Connect with us

Nasional

Baidowi Minta Mendagri Temui FPI Soal Khilafah pada AD/ART

Published

on

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi.

Geosiar.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta untuk menemui Front Pembela Islam (FPI) terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi.

Baidowi mengimbau agar mantan Kapolri itu segera berkomunikasi dengan FPI untuk membicarakan AD/ART FPI soal khilafah Islamiah yang sempat dipersoalkan Tito. Menurut Baidowi, penerapan khilafah Islamiah yang ada di dalam visi dan misi FPI hanyalah sekadar konsepsi saja, bukan ideologi murni dari FPI.

“Itu harus diminta penjelasan (FPI). Kalau konsepsi kan semacam diskursus seperti PPP dalam beberapa kesempatan mencetuskan konsep juga NKRI bersyariah,” ujar Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (29/11/2019).

Misalnya NKRI bersyariah yang ada pada PPP, lanjut Baidowi, kata ‘bersyariah’ yang dimaksud partainya adalah memasukkan nilai-nilai keislaman dalam regulasi yang memang dikhususkan untuk umat Islam seperti bersyariah pada UU Perbankan Syariah ataupun UU Jaminan Produk Halal.

“Kalau konsepsi gagasan seperti itu sebagai implementasi dalam kehidupan dalam bernegara di NKRI, enggak ada masalah,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya tatap muka antara Tito dengan FPI guna memperoleh penjelasan soal AD/ART tersebut. Dia pun meminta Tito untuk tidak langsung mengambil kesimpulan yang belum sepenuhnya diketahui.

“Jadi sebaiknya Mendagri jangan apriori dahulu apalagi Menag sudah memberi legacy bahwa FPI itu sangat Pancasilais,” tandas Baidowi.

Sebelumnya, Mendagri Tito mempermasalahkan kata khilafah di dalam AD/ART FPI. Tito menganggap kata itu tak sesuai dengan UU Ormas yang harusnya tunduk pada Pancasila dan UUD 1945. Karena kata itu, Tito belum mengeluarkan SKT FPI.