Connect with us

Nasional

Wacana Pilpres Dipilih MPR, DR Hinca Panjaitan Bilang Jangan Hianati Reformasi, Ini Pesanya..

Published

on

Medan, Geosiar.com – Adanya wacana yang disampaikan PBNU agar pemilihan Presiden (Pilpres) RI ke depan dipilih oleh MPR membuat Sekjen DPP Partai Demokrat DR Hinca IP Pandjaitan XIII SH MH ACCS angkat bicara. Menurutnya, usulan itu sama halnya menghianti reformasi dan suatu kemuduran yang bakal disesali kelak.

“Jika pemilihan Presiden kembali dilakukan oleh MPR, lantas siapa yang berpesta, tidak ada yang pantas dirayakan ketika banyak hak yang dirampas,” sebut anggota DPR RI Hinca Pandjaitan (foto) melalui press realise nya yang diterima wartawan Geosiar.com, Jumat (29/11/2019).

Untuk itu kata Hinca Pandjaitan yang duduk di komisi III DPR RI dua periode itu, mengingatkan agar teman temannya di politisi dan para tokoh jangan membuat rakyat marah dan agar kembali berfikir ulang.

Menurutnya, adanya sebutan dalam pemilu pesta demokrasi karena ada perayaan disana. Perayaan atas hak yang dipakai oleh rakyat untuk memilih dan perayaan atas hasil kompetisi para kontestan.

Maka itu tambah Hinca Pandjaitan, agar tokoh politik kiranya berhati hati melakukan kebijakan yang menimbulkan polemik. “Disaat kita dituntut untuk terus menerus melakukan pendidikan politik kepada publik, disaat yang sama pula kita seperti para pendidik yang tidak terdidik. Bila ini terus menjadi polemik, berhati-hatilah,” ujarnya.

Diuraikannya lagi, “Ingatlah masa dimana kita menginginkan demokrasi yang sempat samar dan dirasa hambar oleh rakyat. Ketika pekik dan jeritan suara kita menggema untuk meminta hak memilih secara langsung calon pemimpin tanah air ini,” paparnya.

Untuk itu jangan seolah lupa, betapa sakitnya berpolitik jika peta pertarungan hanya tersaji di meja para elit. Padahal, kemenangan dalam meraih kesempatan untuk turut memilih para pemimpin adalah awal dimana negara yang sentralistis korporatis dan tertata rapi perlahan lenyap.

Tentu katanya, jika suara-suara sumbang untuk membalikan kembali pemilihan umum ada ditangan MPR, maka jelas sekali sedang memaksa rakyat untuk hidup dalam kurungan imajinasi.

“Saya paham sekali, betapa mahalnya ongkos politik. Betapa sulitnya menyentuh sebanyak-banyaknya calon konstituen dengan biaya yang sedikit. Oleh karena itu, banyak cara untuk memperbaiki itu. Bisa melalui sistem pembiayaan parpol maupun memperkuat penegakan hukum dlm pengungkapan praktik money politic,” saran Hinca. (lamru)

Advertisement