Connect with us

Nasional

Istana: Jokowi Tidak Keluarkan Perpu KPK

Published

on

Juru bicara Istana Kepresidenan Fadjroel Rachman

Geosiar.com, Jakarta – Juru bicara Istana Kepresidenan Fadjroel Rachman, meyakinkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK.

“Tidak ada dong. Kan perpu tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi perpu,” ungkap Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Jokowi sebelumnya, pada awal November memastikan tidak menerbitkan Perpu KPK dengan alasan menghormati proses uji materi UU KPK yang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

“Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (1/11/2019).

Uji materi terhadap UU KPK yang baru sebelumnya diajukan oleh 190 mahasiswa dari berbagai universitas serta masyarakat umum ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pembacaan putusan pada Kamis kemarin, MK menyatakan gugatan 190 mahasiswa tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Enny Nurbaningsih selaku hakim konstitusi mengungkapkan bahwa permohonan baru para pemohon terkait pengujian UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang KPK adalah salah obyek atau error.

Perkara bernomor 57/PUU-XVII/2019 diajukan pada 30 September 2019 oleh 190 orang pemohon antara lain atas nama Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, dan Putrida Sihombing. Mereka menggugat uji formil UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan uji materil Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D Perubahan Kedua UU KPK.

Dalam tuntutannya, para pemohon meminta MK agar memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Jokowi memberhentikan pelantikan anggota KPK, kemudian menyatakan proses pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan terakhir menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A dan Pasal 69D Perubahan Kedua UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nasional

PGRI Tanggapi Penghapusan UN: Jangan Hanya Coba-coba

Published

on

Ilustrasi Ujian Nasional (UN). [Foto: dok. istimewa]

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Didi Suprijadi menanggapi soal program penghapusan Ujian Nasional (UN) 2021 yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Menurutnya, guru itu hanya sebagai eksekutor sehingga jangan diperlakukan diperlakukan layaknya seperti ajang coba-coba. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah mengkaji ulang mendalam program tersebut sebelum eksekusi final. Ini dilakukan untuk meminimalisir keributan yang terjadi di publik.

“Kami dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian memang betul. Kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam,” ujar Didi dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Komisi X, Putra Nababan, juga mengimbau Mendikbud untuk memaparkan terlebih dahulu hasil kajian yang menunjukkan bahwa UN harus dihapus agar tidak terus menjadi polemik.

“Kita minta kajiannya. Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi,” ucap Putra.

Selain itu, Putra mengatakan pihaknya juga ingin melihat grand design dan road map pendidikan yang akan dijalankan untuk ke depannya.

“Jangan ganti menteri, ganti kurikulum,” pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa UN 2020 merupakan yang terakhir. Artinya, pada 2021, UN resmi dihapus dan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Continue Reading

Ekonomi

Sri Mulyani Masuk ‘100 Most Powerful Women’ Versi Forbes

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. [Foto: Instagram.com/smindrawati]

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masuk dalam daftar perempuan paling berpengaruh di dunia atau The World’s 100 Most Powerful Women 2019 versi majalah Forbes. Klik disini.

Dalam daftar tersebut, Sri Mulyani menempati posisi ke-76 dan menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bersanding dengan Angela Markel, Christine Lagarde, Oprah Winfrey, Queen Elizabeth II, Beyonce hingga Greta Thunberg.

Kemampuan wanita kelahiran Lampung ini dibidang perekonomian Indonesia dan dunia sudah tidak bisa diragukan lagi. Usai bekerja di Bank Dunia, Sri dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri Keuangan. Sri Mulyani juga merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi menteri keuangan di Indonesia.

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah mendapat penghargaan tingkat Asia, yaitu Asian Business Leadership Forum (ABLF) Awards 2019 untuk kategori State Persons Awards yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE). Kemudian, dia juga pernah meraih penghargaan sebagai Finance Minister of The Year 2008 for Asia oleh harian ‘Emerging Markets’.

Kemudian, pada 2018 lalu, Sri Mulyani diberi Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Pada tahun yang sama, Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai Menkeu Terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan asal Hong Kong, FinanceAsia.

Continue Reading

Nasional

Wantimpres Resmi Dilantik, Wiranto Jadi Pimpinan

Published

on

Proses pelantikan sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (13/12/2019) siang.[Foto: KOMPAS.com/Ihsanuddin]

Geosiar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/12/2019) pukul 14.55 WIB.

Adapun pelantikan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 137/p Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Kesembilan anggota Wantimpres itu berasal dari kalangan politikus, pengusaha, hingga ulama, yaitu:

  1. Wiranto (mantan Menko Polhukam)
  2. Sidharto Danusubroto (politikus senior PDIP)
  3. Agung Laksono (politikus senior Golkar)
  4. M Mardiono (politikus senior PPP)
  5. Soekarwo alias Pakde Karwo (mantan Gubernur Jawa Timur)
  6. Arifin Panigoro (pendiri Medco Group)
  7. Putri Kuswisnu Wardani (Komisaris Utama PT Mustika Ratu Tbk)
  8. Dato Sri Tahir (Pemilik Grup Mayapada)
  9. Habib Luthfi bin Yahya (Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

Dalam pelantikan itu, Presiden Jokowi kemudian meminta para anggota Wantimpres baru untuk mengucapkan sumpah.

“Bahwa saya akan setia kepada UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi diikuti para anggota Wantimpres.

Sebagai informasi, Wiranto didapuk sebagai ketua Wantimpres merangkap anggota. Sementara Habib Luthfi, Arifin, Tahir, Putri, Sidarto, Mardiono, Pakde Karwo, dan Agung Laksono sebagai anggota.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com