“Sebenarnya kalau Perda No 5 tahun 2015 ini benar-benar diterapkan tidak akan ada lagi warga miskin di Kota Medan. Makanya kita terus mendesak agar Pemko Medan segera mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal)-nya sehingga Perda ini bisa segera dijalankan, sebut Hendra.

Sementara itu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Medan Amplas Santris Rumahhorbo mengatakan,
Perda No 5 tahun 2015 penting disosialisasikan, sehingga masyarakat akan mengetahui
sejauhmana hak-hak orang miskin itu sendiri.(lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com